NEWS UPDATE

Bawaslu-Polda Beda Pendapat, Edison Betaubun Lolos

PERTEMUAN Hotel Mutiara antara Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edison Betaubun dengan sejumlah kepala desa asal Kabupaten Seram Bagian Barat yang diusut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku berhenti.

Sebelum menjerat Ebet, tim Gakumdu sudah memeriksa sejumlah saksi, terkait pertemuannya dengan sejumlah kepala desa dan dusun serta tokoh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat pada Jumat 4, Januari 2019 di Mutiara Hotel.

Edison pun telah ditetapkan sebagai tersangka Selasa 5 Maret 2019. Ia disangkakan melakukan dugaan tindak pidana mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan aparatur sipil negara dalam  kampanye anggota DPR RI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 493 jo 280 ayat 2 huruf f, h dan J UU No­mor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sehingga kasusnya naik ke tingkat penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Maluku yang ditujukan ke Kejaksaan Tinggi Maluku. 

Sayangnya saat memasuki tahapan penuntutan di Kejaksaan Tinggi Maluku, tepatnya 15 Maret 2019, penyidik Polda Maluku bukannya melimpahkan berkas, malah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) kasus.

Pihak Polda Maluku pun tak ingin menjelaskan mengenai alasan diterbitkannya SP3 atas nama Edison Betaubun. 

Direktur Reserse  Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku Antonius Wantri Yulianto, bahkan enggan berbicara banyak mengenai alasan SP3, ia menyarankan wartawan menginfornasi langsung ke Bawaslu.

“Sekarang kita pakai satu pintu.  Di Bawaslu,” ucapnya kepada wartawan di Lapangan Letkol CHR Tahapary, Senin, 18 Maret 2019.

Sementara menurut Bawaslu, SP3 itu dikeluarkan penyidik dengan dua alasan, karena tidak mendapatkan SK dari KPU RI terkait dengan pelaksana kampanye dari Partai Golkar dan keterangan ahli yang tidak menguatkan terhadap unsur mengikutsertakan dalam ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 493.

“SP3 itu dikeluarkan oleh penyidik tertanggal 15 Maret, dengan merujuk pasal 109 ayat 2 KUHAP, bahwa sebuah kasus di SP3 karena tidak cukup bukti, bukan pelanggaran pidana, dan ditutup demi hukum sehingga menurut penyidik, salah satu alasan dari pasal 109 yakni tidak cukup bukti,” jelas Wakano kepada salah satu media.

Sebagaimana dikutip dari laman website salah satu media lokal Ambon, dalam kasus ini, Bawaslu telah mengkajiannya dan berkeyakinan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Edison Betaubun akan tetapi terhadap prosedur lebih lanjut terkait dengan penyidikan merupakan kewenangan penyidik.

“Ternyata mereka menilai yang berbeda dalam proses penyidikannya,” katanya.

Sementara, Fachry Bahmid selaku kuasa hukum Edison Betaubun mengatakan sebelumnya klainnya telah disangkakan melakukan dugaan tindak pidana Pemilu Berdasarkan ketentuan pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) point,f,h,i dan j UU RI No.7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum,dan berdasarkan kewenangan Penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 109 ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

“Setelah dilakukan serangkaian proses penyidikan atas perkara tersebut,dan secara hukum penyidik mengambil kongklusi secara yuridis bahwa perkara ini dihentikan,oleh karena tidak terdapat cukup bukti, dan kami selaku tim kuasa hukum Edyson Betaubun sangat mengapresiasi langkah dan sikap penyidik tersebut,” ujar Fachry.

Menurutnya, sikap penyidik Polda Maluku sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik KUHAP maupun UU RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,serta UU RI No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan UU RI No.17 Tahun 2014 Tentang MPR.DPR,DPD,Dan DPRD,.

“Jadi kami sependapat dan sejalan dengan pertimbangan hukum penyidik,bahwa sejatinya perkara ini tidak perlu diteruskan dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku,jadi kami melihat dari perspektif hukum,bahwa tindakan penghentian penyidikan oleh penyidik ini adalah murni yuridis,dan dapat diterima secara baik,” bebernya. (ARI/AAN)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top