NEWS UPDATE

Berkas Korupsi ADD Kelang Asaude Masuk Pengadilan

– Kades Dan Bendahara Segera Diadili

KEPALA Desa (Kades) Kelang Asaude, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Daud Tomagola, beserta bendaharanya Jafar Manitu, dua terdakwa korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran Rp 2015 sebesar Rp 808.657.524, segera diadili di meja hijau. Sebab, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB telah melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Ambon pada Jumat kemarin.

“Berkas perkara terdakwa Daud Tomagola dan terdakwa Jafar Manitu sudah kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon Jumat kemarin untuk selanjutnya disidangkan,” ucap Djino, saat dikonfirmasi koran ini, tadi malam.

Menyoal apakah ada penam­bahan tersangka lain, Djino mengaku, berdasarkan hasil perkembangan penyidikan baru ditemukan dua alat bukti perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Daud Tomagola dan terdakwa Jafar Manitu. Sehingga, ada atau tidaknya penambahan ter­sangka dalam perkara ini nanti akan terungkap di persidangan.

“Saat ini hanya dua tersangka, namun kalau ada fakta baru yang terungkap diper­sidangan, maka tidak menutup kemung­kinan kasus ini akan dibuka kembali untuk mengejar tersangka lain. Intinya kita ikuti saja proses persidangan kasus ini,” terangnya.

Tim JPU Kejari SBB resmi menahan kedua terdakwa itu ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Piru pada Kamis 12 April 2018 lalu, setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap dan dilimpah­kan oleh Penyidik Polres JPU kepada JPU (Tahap II).

Daud Tomagola dan Jafar Manitu dila­porkan masyarakat setempat karena terindi­kasi kuat menggelapkan uang ADD Tahap I dan Tahap II. Dari data masyarakat, ADD Tahap I Tahun 2015 Desa Kelang Asaude dicairkan melalui Pemda setempat senilai Rp 330 juta pada November 2015 lalu.

Sesuai peren­canaan, dana dimaksud untuk pembangunan jalan setapak dan pem­berdayaan mas­yarakat. Namun proses belanja bahan dan material yang dilakukan Daud dan Jafar tidak transparan. Sedangkan pencairan anggaran ADD tahap II juga diketahui telah dicairkan. Namun, masyarakat setempat hingga saat ini tidak tahu untuk apa peruntukan anggaran ADD Tahap II itu.

Akibatnya, BPKP Perwakilan Maluku menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 86.472.140 dari total anggaran sebesar Rp 808.657.524. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top