BERITA COVID-19

BPK Audit Dana Covid-19 | RpRp58 Miliar Terpakai

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku sementara melakukan proses audit terhadap anggaran penanganan Covid-19 yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19.


Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang yang juga ketua Harian GTPP Covid-19,mengungkapkan, dari proses audit tersebut, telah dilaporkan bahwa anggaran penanganan Covid-19 yang sudah terpakai hingga saat ini sebesar Rp 58 miliar dari total anggaran senilai Rp 122 miliar lebih bersumber dari APBD.

“Rp 68 miliar yang terpakai ini terdiri dari Rp 41 miliar yang dipakai oleh gugus tugas provinsi, dan Rp 17 miliar kita serahkan ke pemerintah kabupaten untuk dana bantuan sosial (bansos),” katanya, saat dikonfirmasi wartawan, di ruang kerjanya, Senin 14 September 2020.

Ia menjelaskan, dalam proses audit anggaran penanganan Covid-19 yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia, terdapat tiga poin penting yang diaudit oleh BPK RI. Yakni, keuangan, kinerja pelayanan, dan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

“Kinerja pelayanan itu maksudnya kemampuan laboratorium seperti apa. Kita upayakan tiga kali 24 jam sudah ada hasil, termasuk didalamnya juga keluhan masyarakat. Sedangkan audit dengan tujuan tertentu itu khusus anggaran penanganan Covid-19 saja,” jelas Kasrul.

Ia berharap, penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sejauh ini telah tepat sasaran peruntukannya. Sehingga, proses audit yang berlangsung selama dua minggu kedepan bisa maksimal dan tidak ditemukan masalah.

“Kemarin kita sudah mulai siapkan dokumennya untuk diserahkan ke BPK. Mudah-mudahan tidak ada masalah dalam penggunaan anggaran Covid. Kalau ada administrasi yang kurang, akan diperbaiki dan dilengkapi,” harap Kasrul.

Antisipasj Klaster Perkantoran

Selain itu, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menegaskan, pihaknya akan memperketat klaster perkantoran, rumah toko (Ruko) dan rumah makan, untuk terus menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19.


“Kita akan memperketat klaster perkantoran. Dan kepada masyarakat juga kita sarankan untuk ikut berperan. Misalnya, Ruko dan rumah makan boleh buka tapi syaratnya harus tangguh terhadap Covid-19,” katanya, saat dikonfirmasi wartawan, di ruang kerjanya, Senin, 14 September 2020.

Ia menjelaskan, tangguh terhadap Covid-19 dimaksud selain daripada kewajiban memakai masker dan mencuci tangan, yakni memastikan adanya ventilasi udara, durasi dan jarak. Langkah tegas ini, lanjut Kasrul, telah disarankan kepada Pemerintah Kota Ambon dalam rapat evaluasi beberapa hari lalu.

“Di dalam ruangan kita harus perhatikan ventilasinya bagus atau tidak, lalu buka jendela agar ada sirkulasi udara. Untuk durasi itu jangan terllau lama, sekitar 45-60 menit saja. Dan yang terakhir itu jarak, artinya jangan terlalu dekat,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku itu.

Selain itu, lanjut Kasrul, pelayanan terhadap masyarakat di Kantor Gubernur Maluku sudah tidak lagi dilakukan di dalam ruangan seperti biasanya, melainkan dilakukan di halaman kantor atau tempat terbuka.

“Kita sudah tidak lagi menerima pelayanan masyarakat di dalam kantor, tetapi kita buatkan satu tenda di luar kantor khusus untuk melayani masyarakat. Sebab kita hindari kerumunan di dalam ruangan. Jadi, meskipun kurang nyaman tetapi pelayanan kita berikan kepada masyarakat di ruang terbuka,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam beraktivitas guna menghindari pandemi Covid-19, serta terus mengikuti anjuran pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Saya imbau ke semua masyarakat untuk saling menjaga diri, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak, serta mengkonsumsi makanan yang dapat menambah sistem imun tubuh,” imbau Kasrul. (*)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top