---------
KABUPATEN SBT

BPPW Maluku Bantu Genjot Pembangunan di SBT

RAKYATMALUKU.COM – BULA, — Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku bakal terus membantu Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk menggenjot pembangunan cipta karya di daerah itu.

Pasalnya, sarana prasarana seperti air bersih, sarana pendidikan dan sarana dasar lainnya masih minim dan butuh bantuan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku, Halil Kastela mengungkapkan, tahun 2021 pihaknya mendapat alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp600 miliar. Dana sebesar itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, seperti renovasi sarana prasarana pendidikan, sarana dasar air bersih, perguruan tinggi negeri, pembangunan pasar dan sarana olahraga. Sementara untuk Kabupaten Seram Bagian Timur sendiri mendapat alokasi sebesar Rp.73 miliar.

“Alokasi pendanaan kita di tahun 2021 ini kurang lebih sekitar Rp73 miliar yang kita alokasikan untuk Seram Bagian Timur. Kegiatan yang ada di Seram Bagian Timur seperti pendidikan, air bersih, sanitasi itu yang kita masukkan di tahun 2021. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat terutama yang ada di Seram Bagian Timur,” kata Kastela dalam sambutannya saat peletakan batu pertama pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 1 Seram Timur, Kota Geser, Kabupaten SBT, Sabtu 3 April.

Dalam peletakan batu pertama itu, hadir juga Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas dan sejumlah Forkopimda SBT.

Kastela menyebutkan, untuk alokasi anggaran tahun 2021 pihaknya lebih konsen untuk membenahi dan merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai rusak parah. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dirumuskan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang didalamnya mencakup standar sarana dan prasarana pendidikan.

“Dengan adanya aturan ini diharapkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan nasional akan mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai ketentuan minimum yang telah ditetapkan. Guna mendukung salah satu visi pemerintah berupa penguatan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR mendapatkan amanah tugas tambahan untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana pendidikan, melalui upaya rehabilitasi dan renovasi bangunan sekolah dan madrasah. Anggaran kami di Balai itu hampir Rp600 miliar ditahun 2021 ini kita lebih fokus pada sarana prasarana pendidikan dasar dan madrasah,” ujar dia.

Kata dia, untuk rehabilitasi pembangunan sarana pendidikan di SBT khususnya wilayah dataran pulau Seram ada 9 unit sekolah yang terdiri dari 6 SD dan 3 SMP dengan nilai pembangunan sebesar Rp23.422.675.000. Sementara untuk wilayah Kepulauan Kabupaten Seram Bagian Timur ada 11 unit sekolah dengan rincian 9 sekolah dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 Sekolah Menangah Kejuruan (SMK) dengan nilai pembangunan sebesar Rp. 27.808.424.000.

Sementrara untuk pembangunan lain yang dapat menunjang perekonomian desa di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang terlaksana di 3 wilayah 6 desa sasaran dengan nilai pembangunan sebesar Rp.1.8 miliar. Selain itu ada puluhan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang menyasar daerah itu; antara lain program Pamsimas Reguler di 12 desa sasaran dengan nilai Rp. 2,94 miliar, Pamsimas HKP di 2 desa sasaran dengan nilai Rp. 406 juta. Serta program sanitasi desa (SANDES) di 10 desa sasaran dengan nilai Rp.5 miliar.

“Secara keseluruhan total anggaran APBN yang diperuntukkan bagi Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku sebesar Rp.72.613.908.000. Kami akan mengawal terus sesuai dengan arahan dari kementerian bahwa kabupaten/kota yang ada di Maluku ini semua, termasuk Seram Bagian Timur. Cuma kendala kami kekurangan data perencanaan untuk lima tahun kedepan,” urainya.

Oleh karena itu Kastela berharap, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terutama dinas teknis mendukung berbagai program yang telah direncanakan dengan menyiapkan data-data yang diperlukan untuk mengusulkan program ke pemerintah pusat.

“Saya berharap ada sinergitas dengan kami di Balai kemudian dari dinas dan mungkin teman-teman dari komisi C. Saya sebagai koordinator kepala balai bisa mengundang kepala-kepala balai lain untuk membahas terkait pembangunan yang ada di Seram Bagian Timur. Tapi saya juga harus didukung dengan perencanaan yang bisa kita pertanggungjawabkan di kementerian. Karena 34 provinsi ini pasti bersaing untuk mendapatkan alokasi dana dari APBN,”Jelas dia. (RIF)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top