NEWS UPDATE

BUMN Ambil Alih Gunung Botak

Gunung Botak

PEMERINTAH Pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengambil alih pengelolaan kawasan tambang emas Gunung Botak di Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru.

Pempus mengelolanya untuk  lebih memperhatikan aspek lingkungan. Dan kawasan Gunung Botak nantinya akan mulai ditata dari penggunaan bahan kimia.

“Untuk mengelola Gunung Botak aspek kelestarian lingkungan penting diperhatikan,” kata Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Jamaluddin, kepada wartawan di Gunung Botak, Selasa, 26 Maret 2019.

Ridwan Jamaluddin saat meninjau Gunung Botak bersama tim kementerian terkait seperti Deputi V Kemenko Polhukam Carlo, Dirjen Minerba Kemeterian ESDM, Deputi Kemaritiman Setkab, Dirjen PLSB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Deputi BUMN, Deputi BPPT, Dirut PT. Antam dan Dirut PT. Timah, serta Kapolda Maluku Irjen Polisi Royke Lumowa.

Ridwan menyampaikan bawah, tim yang datang bersama ke Gunung Botak membawa Direktur PT. Timah dan PT. Antam, agar mereka dapat melihat langsung kondisi Gunung Botak. Karna salah satu dari perusahan BUMN ini akan mengelola emas Gunung Botak Kabupaten Buru.

“Dalam kunjungan kerja kali ini kami mengenal PT.  Antam dan PT. Timah dan mengajak sekaligus untuk melihat kondisi disini seperti apa saja. Kita akan mengusulkan agar teman-teman ESDM mempertimbangkan untuk menugaskan salah satu dari BUMN tambang itu untuk mengenal sumber daya alam dan kawasan ini,” ujar Ridwan.

Ridwan Jamaluddin menilai, sejak dikelola penambang ilegal, tak terlihat dampak ekonomi yang dirasakan. Hal ini tampak sepanjang perjalanan tim menuju kawasan emas itu.

“Kita lihat sepanjang jalan sampai disini tidak terlihat pembangunan berarti bagi masyarakat semua. Namun dibalik itu semua, penggunaan zat kimia berbahaya adalah perhatian pemerintah yang paling penting,” jelasnya.

Menurutnya, Pulau Buru merupakan pulau kecil, dan berada di tengah  laut Banda. Kondisi tersebut menyebabkan daya dukung terbatas, sehingga pencemaran lingkungan melalui bahan kimia harus dikendalikan.

“Sejak keluarnya Minamata Convention  yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU nomor 11 Tahun 2017 tentang pengurangan penggunaan merkuri, pada dasarnya kita sudah tidak boleh lagi menggunakan bahan bahan kimia dalam kegiatan penambangan dalam hal ini emas,” jelas Ridwan.

Dikatakan penutupan Gunung Botak, merupakan langkah tepat yang dilakukan Polda Maluku.  Karena penutupan meminimalis dampak bahan B3 terhadap lingkungan. 

“Pak Kapolda beserta jajarannya didukung oleh Pemda sudah berhasil menutup sama sekali kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di gunung botak ini. Kita saksikan bersama tidak ada satupun kegiatan penambangan emas ilegal,” tandasnya. (AAN)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top