ADVETORIAL

Cabut Izin Penebangan Kayu PT. Strata Pasific

Noaf Rumauw

KETUA Komisi B DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Noaf Rumauw, didesak untuk menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, agar mencabut izin usaha penebangan kayu PT Strata Pasific dari bumi SBT menyusul permintaan yang disampaikan oleh para pendemo dari Kecamatan Kilmury, Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Teluk Waru belum lama ini.

Selain meminta pencabutan izin usaha penebangan kayu mereka juga mendesak Komisi B DPRD SBT yang diketuai Rumauw agar meminta penjelasan pihak PT. Strata Pasific tentang izin dan manfaat perusahaan kayu log tersebut bagi masyarakat.

Dikatakan Rumauw, warga juga menyebutkan bahwa berdasarkan pengamatan mereka aktivitas PT. Strata Pacifik telah keluar dari beberapa hal yang tertera di dalam izin diantaranya area penebangan kayu. 

Karena pihaknya berupaya untuk medapatkan surat izin dari Kementerian Kehutanan Nomor SK 774/Menhut-II/2013 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam kepada PT. Strata Pacific atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 73.367 hektar di Kabupaten SBT.

“Sebenarnya usai pertemuan ini kami dari kantor camat menuju lokasi penebangan akan tetapi cuaca hujan. Tapi,  kami akan terus mengawal dan terus berupaya untuk kesejahteraan kita semua yang ada di Kabupaten SBT lebih khusnya di kecamatan yang bersangkutan,” tutur Rumauw.

Sementara itu, Direktur Corporate Social Responsibilities (CSR) PT. Strata Pacific, Subagiyo mengatakan, pihaknya beroperasi sesuai  izin pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

“Mengenai pelaksanaan izin kita punya 35 tahun. Kita punya lokasi tebang jadi setiap 73.000 Ha kita bagi menjadi 35 tahun setiap tahun kita masuk dengan Rencana Karya Tahunan (RKT) dan untuk Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) untuk lima tahunnya, sedangkan kami baru masuk di tahun pertama. Kalau memang datanya tadi saya terus terang Strata Pasific terjawabkan dari tahun 2009 kenapa sampai sekarang baru dikerjakan itu karena hanya urusan modal belum ada di tahun 2008,” kata Subagiyo, yang menambahkan, untuk tanggung jawab,  pihaknya juga akan melakukan penanaman hutan kembali atau reboisasi. (MBU)

 

POKJA DPRD KABUPAPTEN SBT  SERAP ASPIRASI WARGA NAMANDAN TERKAIT PILKADES 

TIM Pokja I Dewan Perwakilan Rakyat Derah Seram Bagian Timur  mengunjungi Negeri Administratuf Namandan, Kecamatan Teluk Waru. Kunjungan ini untuk mendengar aspirasi masyarakat setempat tentang penundaan  pemilihan kepala Desa Namandan.

Hadir pada pertemuan awal Januari tersebut  Pokja I yang terdiri atas pimpinan dan anggota Komisi A dan Komis C, Camat Teluk Waru, tokoh masyarakat serta warga Negeri Administratif Namandan. 

Ketua Pokja yang juga Ketua Komisi A DPRD Kabupaten SBT, Umar Gazam, saat menyampaikan arahan mengatakan, DPRD Kabupaten SBT telah membentuk Tim Pokja untuk mengawasi pengaturan pemerintahan desa, termasuk Pilkades.

“Kedatangan kami di sini tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Namun ini adalah suatu tugas negara,  dimana kami akan mendengar keluhan masyarakat, masukan masyarakat terkait penundaan pelaksanaan pilkades di Namandan,” terang Gazam.

Melalui pertemuan dengan masyarakat tersebut diketahui,  penundaan Pilkades Namandan karena masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terdapat selisih jumlah DPT antara DPT  di dinas teknis pemerintahan desa dengan DPT di Komisi Pemilian Umum. 

Masalah itu disebabkan  adanya warga asli Namandan  yang sudah lama berdomisili  di tempat lain, bahkan ada yang sudah meninggal dunia namun namanya masih tercantum dalam DPT.

“Kenapa DPT yang dimiliki Pemdes berbeda dengan DPT yang dimiliki KPU sementara Pemdes tidak mempunyai kewenangan dalam pembuatan DPT,” ungkap warga.

Menanggapi hal itu,  ketua Pokja, Umar Gazam, mengatakan, Pilkades harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) diantaranya  penggunaan data DPT.

Disebutkan, data DPT yang digunakan adalah data DPT yang terakhir digunakan, yakni  data DPT pemilihan gubernur Maluku tahun 2018 dan harus melalui tahapan verifikasi data, kemudian ditetapkan melalui sidang pleno panitia Pilkades.

“Kami akan memanggil semua pihak terkait untuk mengklarifikasi permasalahan ini baru kemudian dilaksanakan Pilkades di Namandan,” kata Gazam.

Tidak hanya di Namandan, lanjut Umar Gazam penundaan Pilkades juga terjadi di beberapa desa lain. 

“Kami berharap,  mari sama-sama kita jaga kondisi keamanan desa karena keutuhan dan persatuan masyarakat dapat menentukan kesejahteraan di daerah tersebut,” tegasnya. (MBU)

 

SOAL BANDARA GOROM, DPRD MINTA PEMKAB SBT LEBIH TERBUKA 

PEMERINTAH  Kabupaten Seram Bagian Timur diharapkan lebih terbuka kepada masyarakat tentang rencana pembangunan Bandar Udara (Bandara) Gorom di Kecamatan Pulau Gorom. 

Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Alimudin Kolatlena, menyusul adanya polemik tentang lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bandara tersebut.

Diketahui, sebelumnya  sejumlah warga di kecamatan Pulau Gorom keberatan, bila tanaman mereka digusur untuk pembangunan bandara itu nanti. Apalagi,  pemerintah belum membicarakan masalah tanaman mereka secara lebih terbuka, terutama ganti rugi.

Menurut Kolatlena,  polemik  tersebut menjadi catatan bagi pemerintah daerah, agar  segera menyelesaikannya. Sehingga, rencana pembangunan Bandara Gorom  itu tidak bermasalah lagi di kemudian hari.

Ketua Fraksi Gerindra ini menegaskan,  pemerintah harus lebih terbuka kepad masyarakat tentang penggunaan lahan serta nasib tanaman masyarakat yang akan kena gusur.

Alimudin Kolatlena mengatakan, pembangunan Bandara Gorom sangat penting.  Apalagi, daerah ini merupakan daerah berciri kepulauan, butuh sarana transportasi yang memadai. 

Tapi, lanjutnya, pembangunan sarana transportasi tersebut jangan sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan bandara, terutama masyarakat yang memiliki tananaman di lokasi pembanguan Bandara Gorom.

“Sebagai  anggota DPRD, saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah yang tepat dan lebih terbuka. Masyarakat harus dilibatkan,”pungkasnya.(MBU)

 

KOMISI C PERJUANGKAN STATUS JALAN 

KOMISI  C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur menemui  Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Maluku-Maluku Utara, membicarakan status sejumlah ruas jalan di daerah ini.

Melalui pertemuan yang digelar beberapa waktu lalu itu, Komisi C mengusulkan sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional, sehingga proses pembangunan menjadi lebih cepat sehingga dinikmati oleh masyarakat secara baik.  

Ketua Komisi C Arobi Kelian mengatakan, pada pertemuan tersebut pihaknya merekomendasikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten SBT untuk menjadi jalan nasional.

“Jalan  di SBT masih lebih kurang 80% berstatus Kabupaten dan provinsi, agar ditambakan  status jalan nasional,” tutur Kelian.

Tujuannya, kata Kelian,  agar pembangunan jalan tersebut mendapat dukungan anggaran yang memadai sehingga dapat rampung  lebih cepat. 

“Agar dapat membuka isolasi yang ada di beberapa kecamatan di daerah ini,” tandasnya. (MBU)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top