NEWS UPDATE

Dari Sarasehan Nasional Merawat Perdamaian, JK Ingatkan Bahaya Politisasi Agama

RakyatMaluku.com – WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri Sarasehan Nasional bertema “Merawat Perdamaian:  Belajar Dari Resolusi Konflik Dan Damai Di Maluku dan Maluku Utara Untuk Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur”.

Pada kesempatan tersebut JK mengatakan konflik Maluku yang terjadi di masa lalu karena masalah ekonomi dan politik. JK menjelaskan banyak pihak menyebut konflik di Maluku karena masalah agama. Padahal, menurut JK, konflik Maluku terjadi karena masalah ekonomi dan politik yang kemudian dibawa ke isu agama.

“Apabila berbicara tentang konflik Maluku, banyak orang menyangka itu konflik agama. Memang pada akhirnya adalah konflik agama, tapi sebabnya bukan konflik agama,” kata JK di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa 10 Juli 2018.

JK kemudian menceritakan kehidupan beragama yang harmonis di Maluku di masa lalu. Masyarakat Maluku kala itu menggantungkan hidup pada hasil perikanan laut, cengkih, dan rempah-rempah.

“Tahun 1992 terjadi penurunan harga cengkih. Ada yang memonopoli cengkih, maka harga cengkih turun drastis,” ujarnya.

Turunnya harga cengkih itu membuat pendapatan masyarakat menurun dan menimbulkan kemiskinan. Hal tersebut terjadi selama beberapa tahun dan membuat ketidakseimbangan di masyarakat.

“Di lain pihak, banyak pendatang pekerja kasar, orang Makassar jadi tukang becak. Tapi kemudian karena raji, mereka menjadi pedagang di pasar, sehingga jadi ekonomi sebagian dilaksanakan oleh pendatang,” ucapnya.

Pemicu lainnya, pada saat yang bersamaan pada 1998 terjadi reformasi yang membuat sistem politik menjadi terbuka. Maka timbullah ketidakharmonisan karena demokrasi yang terbuka.

“Kesalahannya ialah karena politik, ini supaya jadi pelajaran. Terjadilah kemudian gubernur, sekda, ketua DPR semua muslim. Wagub orang Katolik sehingga terjadilah ketidakseimbangan, jadi hasilnya terjadilah ketidakseimbangan ekonomi dan politik di masyarakat,” paparnya.

Setelah masalah ekonomi politik timbul, beberapa oknum kemudian mengarahkannya ke masalah agama. Konflik besar pun terjadi.

“Awal konflik itu masih berkisar ke anak muda. Satu minggu kemudian berubah dari anak muda ke ras BBM (komunitas Bugis Makassar) menjadi agama. Setelah masing-masing berpihak kepada agama masing-masing. Kenapa agama itu mudah, karena kalau orang berperang karena agama, itu tidak ada yang netral,” ucapnya.

Saat konflik yang diisukan karena agama terjadi, beberapa pihak kemudian memberi doktrin, membu­nuh saat perang agama imbalannya masuk surga.

“Karena itulah timbul konflik yang besar karena surga. Timbul-lah konflik yang tidak bisa berakhir karena tidak ada yang netral,” tuturnya.

“Demokrasi awalnya di Indonesia itu korbannya ribuan karena the winner take off, sehingga timbul masalah agama, itu karena semua orang membunuh dan dibunuh dia senang,” imbuhnya.
JK pun mengingatkan konflik yang terjadi dipicu oleh masalah politik dan ekonomi, yang kemudian diarahkan ke konflik agama.

“Inilah yang menjadi pemicu bagaimana cepat konflik itu kalau disebabkan masalah agama yang sebenarnya bukan masalah agama,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menggelar Sarasehan Nasional bertema “Merawat Perdamaian: Belajar Dari Resolusi Konflik Dan Damai Di Maluku & Maluku Utara Untuk Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur”.

Acara tersebut berlangsung Selasa 10 Juli hungggasampai Rabu 11 Juli 2028 di Hotel JS Luwansa Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kea­manan (Menko Polhukam) Wiranto membuka acara Seminar Sarasehan Nasional Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) pada hari pertama.

Acara itu dihadiri oleh sekitar 500 orang undangan yang berasal dari masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terlibat dalam resolusi konflik dan damai di Kepulauan Maluku, perwakilan dari daerah-daerah yang rawan konflik seperti Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan wilayah lainnya.

Selain itu hadir pula pejabat kementerian/lembaga; pejabat TNI/Polri, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, pejabat daerah (pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota), siswa lembaga pendidikan baik sipil maupun militer, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, dan masyarakat umum.

Hadir juga pada hari pertama Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memberikan pidato dalam sesi pertama yang bertema “Indonesia Tanah Air Beta: Belajar Dari Sejarah Dan Kearifan Lokal Masyarakat Maluku Sebagai Wujud Implementasi Bela Negara”.

Tujuan dari kegiatan sarasehan ini adalah untuk mendiseminasikan proses “resolusi konflik dan damai di Maluku” sehingga menjadi pembelajaran bagi komponen bangsa lain dalam semangat Bhineka Tunggal Ika.

Acara tersebut digelar dalam bentuk diskusi ter­buka dengan beberapa panel atau sesi diskusi, yang melibatkan sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama serta pemangku kepentingan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, tokoh-tokoh perajut perdamaian, tokoh-tokoh nasional, serta undangan lain dari seluruh indonesia dan juga negara sahabat.

Sub-sub tema yang akan dibahas selama sarasehan berlangsung antara lain: Indonesia Tanah Air Beta (belajar dari sejarah dan kearifan lokal masyarakat Maluku sebagai wujud implementasi bela negara); Resolusi konflik dan damai berlatar golongan dan agama; Resolusi konflik dan damai berlatar separatisme dan terorisme; Pendekatan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam resolusi konflik dan damai; Peran perguruan tinggi dalam resolusi konflik dan damai; Membangun dan Mewujudkan Kesejahteraan masyarakat Maluku dan Maluku Utara; dan Refleksi atas konflik dan damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Ketahanan Nasional.

Suasana acara Sarasehan Nasional bertema “Merawat Perdamaian: Belajar Dari Resolusi Konflik Dan Damai Di Maluku & Maluku Utara Untuk Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Adil Dan Makmur” pada sesi ketiga.

WIRANTO MENYANYI
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membuka acara Seminar Sarasehan Nasional Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Dalam kesempatan itu, Wiranto sempat menyanyikan lagu ‘Maluku Tanah Pusaka’.

Saresehan itu mengusung Tema “Merawat Perdamaian, Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur” .

“Dari ujung Halmahera, sampai tenggara jauh kita semua bersaudara,” demikian penggalan lagu yang dinyanyikan Wiranto di hadapan peserta seminar, di Kuningan Jakarta Selatan, sebelum membuka sarasehan tersebut.

Wiranto menyebut pesan lagu itu untuk menjaga perdamaian Maluku. Politikus Partai Hanura itu berharap warga Maluku terus menjaga kerukunan sebagai modalitas persatuan bangsa.

“Dalam rangka mendapatkan cita-cita nasional adalah syaratnya bersatu, kita bisa berdaulat, mandiri. Dengan mandiri kita bisa jadi masyarakat yang adil dan makmur bukan dengan konflik,” ucap Wiranto.

Dia berharap perdamaian di Maluku terus terwujud, terlebih menjelang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Wiranto, seminar ini dijadikan ajang untuk semakin memperkuat kerukunan antar masyarakat, tak hanya di Maluku namun seluruh masyarakat Indonesia.

“Apalagi sebentar lagi ada pileg dan pilpres, jujur kita perlu berdialog, objeknya agar masyarakat agar kita antar politik mencari pemimpin masyarakat, jangan sampai salah pengelola akan menjadi konflik,” terang Wiranto. (NET)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top