Uncategorized

DD Dan ADD 2016 Rp40.2 Milliar Di Aru Amburadul

RakyatMaluku.com – PROGRAM pemerintah untuk membangun daerah pedesaan lewat pilot proyek, Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) patut disambut dengan gembira. Pasalnya dengan pilot proyek ini pemerintah mengharapkan akan bertumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru yang pada ujungnya membawa dampak positif bagi perekonomian di pedesaan.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah lewat APBN telah mengucurkan DD / ADD ratusan trilyun rupiah untuk dialokasikan kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Dengan adanya dana-dana sebesar itu, kini nampak banyak sudah kemajuan yang terlihat di pedesaan, namun tidak dapat disangkal bahwa tidak sedikit dari desa-desa yang gagal dalam memanfaatkan dana ini.

Satu di antara banyak faktor kegagalan pemanfaatan dana ini adalah praktek pemakaian dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Banyak sudah kepala desa/perangkat desa yang harus berhadapan dengan hukum. Bahkan tidak sedikit yang harus masuk penjara akibat melakukan korupsi atas dana tersebut.

Di Maluku, khususnya di Kabupaten Aru, praktek semacam ini diduga telah terjadi. Berdasarkan data Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku yang disampaikan kepada Rakyat Maluku, di tahun 2016 Pemkab Aru mengucurkan untuk DD sebesar Rp. 65,6 miliar, sedangkan ADD sebesar Rp.30,8 miliar dibagikan kepada 117 desa.

Dari jumlah keseluruhan dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 96,4 miliar, hanya Rp. 56, 2 miliar atau 59 persen yang sudah dipertanggung jawabkan. Sedangkan sisanya Rp. 40,2 miliar atau 41 persen belum dipertanggung jawabkan. Dan diduga dana-dana ini telah dipakai secara amburadul oleh oknom-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kasus seperti ini harus mendapat perhatian dari aparat kejaksaan, untuk melakukan pulbaket dari pihak terkait,” kata Jan Sariwating, Direktur LIRA Maluku, kemarin.

Menurutnya, kalau dari hasil pulbaket ternyata telah terjadi penyalah gunaan kekuasaan yang berakibat adanya kerugian negara, maka kasus seperti ini harus di proses secara hukum.

“Harus ada proses hukum supaya kedepan penggunaan anggaran pemerintah untuk desa itu lebih tertanggungawab,” kata dia.

Ia menambahkan kalau realisasi anggaran hanya 50 persen lebih yang bisa dipertanggungjawabkan maka bisa disebut bahwa terjadi ketidakberhasilan dalam pemanfaatan ADD dan DD di Kabupaten Kepulauan Aru.Herannya, kata Jan sejauh ini tak satupun kasus penyelewengan ADD dan DD di Kepulauan Aru yang diproses hukum.

Karena itu, Jan juga meminta kepada aparat kepolisuan yang telah dilibatkan dalam pengawan penggunaan anggaran desa di Kabupaten Kepulauan Aru untuk lebih memperketat pengawasan di lapangan agar para kepala desa dan perangkatnya lebih berhati-hati dalam pemanfaatan anggaran tersebut. (NAM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top