NEWS UPDATE

Demo Di Mabes Polri Minta Polisi Jaga Netralitas

Mabes Polri

– Demokrat Maluku Harap Polisi Adil
– ICW Politisasi Hukum Berdampak Serius Terhadap Demokratisasi

Rakyatmaluku.comPEMUDA dan mahasiswa Maluku Jabodetabek yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ge­ra kan Mahasiswa Maluku Jabodetabek (GMMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, kemarin.

Dalam aksinya itu, mereka me­minta kepada Kepala Ke­polisian RI Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, agar segera melakukan eva­luasi dan pencopotan terha­dap Kapolda dan Wakapolda Maluku karena dianggap ber­politik praktis.

Koordinator aksi dari mas­sa Gerakan Mahasiswa MaluKu Jabodetabek, Tasrif Tuasamu mengatakan bahwa Kapolda dan Wakapolda Ma­luku tidak bisa menjaga kea­manan dengan baik pasca menjelang Pilkada Maluku.

“Maluku merupakan sa­lah satu provinsi yang ra­wan terjadinya konflik kepen­tingan, justru di pelosok-pelo­sok desa-desa masih ada intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat. Tapi pe­na­nganannya pula juga tidak tegas,” kata Tasrif dalam keterangannya.

Menurut Tasrif kondisi saat ini di Maluku men­jelang Pilkada, memperlihatkan bu­ruk­nya kinerja Kepolisian Malulu dan bahkan ada ok­num-oknum aparat negara yang diduga berpolitik praktis.

“Situasi ini sudah menjadi buruk dan menghambat keber­langsungan demokrasi yang damai tanpa intimidasi dan kriminalisasi, agar tidak menimbulkan konflik horizontal paska Pilkada di Maluku,” tuturnya.

Untuk itu, ia pun memberikan atensi kepada aparat penegak hukum yakni institusi kepolisian untuk menjaga netralitasnya.

“Maka sudah saatnya kita Polisi harus menjaga netralitas, jangan ada tindakan yang merugikan masarakat dan negara tersebut,” tandasnya.

Sementara itu selain indikasi praktik politik praktis, Tasrif Tuasamu juga menyampaikan ada perilaku yang tidak tepat dilakukan aparat kepolisian di Kabupaten Buru, dimana ada upaya kesewenang-wenangan Kepolisian melakukan pengeledahan tanpa ada surat resmi dari BPK atau Kejaksaan. Ia menegaskan bahwa polisi tidak boleh lakukan pengeledahan yang tidak sesuai prosedur hukum.

ADIL
Partai Demokrat Maluku akhirnya mengeluarkan statemen dan meminta semua pihak, termasuk pihak kepolisian di daerah ini untuk bertindak netral dan adil dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang bakal digelar 27 Juni 2018 ini.

Hal itu disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di Sekretariat DPD Demokrat Maluku, Selasa 8 Mei 2018 dan dihadiri beberapa petinggi partai ini, antara lain, Sekretaris DPD Demokrat Latif Lahane SH, Max Pentury dan Melky Frans sebagai Wakil Ketua DPD, dan John Lefmanut sebagai Ketua OKK.

Pernyataan tertulis yang dibacakan Sekretaris DPD Demokrat Maluku, Latif Lahane itu disampaikan mengingat mulai ada tendensi dan rumor yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa ada upaya-upaya inprosedural yang dilakukan dalam rangka memenangkan pasangan tertentu.

Dikatakan, tahun 2018 sebagai tahun politik yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023, yang diiukuti oleh tiga paslon harus berlangsung dalam semangat demokratis agar menghasilkan pemimpin yang berdaulat dan dapat memegang amant rakyat dalam memajukan daerah ini.

Menyimak perkembangan politik menjelang waktu pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 27 Juni 2018, sangat terasa mulai memanasnya suhu politik, di mana mulai nampak pendukung tertentu melakukan aksi menyebarkan hoax, intimidasi dan black campaign.

Di sisi lain yang telah terjadi adalah intimidasi terhadap pribadi-pribadi pendukung paslon tertentu termasuk pendukung pasangan yang diusung Partai Demokrat Said Assagaff dan Andreas Rentanubun (SANTUN), dengan tuduhan penyelewengan jabatan atau penyalahgunaan kekuasaan yang diduga menimbulkan kerugian negara.
Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan di atas, maka Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat menyatakan sikap antara lain, mendukung segala proses hukum sesuai aturan yang berlaku, kerena negara kita negara hukum, sehingga siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku, sehingga hukum bisa ditegakan secara adil dan tidak memandang bulu.

Kendati begitu, Partai Demokrat menentang secara tegas tindakan intimidasi dan kriminilasisa kepada kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat yang mempunyai hak sebagai pemilih, dengan tujuan untuk memenangkan paslon tertentu.

Karena itu, Demokrat Maluku meminta agar pihak TNI dan POLRI tetap menjaga netralitas dalam tugas dan tanggung jawab sebagai keamanan dan pengaman masayarakat serta tidak berpolitik praktis untuk memenangkan paslon tertentu.

Terkait dengan hal itu, dipandang sangat elegan dan terhormat jika pemanggilan terhadap oknum atau pihak yang menurut pihak Kepolisian Daerah Maluku telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan pasca pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku, karena jika dilakukan sekarang ini di mana Provinsi Maluku berada dalam masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku, maka kesan yang timbul adalah kepolisian telah tidak netral, mengingat salah satu calon Gubernur Maluku adalah Inspektur Jenderal Polisi.

Demokrat Maluku menilai, praktek penyerangan pribadi kepada pejabat publik baik itu bupati, anggota DPRD yang gencar dilaksanakan di Tahun Politik 2018 ini, berindikasi adanya upaya pembunuhan karakter sekaligus mencari kesalahan di wilayah-wilayah basis masa pasangan lawan, namun di sisi lain, persoalan dugaan penyelewengan kewenangan dan punya kaitan dengan paslon tertentu yang sejak awal sudah dilaporkan dan ditangani Reskrimsus Polda Maluku tidak diproses lanjut. Yang terjadi kasus-kasus baru justeru yang digali dan pada umumnya dilakukan pada wilayah-wilayah basis massa tertentu pula.

Contohnya dugaan kerugian negara berkaitan dengan pengadaan empat buah speed boad di Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang nota bene kadisnya saat itu adalah adik dari calon wakil Gubernur dari salah satu pasangan, namun hingga saat ini proses hukum tidak diketahui kemana rimbanya.

Disampaikan pula bahwa pada saat ini Partai Demokrat Maluku telah membuka pos pengaduan di seluruh Kabupaten Kota, melalui Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Kabupaten/Kota. Dan bagi masyarkat yang menemui aksi-aksi berupa penggunaan fasilitas negara untuk kampanya, ASN/TNI/Polri yang melakukan kampanye untuk memenangkan pasangan calon tertentu, intimidasi dan teror, termasuk menyebarkan berita hoax mohon melaporkan ke Pos Pengaduan DPD Partai Demokrat dengan Nomor HP 08114758000.

POLITISASI HUKUM
Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada musim kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018 dinilai bias politik sehingga acap menyasar pihak-pihak tertentu. Juga dengan maksud tertentu dan karenanya berdampak cukup serius dan kontra produktif terhadap proses demokratisasi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat demikian lantaran banyaknya calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka pada masa musim kampanye pemilihan kepada daerah serentak 2018. Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina mengatakan, hukum tidak boleh digunakan sebagai alat destruktif untuk menggerogoti tatanan kehidupan serta keteraturan sosial.

Umumnya hukum semestinya menciptakan keter­tiban dan bukan keributan serta kegaduhan sosial.

Atas fakta itu, ICW, kata Almas, akan mewacanakan partai turut bertanggung jawab jika ada calon kepala daerah yang diusungnya terkena kasus korupsi. Apalagi itu, ia sebut sebagai sebuah kecelakaan.

Apa yang dikatakan Almas bukan tanpa sebab. Pasalnya, penegakan hukum pada musim kampanye pemilihan kepala daerah 2018 lebih sering menciptakan kegaduhan ketimbang ketertiban. Itu yang terjadi di masa kampanye Pemilihan Gubernur Maluku 2018. Pola penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku belakangan ini dinilai acap menyalahgunakan kewenangan sehingga berpotensi merusak sistem hukum.
Dengan kata lain, tindakan Polda Maluku tidak lagi sesuai sebagaimana mestinya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Aparat penegak hukum di Polda Maluku tidak boleh menyelidiki suatu perkara tanpa adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Polisi tidak berwenang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Karena itu merupakan kewenangan BPK.

Karena itu, tindakan penyitaan dokumen, pengge­ledahan serta berbagai tindakan “polisionil” lainnya dalam sebuah kegiatan ”penyelidikan” Ditreskrimsus Polda Maluku, semisal di Sekretariat Pemerintah Daerah Buru tidak tepat dan berpotensi melawan hukum. Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor di Ambon.

Menanggapi tindakan Polda Maluku itu, Almas mengatakan, pada dasarnya Kepolisian RI (Polri) memang harus independen. “Kalau soal independen ya harus independen. Sama seperti pihak yang lainnya, militer, birokrat, dan lain-lain,” kata Almas ketika dihubungi.

Calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi selama ini, kata Almas, seringkali menanggung sendiri kesalahan itu. Padahal, partai pengusungnya juga semestinya ikut bertanggung jawab. Sudah banyak contoh ketika kader partai terlibat korupsi, partai politik langsung berkelit dan lepas tanggung jawab.

Itu sebabnya, kata Almas, jika partai tidak dibenahi, maka masalah korupsi calon kepala daerah akan terus berulang. Bahkan, dalam dua bulan terakhir telah ada delapan calon kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi. Dan empat di antaranya merupakan calon petahana yang masih aktif. Demikian Almas. (NAM)

 

 

======================
--------------------

Berita Populer

To Top