NEWS UPDATE

Demo Karyawan PT. WLI Ricuh, Wagub Pastikan Hak Karyawan Dibayar

Aksi demo karyawan PT. WLI di kantor gubernur Maluku, Kamis 4 Juli 2019

SEJUMLAH karyawan PT. Wahana Lestari Investama  (WLI) melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Maluku, Kamis 4 Juni 2019.

Aksi demo tersebut berlangsung ricuh, karena pendemo mendesak masuk ke halaman kantor gubernur Maluku namun terhalang pagar kantor gubernur yang tertutup. Alhasil terjadi aksi dorong pagar oleh pendemo mengakibatkan pintu pagar kantor gubernur Maluku nyaris rubuh.

Salah satu pendemo, kemudian diamankan aparat keamanan  dan digiring ke Polsek Sirimau. Sejumlah pendemo mencoba untuk menyelamatkan rekan mereka, namun, gagal.

Aksi adu mulut antara pendemo dan polisi pun berlanjut. Polisi meminta pendemo bubar. Mereka terus melawan. Massa aksi yang lebih banyak didominasi ibu-ibu itu terus berdiri untuk menuntut keadilan.

Pantauan RakyatMaluku.com  aksi demo yang dilakukan kaum buruh ini berkaitan dengan tuntutan mereka atas ketidakadilan PT WLI terhadap kaum buruh. Karena setelah  di PHK  ini hak-hak mereka setelah di PHK tidak dibayarkan. Sementara mereka diberhentikan sepihak sejak 2 November 2017.

Terkait aksi demo ini, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, mengatakan dirinya telah mengkonfirmasi dengan  Bapak Karel Albert Ralahalu sebagai Dirut PT. WLI

Dan dari konfirmasi itu, Pak Karel mengatakan  bahwa 73 orang karyawan yang di PHK akibat palit,  hak-hak mereka siap dibayar perusahaan sesuai undang-undang kepalitan perusahaan  kapan saja. Dan apabila perusahaan  beroperasi kembali,  mereka (karyawan) akan dipekerjakan kembali.

“Saya berharap para karyawan bisa lebih tenang dan bisa berurusan dengan pihak-pihak perusahaan atas hak-hak karyawan dimaksud,” tandas wagub.

Wagub Maluku Barnabas Orno juga mengatakan pihaknya juga sudah bertemu dengan pengurus Serikat Buruh didampingi Plt. Kadis Nakertrans Provinsi Maluku, Meky Lohy, dalam rangka membicarakan jalan keluar dalam penyelesaian masalah hak-hak karyawan.

“Dan saat itu pula saya meminta Plt. Kadis untuk berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan dan Undang Undang Kepalitan Perusahaan,” tandas wagub. (RM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top