NEWS UPDATE

Deregulasi Dan Debirokratisasi Sektor Pertanian Untuk Dongkrak Investasi

Andi Amran Sulaiman

SEJAK beberapa tahun yang lalu Kementerian Pertanian (Kementan) te­lah melakukan sejumlah langkah un­­tuk perbaikkan iklim investasi. Kebi­­jakan ini berhasil meningkatkam investasi di sektor pertanian periode tahun 2013-2017 yang mencapai 56,7 persen.

Capaian investasi tersebut ti­dak lepas dari beberapa upaya dianta­ranya deregulasi dan perbaikan laya­nan yang dilakukan oleh Kementerian Per­tanian berdasarkan dengan ke­ten­­tuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

“Sesuai arahan Presiden, ada dua hal yang perlu dilakukan untuk menjadi negara maju yakni investasi dan ekspor. Deregulasi dan percepatan pelayanan menjadi upaya kita untuk mendorong hal tersebut,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat dite­mui di ruang kerjanya, Jakarta, Senin 21 Mei 2018.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lanjutnya, nilai investasi baik Pena­naman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Pena­naman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian men­capai Rp45,90 triliun pada 2017, atau meningkat dari Rp29,30 pada 2013. Jika di rata-ratakan, terjadi peningkatan investasi dalam lima tahun terakhir sebesar 14,2 persen.

Peningkatan terbesar ada di PMDN, dari Rp6,94 triliun tahun 2013 menjadi Rp22,88 triliun di 2017 dengan dominasi subsektor perkebunan, meski ada peningkatan untuk sektor subsektor hortkultura dan peternakan.Untuk PMA, terjadi trend penurunan investasi di bidang perkebunan, namun yang menarik adalah peningkatan signifikan di subsektor peternakan di tahun 2017.

Guna lebih meningkatkan iklim berusaha, Ke­men­tan juga sudah ada 50 Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian yantg tertuang dalam Permentan No.10/Permentan/RC.200/3/2018 tentang Penca­bu­tan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di Sektor Pertanian.

Selain itu, Kementan juga menyederhanakan 15 Permentan ke dalam 1 Permentan, dan mencabut 140 Permentan terkait tahun anggaran. Deregulasi yang dipangkas meliputi berbagai bidang mulai perbenihan hingga pelayanan perkarantinaan dipelabuhan.

“Deregulasi itu merupakan hasil evaluasi kami terdapat 241 Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian. Upaya deregulasi untuk mendorong kemudahan ber­inveatasi dan penyederhanaan layanan masih terus kami lakukan sampai benar-benar terasa man­faatnya,” ungkap Amran.

Sekedar informasi, atas upaya Kementan tersebut, Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (9/4), secara khusus menyebut dua kementerian, yakni Kementan dan Kementerian ESDM, sebagai kementerian atau lembaga negara yang berhasil melakukan program deregulasi guna menun­jang investasi dan ekspor. (dem)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top