AMBONESIA

Desakan Pembongkaran Trotoar Bersimbol Adat Harus Dikoordinasikan

RakyatMaluku.com – DESAKAN sejumlah warga yang mengatasnamakan diri dari Lembaga Kalesang Maluku, yang meminta Walikota segera mengambil sikap tegas dengan membongkar trotoar bersimbolkan adat, mendapat tanggapan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir.

Saidna menegaskan, desakan pembongkaran tidak dapat dilakukan semauh orang, tapi harus lewat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk juga DPRD Kota Ambon, plus eksekutif dalam hal ini Pemkot Ambon.

Pasalnya, sebelum dan setelah pembongkaran nanti, semuanya dapat dilakukan dengan dukungan anggaran. Tidak hanya main bongkar, lalu berdampak lain setelah pembongkaran.

Menurut dia, sejak dibangun sampai saat ini, tidak ada pelanggaran norma atau adat tertentu. Justru, keberadaan trotoar ini dapat menghadirkan estika di terhadap pemandangan masyarakat di Kota Ambon. Selama tidak ada kritik atau protes, maka boleh saja dibangun, kata dia.

Namun, bagi dia, kalau betul memiliki nilai historis terkait dengan nilai adat, mestinya ada sebuah lembaga yang kredibel bersama-sama atau dengan akademisi untuk mengkajinya. Dari situ, barulah dapat diputuskan apakah layak dipakai untuk trotoar atau tidak. Karena, simbol-simbol ini tentu memiliki makna tertentu, sehingga dapat menghadirkan kritikan, termasuk aksi tersebut.

“Secara pribadi, saya mengapresiasi apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Kota Ambon terkait dengan symbol adat yang dipasang ditrotoar dan dinding-dinding di Kota Ambon, karena itu menambah nilai jual terhadap kearifan local di Kota Ambon, bahwa inilah nilai-nilai adat yang ada di Kota Ambon,” ujar Saidna, kemarin.

Terhdap permintaan pembongkaran, pihaknya meminta kepada komunitas Lembaga Kalesang Maluku untuk melakukan koordinasi yang baik dan intens, baik itu dengan Pemerintah Kota maupun dengan DPRD Kota Ambon untuk membicarakan perihal dimaksud. Sebab, jika tidak ada landasan hukum yang kuat, maka itu juga tidak benar.

“Kalau misalnya dalam waktu yang ditentukan dan kemudian Kalesang Malukumeminta agar segera dibongkar trotoar yang terukir symbol adat itu, itu juga terlalu hati-hati juga,” tuturnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon itu mengatakan, Pemerintah Kota Ambon juga tidak bisa serta-merta langsung melakukan pembongkaran. Sebab, jika berbicara menyangkut dengan pembongkaran, maka ada konsekuensi biaya. Misalnya biaya pembongkaran. Karena untuk menentukan program dan anggaran, tentu harus ada persetujuan dari DPRD.

“Agar semua itu dapat berjalan dengan baik, maka harus dikoordinasikan secara baik dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan di kota ini, agar semuanya bisa melihat persoalan ini secara baik.”

Sebelumnya, Lembaga Kalesang Maluku, pada Kamis 23 Agustus pekan kemarin, melakukan aksi unjuk rasa disepenjang jalan pusat kota Ambon. Aksi komunitas Kalesang Maluku itu dilakukan lantaran kebijakan pemerintah Kota Ambon yang telah menggunakan simbol adat orang Maluku yang diukir pada trotoar sepanjang jalan di Kota Ambon.

Aksi yang dipimpin oleh Figel Faubun selaku koordinator lapangan (korlap) sekaligus Ketua lembaga Kalesang Maluku itu melakukan aksi corot-coret simbol adat Maluku yang tergambar diatas trotoar, tepatnya di pintu masuk pagar kantor Pos Indonesia, SD Latihan, SMA Xaverius dan didepan pintu pagar Gereja Katedral kota Ambon.

Figel Faubun dalam orasinya mengajak semua masyarakat Maluku yang ada di kota Ambon untuk senantiasa mempertahankan adat dan budaya yang dititipkan serta diwariskan oleh para leluhur.

“Kami meminta Walikota segera mengambil sikap tegas dengan membongkar trotoar bersimbolkan adat itu sekarang juga. Kami tidak ingin simbol adat kita diinjak-injak,” tegas dia. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top