NEWS UPDATE

Didakwa Gratifikasi Rp 7,8 Miliar, Ini Kronologis Kejahatan La Masikamba

Terdakwa Kasus Suap Pajak Ambon, La Masikamba, memberikan keterangan pers usai jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa 19 Februari 2019. (Herry Purwanto)

PENGADILAN Tipikor Ambon menggelar sidang perdana perkara gratifikasi dan suap wajib pajak di Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon tahun 2016 – 2018 atas terdakwa La Masikamba selaku mantan kepala KPP Pratama Ambon dan terdakwa Sulimin Ratmin selaku mantan supervisor pemeriksa pajak madya, Selasa, 19 Februari 2019.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Feby Dwi­yandospendy, dalam membacakan dakwaannya membeberkan kronologis kejahatan tindak pidana gratifikasi sebesar Rp 7.881.950.000 yang diterima  terdakwa La Masikamba.

Dijelaskannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala KPP Pratama Ambon, terdakwa secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah menerima pemberian berupa uang dari beberapa pengusaha atau wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Ambon.

Diantaranya, Bob Tanizaal, Oei Winardy Jefry, Jonny De Quelju, Mece Tanihatu, serta pengusaha dan wajib pajak lainnya dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said, yang seluruhnya berjumlah Rp 7.475.950.000.

Dengan rincian, penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.401.700.000, penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 4.479.250.000, dan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp 1.595.000.000.

Selama menggunakan rekening Muhammad Said dalam kurun waktu antara 22 Februari sampai 28 September 2018, terdakwa juga menerima sejumlah uang secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank Mandiri nomor 1600002185698 atas nama Sujarno.

Dengan cara memerintahkan Akmal dan Jubaida Kadir untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening tersebut, dan menggunakan keterangan transaksi “menabung” yang seluruhnya berjumlah Rp 406.000.000.

Dengan rincian, 22 Februari 2018 sebesar Rp 10.000.000, 27 April 2018 sebesar Rp 15.000.000, 7 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000, 11 April 2018 sebesar Rp 50.000.000, 22 Mei 2018 sebesar Rp 15.000.000, 23 Mei 2018 sebesar Rp 15.000.000, 3 Agustus 2018 sebesar Rp 51.000.000.

6 Agustus 2018 sebesar Rp 15.000.000, 20 Agustus 2018 sebesar Rp 75.000.000, 10 September 2018 sebesar Rp 100.000.000, 12 September 2018 sebesar Rp 15.000.000, dan 28 September 2018 sebesar Rp 20.000.000.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang. Padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum. 

Perbuatan Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 7.881.950.000.00 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 23 huruf d, e dan f UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 25 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dan Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat ( 1) KUHP,” beber Feby.

Usai mendengar pembacaan dakwaan oleh JPU, Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan, didampingi empat hakim anggota, Jenny Tulak, Felix Ronny Wuisan, Bernad Panjaitan dan Jefri Septa Sinaga, kemudian menunda persidangan hingga Selasa, 26 Februari 2019 pekan depan, dengan agenda sidang mendengar keterangan saksi-saksi. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top