NEWS UPDATE

Diduga Rp13,5 Miliar Masih Mengendap Di Brankas Bawaslu Maluku

Ilustrasi

RakyatMaluku.com – DIDUGA anggaran senilai Rp13,5 miliar lebih mengendap di brankas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Ma­luku. Dana jumbo itu adalah dari para petugas pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan dan petugas pengawas lapangan (PPL) yang tersebar pada 11 kabupaten/kota di Maluku yang belum diterima hingga saat ini.

Informasi yang diterima koran ini dari sumber terpercaya menyebutkan, para anggota Panwaslu kecamatan di 11 kabupaten/kota sampai saat ini belum menerima upah. Padahal seluruh tahapan persiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres telah mereka lakukan.

Bukan hanya anggota Panwaslu kecamatan, petugas pengawas lapangan juga belum menerima hak mereka sampai sekarang ini. Padahal, anggarannya itu ada dan bersumber dari APBN.

Entah apa yang melatarbelakangi sehingga hak-hak mereka ini tidak diselesaikan, namun diduga kuat praktek korupsi mulai tercium di markas aparatur pengawas pemilu ini.

“Iya, benar. Sampai dengan saat ini kami belum menerima gaji. Kerja kami telah selesai, tapi upah kami belum diberikan,” tulis salah satu anggota Panwaslu kepada koran ini via pesan singkat, Selasa 28 Agustus.

Kenapa belum diterima? “Kami tidak tahu, yang pasti belum kami terima hak itu,” sambungnya.

Sumber itu berharap, Bawaslu Maluku secepat mungkin menyelesaikan hak mereka. Bahwa kewajiban telah mereka jalankan, namun hak belum juga diterima. Apalagi anggarannya itu dari APBN. Tentunya mustahil kalau dananya belum dicairkan. Tahapan Pileg dan Pilpres, lanjut sumber itu, telah dilakukan sejak Desember 2017 hingga Agustus 2018. Tahapannya masih berlanjut.
Dan di setiap tahapan anggota Panawaslu ke­ca­matan dan petugas pengawas lapangan itu seharusnya menerima hak mereka setiap bulan. Karena anggarannya ada dan sumbernya dari APBN. Tapi faktanya tidak seperti ini.
Bayangkan, petugas PPK dan PPS telah menerima hak mereka sejak Maret 2018, namun Panwaslu belum menerima hak. Padahal, dalam setiap pelak­sanaan pemilu, anggaran diperuntuhkan untuk penyelenggara. Dan penyelenggara itu KPU dan Bawaslu. KPU sudah terima anggaran sejak Maret, sementara Panwaslu belum.
“Saya heran, kog Bawaslu belum menerima anggaran sesuai tahapan pemilu. Kalau sudah, lantas kenapa Panwaslu kecamatan belum menerima hak mereka,” herannya.
Untuk diketahui, ada 118 kecamatan di Maluku. Dari total jumlah per kecamatan, maka terhitung ada 354 anggota Panwaslu di tiap kecamatan. Sementara itu, ada 1.224 desa/kelurahan dan petugas PPL per desa/kelurahan hanya satu (1) orang. Jika dikalkulasikan dengan hak mereka yang seharusnya diterima sejak Januari hingga Agustus 2018, maka sekitar Rp 13,5 miliar lebih. (RM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top