OPINI

Dilema Penyelenggara Di Pemilu 2019

Faisal Amin M

Oleh: Faisal Amin M
Jurnalis dan Pegiat Demokrasi


PEMILIHAN
Umum (Pemilu) tahun 2019 sudah di depan mata. Jika dihitung waktu efektifnya tinggal 10 bulan saja. Itu artinya, kurang dari satu tahun lagi atau tepatnya 17 April 2019 mendatang merupakan pemilu perdana yang menyertakan antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Penyelenggaraan pemilu serentak meru­pa­kan titah dari putusan Mahkamah Kons­titusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 hasil judi­cial review dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum pre­siden dan wakil presiden. Dalam pandangan MK, pelaksanaan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial.

Pelaksanaan Pilpres setelah pemilihan ang­gota DPR dianggap tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang di kandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22 E ayat (1).

Amar putusan yang sudah diketok palu oleh hakim MK, mau tidak mau harus dilaksanakan oleh Negara, lebih khusus lagi lembaga yang melaksanakan pemilihan umum. Dengan berpayungkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu serentak siap dilaksanakan pada tahun 2019 depan. Jika pelaksanaan ini berhasil, maka Indonesia bisa menjadi kiblat dunia dalam proses demokrasi yang terhebat didunia. Namun sebaliknya, Indonesia akan menjadi gunjingan dunia jika gagal melaksanakannya pemilihan serentak ini.

Pada ranah praksis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana amanat Undang-undang sebagai penyelenggara, dihadapkan pada tantangan yang sangat berat. Setidaknya KPU dituntut untuk membuat dua aturan berbeda dalam waktu yang sama, yakni Pileg dan Pilpres. Diluar itu KPU juga dituntut untuk mensukseskan gelaran Pilkada serentak yang waktunya menyertai jalannya tahapan Pileg dan Pilpres. Selain pada persoalan regulasi, KPU juga dituntut cermat dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pemilihan yang tepat waktu.

Banyaknya daerah pemilihan (Dapil) tak ja­rang terjadi kesalahan dalam distribusi surat suara, saling tertukar antar dapil. Jika hal ini terjadi maka akan mengacaukan penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan ditingkat bawah yakni mulai dari PPK hingga KPPS.

Sedangkan dalam tataran penyelenggaraan pemilihan di tingkat bawah, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus bekerja ekstra melebihi pemilu sebelumnya. Jika pada pemilu 2014, KPPS hanya menghadapi kotak DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak dibawah maka pada pemilu 2019 nanti bertambah satu kotak Pilpres.

Dapat dibayangkan, jika hanya 3 atau 4 kotak suara saja, berdasarkan pengalaman pemilihan legislatif tahun 2014, bisa selesais sampai dini hari, maka dengan tambahan satu kotak suara Pilpres kurang lebih akan terjadi hal sama atau lebih dari sebelumnya.

Proses di pemilu 2019 nanti tentunya sangat membutuhkan konsentrasi penuh terutama dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah saat pengisian berita acara, dimana para KPPS yang sudah dalam kondisi lelah harus dihadapkan pada pengisian administrasi berita acara yang banyak. Ini yang kerap menjadi perselisihan pada penghitungan di tingkat selanjutnya.

Persoalan regulasi juga wajib menjadi perhatian penuh para KPPS, terutama pada persoalan pemberian surat suara kepada pemilih. Berdasarkan Undang Undang nomor 7 tahun 2017, tidak semua pemilih bisa mendapatkan surat suara yang sama yakni, surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD pro­vinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sebab ada kala­nya pemilih hanya mendapatkan satu surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden jika pemilih yang bersangkutan merupakan pemilih pindahan bukan pada daerah pemilihan anggota DPR, DPD maupun DPRD pemilih tersebut.

Bahasa kasarnya atau dengan bahasa saya, pemilih yang pindah antar provinsi hanya diperbolehkan memilih presiden dan wakil presiden. Pindah antar kabupaten hanya memilih lresiden – wakil presiden, DPR dan DPD saja. Otomatis hal ini memerlukan kejelian KPPS supaya tidak menyalahi perundangan tersebut.

Penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu bekerja secara profesional dikarenakan Pertama, Pemilu 2019 sangat berbeda dengan penyelenggaraan pesta demokrasi pada era-era sebelumnya. Tantangan pemilu 2019 nanti sangat berat, terutama pada pelaksanaanya yang dilakukan secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif (Pilpres).

Pemilu legislatif yang digabung dengan pilpres ini baru pertama kali dilakukan pada 2019. Dua agenda pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan ini tentu memiliki permasalahan yang lebih rumit dibanding pemilu sebelumnya. Kita memang pernah sukses melaksanakan pilpres secara langsung, pemilu legislatif secara langsung, hingga pilkada secara langsung atau pilkada serentak.

Namun, ketiganya dilakukan secara terpisah dan rentang waktu yang berbeda. Belum ada pengalaman gabungan dua pemilu inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu.

Kedua, waktu yang tersedia untuk mempersiapkan agenda pemilu secara serentak ini sudah didepan mata sekitar 10 bulan lagi. Waktu yang tinggal sekitar kurang dari satu tahun ini bukanlah waktu yang lama untuk mempersiapkan agenda besar tersebut.

Ketiga, saat ini penyelenggara pemilu khususnya Lembaga Pengawasan atau Bawaslu di tingkat Provinsi lagi berproses pembentukannya dan masuk tahap akhir untuk dilakukan fit and properteis di tingkat pusat.
Sementara untuk Lembaga Pengawasan atau Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota baru saja diben­tuk Tim Seleksinya oleh Bawaslu. Ini yang membuat fokus kita akan semakin menarih perhatian besar terhadap fungsi pengawasan yang lebih efektif guna terciptanya pemilu yang jujur, adil, demokratis dan penuh integritas.

Keempat, Penyelenggara pemerintahan seakan terbelah oleh kepentingan politik dan profesionalisme, dalam fase ini tentunya sangat berimplikasi terhadap pelayanan publik. Sebab pemerintah yang tadi-tadinya fokus terhadap pelayanan publik dan profesionalisme seakan bergeser fungsinya sebagai “pelayan publik sekaligus pelayan kepentingan”.

Terutama menyangkut politik anggaran. Tak jarang semua program kesejahteraan menjadi daga­ngan untuk menarik simpati masyarakat guna me­milih kelompok atau golongannya. Cakupan ini sangatlah terlihat di tahun politik ini, bahkan itu fakta yang dianggap normatif.

Dari gambaran di atas menjadi tantangan berat para penyelenggara pemilu bisa menjalankan amanah besar ini secara baik. Namun, dengan tekad dan niat baik serta sinergi yang kuat seluruh kalangan, bukan hal yang mustahil penyelenggaraan pesta demokrasi ini bisa benar-benar berjalan sesuai dambaan kita semua. Yaitu, pemilu yang jujur dan adil (jurdil) dan demokratis.

Intinya, sukses dan tidak penyelenggaraan Pemilu 2019 sangat bergantung pada kerja keras, sinergitas, serta integritas para penyelenggaranya.

Di sinilah para penyelenggara pemilu juga sangat dituntut netral, independen, memahami regulasi, mandiri serta mampu menolak segala bentuk intervensi yang bisa merusak citra Indonesia sebagai negara demokratis di forum internasional.

Oleh karena itu melalui tulisan ini, saya meng­ingatkan bagi penyelenggara Pemilu 2019 untuk bekerja secara profesional dan cermat. Karena masyarakat Indonesia sangat berharap pemilu serentak 2019 yang pertama kalinya dilaksanakan ini bisa berjalan sukses. Sebab bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan itu. Apalagi tantangan yang dihadapi sangat berat karena begitu kompleks dan rumit. (*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top