NEWS UPDATE

Dinasti Politik Di Maluku Perhambat Kemajuan Pembangunan

Dinasti politik di Maluku semakin menggurita. Kekuasaan eksekutif justeru menjelma sebagai mesin dalam memproduksi politik kekerabatan dan kekeluargaan. 

Sejumlah  kepala daerah di Maluku, dan matan kepala daerah, dalam catatan Rakyat Maluku ikut mendorong anak, ponakan dan saudara yang masih memiliki hubungan darah di pileg April 2019.

Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku, Adhy Fadly, memberikan kritikan keras kepada para caleg dari klan kekuasaan eksekutif di beberapa kabupaten. 

“Rakyat Maluku dituntut kritis untuk memilih caleg pada April nanti, terutama bagi caleg yang beraroma dinasti politik,” kritik Fadly kepada Rakyat Maluku, kemarin.

Bagi Fadly, dinasti  politik justeru menciptakan pemerintahan dan aspirasi rakyat berjalan tidak sehat dan tidak tepat sasaran. 

Coba refleksikan saja, dinasti politik pada semua daerah di Indonesia, apakah ada yang maju dan berkembang saat politik dinasti justeru semakin subur?

“Sebenarnya dinasti politik hanya akan menciptakan berjalannya pemerintahan maupun asprisasi rakyat yang tidak sehat dan tidak tepat sasaran. Kalau kita lihat realitas hari ini, bahwa tidak ada daerah yang maju saat politik dinasti terus tumbuh subur alias berkuasa,” ucapnya.

Fadly mengaku, di Maluku saat ini, dinasti politik semakin tumbuh subur, baik dari aspek kepala daerah maupun legislativ. Ruang-ruang politik disesaki dengan keluarga dan kerabat penguasa. Padahal, demokrasi tidak se-ovortunis itu, kompetensi dan kualitas personal menjadi syarat utama bagi calon wakil rakyat, bukan kualitas dan kompetensi didasarkan atas kekuasaan orang tua dan kerabat. 

“Di Maluku saat ini politik dinasti semakin tumbuh subur,baik dari aspek kepala daerah maupun legislative,tanpa melihat kompetensi dan kualitas personal, hanya berdasarkan kekuasaan orang tua,kerabat dan lain lain,” akui Fadly. 

Fadly menekankan,  kasus politik dinasti sebenarnya hanya akan menghambat kemajuan dan pembangunan suatu daerah. Di Maluku, lanjut Fadly, sudah bisa  jadikan gambaran nyata terkait buruknya dinasti politik yang terus dibiarkan.

“Maluku menjadi contoh bagi kita betapa buruknya dinasti politik. Karena bagi kami, dinasti politik hanya menghambat pembangunan dalam segala aspek. Karena yang menjadi orientasi hanyalah kekuasaan politik,” tekanya.

Politik dinasti, lanjutnya sangat berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam dinakima demokrasi politik, pasalnya, peluang bagi  calon wakil rakyat yang memiliki kualitas terhambat karena faktor kekuasaan. Rakyat buruh wakil yang notabane mampu menyuarakan kepentingan mereka, bukan berada dibalik ‘ketiak’ penguasa.

“Akhirnya, dinasti politik justeru melahirkan ketidak adilan dalam demokrasi politik kita. Rakyat butuh wakil rakyat yang bisa bersuara memperjuangkan kepentingan mereka,melalui pemikiran yang komprehensif,produktif,” tukasnya.  

Untuk memutus mata rantai dinasti politik, maka harus dimulai dari proses rekruitmen calon anggota legislatif di partai politik, kemudian upaya membangun kesadaran politik kepada seluruh masyarakat agar tidak terus menerus menghidupkan dinasti politik dalam pesta demokrasi elektoral.

“Persoalan ini juga seharusnya menjadi perhatian partai politik dalam proses rekrutmen sehingga tidak terjadi ketidaksetaraan hak politik yang mana, kesempatan bagi calon lain menjadi hilang akibat intervensi kekuasaan. Jika saat ini regulasi  memberikan ruang  untuk politik dinasti maka rakyat sebagai pemegang hak yang harus ambil peran untuk membatasi praktek dinasti politik itu sendiri,” paparnya. (ASI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top