AMBONESIA

Dipolisikan, Walikota Mengaku Tidak Gentar

Richard Louhenapessy

RakyatMaluku.com – WALIKOTA Ambon, Richard Louhenapessy menegaskan, pihaknya tidak gentar sedikitpun dengan laporan yang dilakukan tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Ambon ke pihak Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Hal ini ditegaskan saat memimpin apel jajaran Pemkot Ambon usai libur Idul Fitri 1439 H, Kamis (21/6/18) di lapangan Merdeka, Ambon.

Kata Richard, apa yang dilakukan pihaknya itu telah melalui pertimbangan dengan bermuara pada berbagai regulasi yang berlaku di negeri. “Kami sangat paham akan aturan dan regulasi. Jadi kami tidak takut kalau dilaporkan. Silahkan lapor ke siapapun, ke Tuhan juga saya tidak akan gentar,” tegas Richard.

Sebelumnya, Walikota beserta Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A. G Latuheru dan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, Benny Selano dilaporkan ke Kepolisian Reserse Pulau Ambon atas dugaan tindakan diskriminasi terhadap sejumlah ASN lingkup pemkot Ambon.

Tiga pejabat ASN yang mempolisikan Walikota, Sekot dan Kerpala BKD itu yakni, eks kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon Adser Lamba, eks Kadishub Kota Ambon Pieter Saimima dan eks Kadis Pariwisata Kota Ambon H.M Sopacua melalui kuasa hukumnya Lois Hendro Waas dan partner yang memperkarakan penataan birokrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Dimana, ketiga pelapor itu masuk dalam 44 orang lebih pejabat pemkot Ambon yang di nonjobkan sesuai SK Walikota Ambon nomor 532 tertanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan PNS di lingkup Pemkot Ambon.

SK Walikota itu dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 2014 yang menjelaskan tentang ASN dan PP nomor 11 tahun 2017 yang menjelaskan tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil. Dimana kebijakan Walikota tidak sesuai dengan prosedur berkaitan dengan seleksi terbuka atau lelang jabatan, karena tidak ada rekomendasi dari komisi ASN.

Perbuatan pidana yang dilakukan Walikota Ambon Cs itu dilakukan secara bersamaan dengan bukti SK Walikota Ambon nomor 532 tahun 2017. Yang mana Sk tersebut menurut pelapor tidak sesuai dengan seleksi terbuka atau lelang jabatan, karena tidak ada rekomendasi dari komisi ASN yang wajib hukumnya dijadikan pedoman hukum atas penerbitan SK Walikota tersebut. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top