AMBONESIA

Dishub Ambon Belum Terbitkan Izin Ojek Online

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Ambon rupanya masih gaptek dalam bidang teknologi dan informasi, terutama untuk mendukung moda transportasi via jaringan internet. Bagaimana tidak, hampir di seluruh Indonesia, sudah ada ojek dan taksi mobil online, namun, di Kota Ambon belum ada. Bahkan, sampai kini Pemkot Ambon lewat Dishub Ambon belum juga mengeluarkan lembaran izin kepada operasional ojek dan taksi online.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ambon, Robby Sapulette, mengakui, pihaknya sampai kini belum mengeluarkan izin operasional kepada angkutan umum online, baik roda dua, maupun roda empat. Bagi dia, belum dikeluarkan izin operasi terhadap ojek online di Kota Ambon, lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan menolak melegalkan ojek online sebagai transportasi umum pada materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 tentang ojek online.

“MK telah menolak gugatan uji materi ojek daring (online) terkait UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait penggunaan angkutan umum. Dalam putusannya, MK menolak legalitas ojek daring sebagai angkutan umum. itu sebabnya, kita tidak bisa mengeluarkan ijin operasi kepada Ojek Online di Kota Ambon,” ujar Robby.

Kata dia, ojek merupakan alternatif alat transportasi, tetapi ojek tidak bisa dimasukkan dalam kategori angkutan umum. Sebab, angkutan umum harus memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna angkutan umum.

“Yang jadi pertanyaan adalah apakah Ojek Online di Ambon itu bisa melindungi angkutan dari cahaya, polusi udara dan kemudian hujan dan sebagainya. Kemudian menyangkut dengan keselamatan penumpang itu sendiri.” Dia mengakui, memang sangat penomenal bahwa ojek itu satu alternatif.

Dimana para pengangguran bisa memanfaatkan itu sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kelangsungan hidup. Tetapi kemudian ketika ojek itu dijadikan sebagai alternatif lapangan pekerjaan, maka muncullah segala lembaga finansial yang memberikan kemudahan berkredit.

Sehingga, berdasarkan data dari Ditlantas Polda Maluku itu bahwa dalam satu bulan, itu terjadi penambahan 1500 volume kendaraan. Akumulasi dari 1.500 kendaraan itu, 80 persen adalah untuk angkutan roda dua, 20 persen itu untuk angkutan roda empat dan seterusnya. “Volume kendaraan bertambah, sementara kapasitas jalan tidak bertambah. Belum lagi ada grabb dan taksi online, sehingga menyebabkan kemacetan di Kota Ambon. Jadi kita harus ada regulasi untuk membatasi hal tersebut,” tutup dia. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top