NEWS UPDATE

Ditreskrimsus Polda Maluku Dinilai Tabrak Aturan Hukum

Fachri Curiga Cara Kerja Dirkrimsus Polda Maluku

Praktisi Hukum Tata Negara, Fachri Bachmid,S.H.,M.H, menegaskan, proses penyelidikan yang dilakukan Penyelidik Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku dengan cara menggeledah dan menyita sejumlah dokumen di ruang kerja Bendahara Pemerintah Kabupaten Buru, La Joni Ali, telah menabrak aturan. Sebab, selain tidak ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Ambon, tindakan tersebut juga masih dalam rangkaian penyelidikan.

“Dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, disebutkan jelas bahwa setiap tindakan pengeledahan harus dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi harus dalam konteks Penyidikan, dan bukan Penyelidikan. Kemudian Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri,” tegas Fachri, melalui release yang diterima koran ini, Kamis, 3 Mei 2018.

Ia menjelaskan, menjelang pencoblosan pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang, maka salah satu tugas besar Kapolda Maluku adalah memastikan stabilitas keamanan dan politik diwilayahnya, dengan tidak menabrak aturan hukum dalam penegakan hukum yang semestinya.
Sebab, hukum harus menciptakan ketertiban, dan bukan keributan serta kegaduhan sosial.

“Sejatinya kita sangat mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, tetapi jangan sampai penegakan hukum diorientasikan serta diarahkan untuk membidik pihak-pihak tertentu dengan maksud tertentu pula, sehingga menjadi bias politis serta mempunyai implikasi yang cukup serius dan kontra produktif terhadap proses demokratisasi itu sendiri,” jelas Fachri.

Sebagaimana diberitakan koran ini sebelumnya pegawai dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru dibuat kaget, dengan kedatangan Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) secara mengejutkan, dan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap sejumlah dokumen diruang kerja Bendahara Rutin di Pemerintah Kabupaten Buru, Selasa 24 April 2018.

Pantauan pers, saat tim Tipikor tiba di kantor bupati Buru, suasana kantor terlihat sepi. Tim tersebut hanya ditemui Asisten II. Drs Abas Pelu dan Asisten III, Mansur Mamulaty spd.

Setelah menjelas maksud kedatangan, tim tipikor langsung menuju ruang kerja Bendahara Rutin, La Joni.
Saat itu, La Joni masih berada di ruangannya.

Selama beberapa jam, tim melakukan penggeledahan di sana. Semuanya dilakukan tertutup dan beberapa tamu yang hendak ke ruang kerja tersebut akhirnya memilih pulang.

Selama ruang kerja La Joni digeledah, dan hampir selesai baru Asisten III yang datang ke sana. Ia ikut menyaksikan aksi penggeledahan itu.

Ada beberapa dokumen dari ruang kerja yang diambil dan disita. Dokumen itu di isi dalam karton bekas. Sekira pukul 14.00 WIT, tim meninggalkan ruang kerja La Joni sambil membawa tumpukan dokumen menuju Mapolres Pulau Buru

CURIGA
Bagian lain Fachri Bachmid pengacara ‘kondang’ Maluku ini kuga mulai menyoroti penegakan hukum penangan kasus korupsi di Polda Maluku.

Fachri mewanti-wanti Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menangani perkara dugaan korupsi.

“Dengan mencermati perkembangan serta intensitas cara dan pola penegakan hukum,khususnya penegakan hukum dibidang tipikor yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku yang tidak biasa, maka untuk melindungi masyarakat serta memastikan bahwa hukum bekerja sesuai koridornya serta terhindarkanya institusi Kepolisian dari penyalahgunaan kewenangan (Abuse of Power),” kata Fachri.

Untuk meluruskan pola dan model penangan kasus hukum dibidang Tipikor, maka Fachri mengatakan bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.25/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah merubah makna serta hakikat norma pasal 2 dan 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dengan UU RI No.20 Tahun 2001 sepanjang “kata/frasa” dapat. Terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara,yang mana telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat,

“Untuk meluruskan pola dan model penangan kasus hukum dibidang Tipikor, maka Fachri mengatakan bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.25/PUU-XIV/2016, Mahkamah telah merubah makna serta hakikat norma pasal 2 dan 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dengan UU RI No.20 Tahun 2001 sepanjang “kata/frasa” dapat. Terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara,yang mana telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat. Unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan semata (petential loss),tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata adanya (actual loss) dalam kasus tipikor,” jabar Fachri.

Dari perubahan frasa atau kata dapat tersebut, tentunya juga berimplikasi pada implementasi penanganan kasus hukum. Bagi Fachri, delik pasal UU Tipikor menjadi delik formil,padahal praktiknya sering disalah gunakan oleh aparat untuk menjangkau banyak penyelenggara negara yang membuat keputusan, kebijakan yang bersifat “freies ermessen”, dan berpotensi terjadinya kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
“Berangkat dari paradigma penegakan hukum Tipikor tersebut,sebagaimana diatur dalam putusan MK,maka pihak kepolisian harus mempedomani itu secara baik,artinya tidak lagi bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara konvensional sebagaimana selama ini dilakukan. Praktiknya sering disalah gunakan oleh aparat untuk menjangkau penyelenggara negara dan berpotensi terjadi kriminalisasi,” nilainya.

Bagi Fachri, tanpa adanya temuan kerugian keuangan negara secara nyata dan riil berdasarkan rekomendasi BPK sesuai UU BPK dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional dan bukan kepolisian,maka aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penyelidikan tanpa terlebih dahulu telah dapat dipastikan secara jelas dan tegas adanya kerugian keuangan negara secara jelas,nyata,dan pasti (actual loss),berdasarkan rekomendasi BPK.

“Jika belum ada temuan kerugian dari BPK sebagai lembaga auditor kerugian negara, maka kepolisian tidak bisa melakukan proses penyelidikan. Karena BPK yang memiliki kewenangan konstitusional dan bukan kepolisian,” cetusnya. (RIO/ASI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top