HUKRIM

Dituntut 5 Tahun Penjara, Lucas Loluan Minta Dibebaskan

– Korupsi Dana Operasional Kantor PT Pos Cabang Tepa

RakyatMaluku.com – MANTAN Kepala Kantor PT Pos Cabang Tepa, Kecamatan Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Lucas Loluan (51), meminta majelis hakim untuk memvonis bebas dirinya dari seluruh tuntutan  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara Barat (MTB) dalam perkara korupsi dana sisa operasional Kantor Pos Tahun 2017 sebesar Rp 300 juta.

Sebab, alat bukti surat yang diajukan JPU di dalam persidangan bukan asli melainkan foto copy. Selain itu, JPU juga tidak mengajukan bukti perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP atau BPK. Padahal aturannya jelas setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan jika tidak ada asli maka alat bukti itu harus dikesampingkan.

“Kami selaku Penasehat Hukum terdakwa Lucas Loluan meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, dan memvonis bebas klien kami dari seluruh tuntutan JPU demi keadilan hukum,” pinta Penasehat Hukum terdakwa, Ferry Litelay, saat membacakan Nota Pembelaan di Pengadilan Tipikor, Senin, 4 Juni 2018.

Menanggapi pembelaan terdakwa, JPU Kejari MTB Danang menyatakan tetap pada tuntutannya yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan, dan dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Usai mendengar pembacaan Nota Pembelaan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Ketua Majelis Hakim Pasti Tariga didampingi dua hakim anggota, Jenny Tulak dan Jefri Sinaga, kemudian menunda persidangan hingga Senin, 25 Juni 2018, dengan agenda sidang Replik, yakni, tanggapan JPU terhadap Nota Pembelaan terdakwa.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Lucas Loluan dengan pidana penjara selama lima tahun, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana sisa operasional Kantor Pos Tahun 2017 sebesar Rp 300 juta, sebagaimana terbukti melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, pada tahun 2017 terdapat anggaran sisa operasional Kantor PT Pos Cabang Tepa sebesar Rp 300 juta. Sesuai mekanisme, dana sisa itu seharusnya disetor kembali melalui Kantor Pos Saumlaki ke Kantor Pos Induk di Kota Tual.

Namun, terdakwa menggunakan kewenangan dan kekuasaannya sebagai kepala kantor pos saat itu dengan menggunakan anggaran sisa operasional sebesar Rp 300 juta untuk kepentingan pribadinya. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top