AMBONESIA

DPRD Desak Pemkot Definitifkan Pejabat Negeri

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk segera memproses sejumlah pimpinan desa/negeri yang sampai kini masih berstatus pejabat atau penjabat.


Hal ini penting, sehingga proses pengurusan administrasi pemerintahan di tingkat desa/negeri dapat berjalan secara baik, dan demi menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat.

Demikian salah satu rekomendasi DPRD Kota Ambon pada Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang I 2019-2020 dan Pembukaan Masa Persidangam I Tahun Sidang 2020-2021, yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Rabu 2 September 2020.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Hadiyanto menjelaskan, di Kota Ambon masih terdapat sejumlah negeri yang masih dinahkodai oleh penjabat. Artinya, Kepala Pemerintahan negeri (KPN) itu belum tetap atau belum depenitif. Untuk itu, dirinya meminta agar Pemkot Ambon secepatnya melakukan proses penyelesaian terkait dengan pemerintahan negeri yang belum memiliki kepala pemerintahan depenitif atau Raja negeri.

“Secara kolektif, itu sudah disampaikan lewat rekomendasi DPRD. Selaku anggota Komisi I yang bermitra langsung dengan urusan pemerintahan, tentu kami berharap agar Walikota mempercepat masalah tersebut,” ujar Hadiyanto, Rabu 2 September 2020.

Kata dia, percepatan penetapan pemerintahan depenitif itu tentu sangat penting. Sebab, tugas dan fungsi seorang penjabat di pemerintahan negeri itu sangat terbatas dalam hal pengambilan kebijakan. Untuk itu diharapkan segera mempercepat proses depenitif KPN atau dalam hal ini Raja di Ambon. “Itu harus segera diselesaikan, karena tugas Penjabat di Negeri itu terbatas. Jadi saya minta agar ini menjadi perhatian serius bagi pemkot, tentu dengan memperhatikan hak asal usul negeri yang sebenarnya agar tidak menuai polemik di masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, lanjut politisi partai Hanura Kota Ambon itu, tahapan pemilihan KPN di tingkat desa atau kepala Desa di Kota Ambon secara serempak juga perlu dipercepat sesuai dengan peraturan yang telah diturunkan oleh pemerintah pusat. “Jadi saya kira itu poin penting yang mesti diperhatikan dan diselesaikan secepatnya oleh Pemkot, agar cita-cita negeri dan desa dapat terarah terutama dalam pengelolaan program kegiatan, dan tidak menuai polemik di masyarakat,” tandasnya. (*)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top