Uncategorized

DPRD Malteng Gelar RDP Dengan KPU Dan Dukcapil

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Malteng serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malteng. RDP ini digelar di Ruang Paripurna Utama DPRD Malteng, Selasa, (22/5/18).

Hadir dari pihak Dinas Dukcapil Malteng Kepala Dinas (Kadis) Drs. Nova. A Anakotta, Msi, sementara dari KPU Malteng hadir Ketua Ridwan Tomagola, S. Pd dan anggota masing-masing Jaliman Latuconsina, Martinus Tehuayo, Erny Lessy, D. Nikiula termasuk Sekretaris KPU Syah Alim Latuconsina, S.TP.

Kadis Dukcapil Malteng Drs. Nova A Anakotta, Msi dalam penjelasannya terkait pelayanan E-KTP kepada masyarakat Malteng mengatakan, dengan jumlah penduduk wajib KTP adalah mulai dari masyarakat yang berumur 17 tahun atau yang sudah menikah.

Namun selama ini dalam wajib KTP untuk perekaman yang menjadi kendala terkait dengan keterbatasan selver perekaman termasuk ketersediaan sumber daya manusia.

“Akibatnya banyak penduduk yang belum terekam E-KTP. Dan, kami sudah berusaha turun ke kecamatan untuk melakukan perekaman,” ujarnya. Dikatakan, sehubungan dengan perekaman itu juga melalui tiga tahapan sebelun sampai pada percetakan. Untuk percetakan sendiri, misalnya, jika terjadi gangguan pada jaringan internet maka tidak bisa dilakukan percetakan sehingga ini harus menunggu. “Kelemahan yang menjadi kesulitan kita, jika sehari kita sudah mencetak 100 buah bila dipaksakan maka akan terjadi gangguan pada alat percetakan karena kita paksa dan terjadi kerusakan maka ini fatal, tidak bisa dilakukan percetakan,” ujarnya. Walau demikian, saat ini pihaknya sudah menambah dua alat percetakan sehingga manjadi empat dan ini dapat memenuhi untuk perekaman dan percetakan E-KTP.

“Selama ini untuk perekaman dan percetakan sudah kita lakukan maksimal dimana juga kita menambah jam pelayanan sampai jam lima dari jam kantor resmi,” tandasnya. Ditambahkan, jika ada pertanyaan kenapa org yang sudah mati tapi masih terdaftar di data KPU hal ini disebabkan karena tidak ada laporan kepada pihak Dukcapil. “Ini disebabkan daerah kita daerah kepulauan sehingga membuat keterlambatan pelaporan,” ujarnya.

Menurutnya, sampai saat ini mereka yang mati tidak ada laporan sehingga nama mereka masih terkafer dan sampai saat ini masih ada pada daftar kependudukannya. “Nantinya mereka dilaporkan baru bisa dihapus dari daftar kependudukan,” tegas Anakotta. Sementara itu, Ketua KPU Malteng Ridwan Tomagola, S. Pd, mengatakan, KPU telah melaksanakan agenda tahapan penyelenggara pemilihan gubernur sesuai aturan yang berlaku.

Hal ini juga termasuk dengan validasi data pemilih antara KPU dan pihak Dukcapil Malteng yang terdaftar sebagai pemilih, termasuk koordinasi pemilih yang belum memiliki E-KTP.

“Sehingga kepada anggota DPRD yang memiliki konstuituennya kami ingatkan agar dapat mengingatkan kepada mereka pada saat datang ke TPS untum pemilihan gubernur harus membawa formulir C6 KWK dilengkapi dengan E-KTP,” ujarnya.

Bagi yang belum memiliki E-KTP untuk dapat membawa Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Malteng. “Hal ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Peraturan PKPU,” ujarnya.

Dikatakan, hal ini penting sebab penyelenggara tidak dapat melayani masyarakat yang tidak membawa E-KTP atau Suket saat hendak mencoblos meski ada formulir C6 KWK.

Selain itu perlu diketahui, kata dia, sesuai data yang diolah di KPU Malteng, sesuai formulir ACKWK ada 35 ribu pemilih yang belum memiliki E-KTP, namun setelah disingkron dengan pihak Dinas Dukcapil Malteng hanya tersisa 17 ribu pemilih.

“Jadi hanya ada 17 ribu pemilih sesuai singkronisasi data antara KPU dan Dukcapil Malteng, ini yang tidak memiliki E-KTP namun mereka memiliki daftar kependudukan lengkap dan terdaftar dalam DPT. Sisanya 18 ribu yang tidak memiliki E-KTP, namun mereka tidak memiliki daftar kependudukan yang lengkap dan tidak terdaftar dalam dalam daftar pemilih, “ ujar Anggota KPU Malteng D. Nikiula,SH.

Sementara itu, Ketua DPRD Malteng Ibrahim Rohunussa menegaskan kepada pihak DisDukcapil Malteng dan pihak KPU Malteng bahwa soal pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak atau belun memiliki E-KTP adalah sangat penting dan serius.

“Hal ini sangat penting sehingga perlu ada solusi dari pihak Dukcapil untuk dapat mengeluarkan Suket kepada masyarakat yang belum terekam atau sudah namun belum memiliki E-KTP sehingga hak pilih mereka terpenuhi,” tandasnya.

Sebab, jika tidak maka hak mereka tidak terpenuhi saat Pilgub Maluku nanti dan ini bertentangan dengan hak konstitusi mereka sebagai warga negara. Untuk itu, apakah pihak Dukcapil Malteng dapat mengeluarkan suket sehingga dapat memenuhi hak mereka? Jika tidak, kata dia, maka perlu diberikan kewenangan kepada pihak Dukcapil yang sudah terbentuk di kecamatan untuk dapat mengeluarkan Suket kepada pemilih yang terdaftar sebagai pemilih pada Pilgub.

“Karena dalam PKPU juga tidak menyebutkan bahwa Kepala Dinas Dukcapil yang mengeluarkan Suket, hanya menyebutkan bahwa Suket dikeluarkan oleh pihak Dukcapil. Dengan demikian, maka solusi untuk Suket ini bisa juga dikeluarkan oleh Dukcapul Kecamatan sehingga hak konstitusi masyarakat dapat terjawab. Setelah itu barulah dilakukan perekaman dan mencetakkan E-KTP hingga pemilihan legislatif (Pileg) dan Pilpres tahun 2019 mendatang,” tegasnya. (CHN)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top