NEWS UPDATE

DPRD Maluku Minta Perhatian Serius Pemerintah

RakyatMaluku.com – PARA anggota Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku angkat suara terkait dengan bencana kelaparan yang melanda suku terasing di Kabupaten Maluku Tengah.

Ketua Fraksi Pembangunan Bang­sa Habiba Pellu bahkan meminta perlu ada penanganan serius dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabu­paten Maluku Tengah.

“Ini sudah terkait dengan hak untuk hidup pemerintah harus bertang­gung­awab atas itu,” tegas Habiba kepa­da Rakyat Maluku kemarin.

Bencana kelaparan yang melanda suku terasing di pedalaman hutan pulau seram juga menjadi pertanyaan besar soal keberpihakan pemerintah selama ini. Habiba menilai, pemerintah selama ini tidak serius memperhatikan hak suku terasing yang notabene adalah warga negara.

“Dinas terkait harus ikut menyikapi persoalan ini, jangan dibiarkan, bukan hanya busung lapar ada juga gizi buruk, kanker dan lain-lain yang melanda Maluku Tengah, pemerintah harusnya turun ke bawah,” ajak Habiba.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku Saadiyah Uluputty juga meminta keseriusan pihak eksekutif, dinas-dinas terkait harus segera mengambil peran dalam situasi ini.

“Harus ada tanggap cepat, distribusi logistik harus segera dilakukan. Dinas kesehatan juga perlu mengambil langkah,” tekan Saadiyah.

Terpenting lagi, soal pemberdayaan masyarakat suku terasing harus dilakukan dengan pendekatan khusus, alasannya masyarakat suku terasing atau disebut Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki perbedaan secara sosial dan perbedaan tingkat ekonomi dengan masyarakat modern pada umumnya. Mereka juga tidak menetap pada satu wilayah tertentu tapi selalu berpindah-pindah dan tidak berdekatan dengan akses ekonomi.

“Aksebilitas dengan masyarakat sekitar juga kan jauh, dan mereka terputus dari interaksi ekonomi dan interaksi sosial. Maka perlu tritmen khusus dalam penanganan masalah yang dihadapi warga Komunitas Adat Terpencil,” saran Saadiyah.

Menurut Saadiyah, untuk mengantisipasi bencana yang lebih besar ke depan, pemerintah harus membuka akses dan sarana prasaran pendukung kepada mereka termasuk akses dibidang pendidikan dan kesehatan.

“Sehingga mereka tidak terkucil dengan dunia luar, mereka kan masyarakat Maluku jangan dibedakan,” kata Saadiyah. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top