ADVETORIAL

DPRD Minta Semua Pihak Ikut Mendukung

Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias saat berpose dengan salah satu petani sawah bernama Tukimin yang mengaku sangat senang dengan pembangunan jaringan irigasi Bubi. IST

RakyatMaluku.com – ANOS Yermias, Ketua Komisi C DPRD Maluku yang ikut mengunjungi proyek irigasi Bubi dengan lahan seluas 3.750 hektar ini mengaku kagum dengan mega proyek tersebut.

”Saya pastikan kedepan, wilayah ini akan menjadi penyumbang padi yang besar bagi Maluku. Daerah ini akan berkembang pesat dan ini sangat luar biasa. Pemkab SBT harus bersyukur dengan adanya proyek ini,” tukas Anos.
Bersama Satker Hayatudin Tuasikal, Yermias bahkan sempat berkunjung ke Pemerintah Kabupaten SBT yang diwakili oleh Wakil Bupati SBT Fachri Husni Alkatirii untuk meminta dukungan pemkab setempat terhadap pembangunan jaringan irigasi tersebut.

”Wakil Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, saat pertemuan di kediamannya berlangsung mengakui, prinsipnya Pemkab SBT mendukung pembangunan jaringan irigasi Bubi karena kedepan akan ikut mendorong perkembangan ekonomi di wilayah itu.

Selain Yermias, Ketua Komisi B DPRD Maluku Everth Kermite juga mengatakan, pembangunan irigasi Bubi memiliki tujuan baik guna menunjang program pangan nasional sehingga tidak bisa diabaikan, kendati awalnya ada sedikit persoalan soal AMDAL.

”Kami sudah mendengar penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau soal pekerjaan fisik, itu urusan Komisi C,” pungkas Kermite usai komisi B melakukan kunjungan ke Bula.

Wakil Ketua Komisi B Provinsi Maluku, Wellem Wattimena mengaku, soal masalah keterlambatan dokumen AMDAL harus ditangguhkan, lantaran irigasi Waibubi ini merupakan kebutuhan masyarakat akan pengairan.
“Karena tidak ada anggaran yang dikucurkan secara cuma-cuma. Saya tidak membela BWS,” kata Wattimena.
Menurutnya, jika ada kesalahan maka harus segera dibenahi. Jika persoalan ini terus diangkat, maka akan merugikan masyarakat Maluku khususnya di Kabupaten SBT.

Terkait masalah AMDAL ini, untuk diketahui, Plt Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Roy Syauta menjelaskan bahwa, dokumen AMDA untuk pembangunan irigasi Bubi sudah diproses sejak 19 April 2018.
Selanjutnya dokumen dinyatakan lengkap melalui rapat komisi AMDAL untuk memutuskan layak atau tidaknya dikeluarkan dokumen tersebut dan mekanisme ini sudah dilakukan dan telah diputuskan tanggal 19 Juli tahun lalu.
“Dari dinas juga sudah memproses SK kelayakan penerbitan izin AMDAL untuk ditandatangani oleh Gubernur Maluku, namun saat itu terjadi transisi dan hanya ada Plh Gubernur sehingga tidak bisa ditandatangani,” jelas Syauta.

Pihak Dinas LH juga berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Menurut Syauta, adanya rekomendasi AMDAL tidak semestinya menghambat pembangunan selama tidak merusak lingkungan, apalagi ada percepatan pembangunan di wilayah- wilayah tertinggal, biasanya disertai dengan anggaran. (ADV)

 

======================
--------------------

Berita Populer

To Top