DPRD SBT

DPRD SBT Dukung Pemda Kelola PI 10% Blok Bula-Seram Non Bula

Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Noaf Rumau.

RAKYATMALUKU.COM – BULA, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mendukung pemerintah daerah setempat untuk mengelola Participating interest (PI) 10 persen dari blok minyak dan Gas (Migas) Bula dan Seram Non Bula di Seram Bagian Timur.

Dukungan itu disampaikan ketua DPRD Kabupaten SBT, Noaf Rumau usai mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2021 yang digelar di Senayan englas pada Rabu, 22 September 2021.

“Pada prinsipnya proses perjanjian antara pemerintah daerah dan Maluku Energi Abadi untuk pembagian PI 10 persen ini kita dukung. Tetap kita jalan, ini komitmen DPRD,”kata Noaf.

Menurut dia, kebijakan pemerintah daerah untuk mengelola PI 10 persen harus didukung semua pihak termasuk DPRD. Meski demikian, dia meminta, kebijakan tersebut harus didiskusikan bersama dengan DPRD terutama kaitannya dengan poin-poin yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

“Proses perjanjian kerjasama ini harus diketahui oleh DPRD, seperti apa muatan dari perjanjian kerjasama itu. Kita minta diberikan waktu sehingga DPRD dengan pemerintah daerah duduk secara bersama dan nanti akan melibatkan Maluku energi abadi,”ujar Noaf.

Tidak hanya itu, menurut politisi partai keadilan sejahtera ini, DPRD juga akan melakukan telaah terhadap dokumen perencanaan perjanjian kerjasama yang diajukan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur terkait pengelolaan PI 10 persen dengan PT. Maluku Energi Abadi (MEA) milik pemerintah Provinsi Maluku.

Kata dia, lembaga yang dipimpinnya itu ingin memastikan apa yang tertera dalam dokumen perjanjian pengelolaan PI 10 persen dari hasil minyak dan gas (Migas) blok Bula dan Seram Non Bula yang digarap konsorsium PT Citic Seram dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di kabupaten berjuluk “Ita Wotu Nusa” itu

“Kita telaah dulu, dokumen perencanaan dan dokumen PKS Harus ada kesesuaian. Ini harus kita pelajari secara matang. Kenapa, karna satu kali kita melakukan hubungan kerjasama ini dia berkelanjutan untuk SBT kedepan,”harap dia.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja (WK) Minyak Dan Gas Bumi. Dalam permen ESDM ini pengelolaan minyak dan gas bumi harus melibatkan peran serta daerah dan nasional.

Participating interest (PI) 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK migas melalui PI 10 persen memberikan banyak manfaat. Antara lain, memberikan keuntungan atau profit bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Selain itu, memberikan pengetahuan, pengalaman BUMD dalam pengelolaan blok migas sebagai kontraktor.

Oleh karena Kabupaten Seram Bagian Timur belum memiliki BUMD khusus dibidang migas maka PI 10 persen yang ditawarkan kepada Pemda akan di kelola oleh PT. Maluku Energi Abadi milik Pemprov Maluku.

“Sampai dengan hari ini SBT belum punya BUMD yang khusus mengelola PI ini. Karna itu kita akan diskusikan dengan Maluku energi abadi bersama pemerintah daerah didalam perjanjian kerjasama dan dokumen perencanaan itu,”jelas Noaf. (*)

--------------------

Berita Populer

To Top