KOTA TUAL

Dugaan Ijazah Palsu, Aleg Kota Tual Dipolisikan

ILUSTRASI

Abdul Halik Roroa | Pelapor

RAKYATMALUKU.COM – TUAL,- Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tual, Hasyim Rahayaan resmi dipolisikan Advokat Abdul Halik Roroa, karena diduga memalsukan ijazah saat mendaftar sebagai anggota DPRD.

Informasi yang dihimpun Rakyat Maluku, Abdul Halik melaporkan anggota legislatif Kota Tual tiga periode itu ke Polres Maluku Tenggara, karena diduga memalsukan ijazah dan transkip nilai dari Universitas Azzahra Jakarta. “Saya laporkan ini bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama profesi advokat yang dituntut oleh undang-undang. Artinya dalam menemukan sesuatu yang diduga perbuatan melanggar hukum baik sementara diduga, sudah terjadi ataupun sementara terjadi, wajib untuk dilaporkan,” tegasnya Minggu, 17 Mei.


Dia menjelaskan, dalam laporan yang diserahkan kepada penyidik, pihaknya menyerahkan beberapa bukti permulaan. Diantaranya; transkrip nilai atas nama Hasyim Rahayaan untuk strata satu sarjana hukum. Transkrip nilai dan ijazah kata Abdul Halik, berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, nama Hasyim Rahayaan berbeda dengan nama yang tercantum dalam ijazah yang digunakan untuk mendaftar.

Selain itu, lanjut dia, Hasyim R terdaftar sebagai mahasiswa hanya dua semester sejak mendaftar sebagai mahasiswa tahun 1999/2000. Proses perkuliahaan Ketua DPC Demokrat itu diduga hanya dilakukan pada 2002/2003 semester ganjil dan 2002/2003 semester genap. Bahkan, di status akhir data kemahasiswaan diungkapkan Abdul Halik, nama Hasyim Rahayaan ‘mengundurkan diri’ 1 Agustus 2019.

“Oleh sebab itu ijazah yang dimiliki terlapor tanggal 05 Mei 2004 dengan Nomor Seri Ijazah : 0048/UNIA/FH/V/2004 kuat dugaan palsu. Hal ini dikuatkan dengan adanya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi WIIayah lll Jakarta yang membawahi Universitas Azzahra tidak dapat melakukan Validasi Data mahasiswa karena data mahasiswa tersebut tidak di temukan dalam data base LLDIKTI Wilayah III Jakarta,” beber Roroa.

Dengan demikian kata Roroa, diduga kuat bahwa terlapor memalsukan ijazah beserta transkip nilai untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada KPUD Kota Tual dan terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Tual aktif.

Untuk itu, Abdul Halik menilai, hak-hak yang telah diterima terlapor sebagai anggota DPRD aktif sejak 3 Periode sejak tahun anggaran 2009 sampai dengan 2020 adalah perbuatan melawan hukum. “Oleh karena ltu terlapor patut diproses menurut hukum,” katanya.

Dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah, menurut Abdul Halik melanggar ketentuan Pasal 68 Ayat (1). “Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dan satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan Jo Pasal 69 Ayat (1-3) Undang-Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan,” pungkasnya.

Barang bukti yang ikut dilampirkan ke Polres Maluku Tenggara. Yakni fotocopy bukti surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah lll Jakarta bernomor: 1774/LL3/KR/2020. Tanggal 04 Mei 2020. Fotocopy ijazah dan transkip nilai dari Universitas Azzahra dan bukti surat pangkalan data mahasiswa atas nama Hasyim Rahayaan serta foto terlapor sebagai anggota DPRD.

“Saya yakin sungguh penyidik Polres Maluku Tenggara cukup jeli dalam melihat kasus ini. Saya juga yakin Penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan sudah profesional. Untuk itu sebagai seorang praktisi hukum dan advokat melampirkan data yang meyakinkan, bahwa data yang diberikan adalah dugaan yang kuat. Harapan saya Bapak Kapolres Maluku Tenggara dan jajarannya mampu memproses hukum laporan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,” pinta Hi Abdul Halik Roroa.SH. M. Hum.

Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Hasyim Rahayaan yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, laporan yang diajukan ke Polres Maluku Tenggara merupakan hak masyarakat.

“Itu kan orang punya hak untuk mereka laporkan to. Tentu Beta (Saya) merasa bersyukur karena saya lagi diuji dengan adanya laporan itu. Tapi Insya Allah, saya sangat tenang dan meyakinkan. Karena pertama saya optimis bahwa laporan ijazah palsu itu adalah menurut versi mereka,” ungkap Hasyim Rahayaan.

Anggota DPRD tiga periode itu menjelaskan, dia mengikuti proses belajar mengajar sejak kuliah dari semester satu hingga selesai.

“Saya kuliah dari semester satu sampai selesai. Jadi kalau mau cari bukti satu, silahkan cari di KPU. Yang kedua cari ke saya punya dekan dan rektor Dr. Tarmizi Taher (mantan Menteri Agama). Iya kan,” jelas Hasyim melalui telepon.

Hasyim juga mengharapkan agar pihak penyidik Polres Maluku Tenggara dapat bekerja cepat untuk dapat membuktikan sah tidaknya laporan yang diajukan.

“Jadi biarkan saja mereka lapor nanti kita lihat sampai pada tahap pengujian validasi data yang akurat. Insya Allah pasti kita temukan kebenaranya disitu. Saya juga minta agar segera diproses laporan yang diajukan secepatnya. Karena saya juga akan melapor balik, bukan di Tual tapi saya akan lapor ke Jakarta. Karena studi saya di Jakarta. Tentu saya akan buktikan faktualnya di Jakarta bukan disini,” tegasnya.(JSU)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top