HUKRIM

Dugaan Korupsi ADD-DD Porto, Hasil Audit APIP Kecil, Jaksa Bakal Periksa Inspektorat

RakyatMaluku.com – TIM Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon Cabang Saparua akan melakukan pemeriksaan terhadap Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), terkait hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Negeri Porto, Kecamatan Saparua tahun 2015 – 2017.

Sebab, total kerugian keuangan negara yang diaudit langsung oleh Tim Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten setempat itu terbilang kecil, yakni Rp 25 juta lebih, jauh dari hasil perhitungan sendiri yang dilakukan Tim Jaksa Penyelidik sebesar Rp 120 juta lebih dari total anggaran ADD – ADD sebesar Rp 2 miliar.

“Kami curiga dengan hasil audit APIP yang hanya menemukan kerugian negara Rp 25 juta lebih. Karena hasil perhitungan kami sendiri itu sebesar Rp 120 lebih. Untuk itu, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap Inspektorat guna mempertanyakan hasil audit yang dilakukan APIP,” kata Kacabjari Ambon di Saparua, Leo Tuanakotta, saat dikonfirmasi wartawan, via selulernya, Rabu, 1 Agustus 2018.

Dijelaskan, hasil perhitungan sendiri oleh Jaksa Penyelidik itu dilakukan dengan cara menghitung nilai anggaran yang tertuang dalam dokumen laporan pertanggung jawaban, serta hasil pemeriksaan fisik proyek atau bangunan di lapangan. Sebab, hasil pekerjaan fisik dilapangan terkadang berbeda jauh dengan permintaan yang tertuang dalam isi dokumen.

“Kita hitungnya menyeluruh, artinya fisik bangun juga kita hitung untuk mengetahui apakah permintaan dalam dokumen telah sesuai dengan hasil pekerjaan atau tidak. Dan kemungkinan Tim Auditor APIP itu hanya menghitung berdasarkan nilai yang tertuang dalam dokumen saja, sehingga ditemukan kerugian yang kecil,” jelas Leo.

Untuk diketahui, pengusutan kasus dugaan korupsi anggaran ADD dan DD di Negeri Porto tahun 2015 – 2017 itu berawal dari laporan masyarakat setempat, yang mengaku bahwa selama dua tahun anggaran itu banyak pekerjaan fisik sampai pemberdayaan UKM yang tidak jelas peruntukannya.

“Jadi, kasus ini dilaporkan langsung oleh masyarakat setempat kepada Kejari Ambon Cabang Saparua. Yang pada intinya mendesak kejaksaan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak terkait, diantaranya aparatur pemerintah desa setempat,” jelasnya. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top