NEWS UPDATE

Edwin Huwae Terancam Dipolisikan, Dituding Sampaikan Pengaduan Palsu

Edwin Adrian Huwae

RakyatMaluku.com – KUASA Hukum Richard Rahakbauw, Fahri Bac­hmid, menegaskan pi­hak­nya mengancam akan melapor balik Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae atas dugaan pengaduan palsu yang dilayangkan di Polda Maluku, Kamis 17 Mei 2018.

Dalam rilisnya yang diterima Rakyat Maluku, Minggu 20 Mei 2018, Fahri menjelaskan, langkah pelaporan yang dilayangkan oleh Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae atas Wakil Ketua DPRD Richard Rahakbauw ke pihak Polda Maluku adalah bagian dari hak konstitusionalnya.

“Kami sangat memahaminya serta meng­har­gainya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum,” ungkapnya.

Kata ganti, sebagai subjek hukum atas persoalan tersebut, maka Rahakbauw tentunya mempunyai hak konstitusional pula untuk mengajukan langkah dan upaya-upaya hukum dalam rangka membela diri serta mengajukan upaya hukum lain untuk melindungi kehormatan, harkat, martabat dalam segala kapasitas dan kedudukannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat.

“Ini dimaksudkan sebagai bagian dari melu­ruskan persoalan yang sebenarnya terjadi sesuai konteks dan porsinya secara objektif,” akhirnya.

Bahwa langkah pelaporan yang dilakukan oleh Huwae dengan dasar pencemaran nama baik atas pernyataan Rahakbauw yang menyatakan bahwa Huwae telah melakukan “pembohongan publik”, tegas Fahri adalah salah alamat dan membingunkan.

Sebab dasar atas statement Rahakbauw adalah merespons serta meluruskan atas pernyataan membingungkan dari Huwae itu sendiri, yang mana pada saat ibadah Minggu 13 Mei 2018 dihadapan Jemaat GPM Galala-Hative Kecil (Gatik) dimana pada saat itu yang me­mimpin ibadah Pendeta Sammy Titaley untuk menyampaikan nilai sumbangan bagi pembangunan gedung Gereja Imanuel Gatik, yang mana pada saat itu Huwae mengaku bahwa tidak nyaman, bingung seraya bertanya darimana dana berasal atas sumbangan Richard Rahakbauw, Wakil Ketua DPRD dan Elviana Pattiasina, yang masing-masing memberikan sumbangan Rp 2 milyar dan Rp 500 juta bagi pembangunan gedung Gereja Mahanaim, Jemaat Bethania.

Kemudian Huwae ajukan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban, sebab Huwae menyampaikan bahwa beliau tdk per­nah tahu dan Huwae juga merasa tdk pernah mendapatkan dana aspirasi.

“Nah atas dasar pernyataan Huwae tersebut, maka Rahakbauw mendapatkan fakta-fakta pernya­taan Huwae pada saat Rahakbauw melakukan kegiatan ibadah rutin di rumahnya di kediaman Karpan pada hari Rabu 16 Mei 2018 dan karena Rahakbauw merasa jangan sampai dianggap oleh umat berbohong atas statement Ketua DPRD tersebut, maka beliau memandang perlu untuk meluruskan informasi sesat dan politis tersebut yang telah terlanjur dilontarkan oleh Huwae.

Saat itu, Rahakbauw pun meluruskan informasi negatif yang terlanjur dibentuk Huwae, maka Rahakbauw menyampaikan bahwa pada prinsipnya dana aspirasi DPRD Maluku itu sudah ada sejak tahun 2009, dan ada hingga saat ini. Dana itu selalu termuat dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan selanjutnya disampaikan kepada pihak eksekutif untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

“Atas dasar itu maka menurut hemat Rahakbauw saudara Edwin Adrian Huwae jangan melakukan pembohongan publik. Apakah saudara Edwin Adrian Huwae sebagai Ketua DPRD tidak tahu mengenai dana aspirasi? Sedangkan dana itu telah ada sejak tahun 2009. Ini letak masalahnya, disitulah prinsip kausalitasnya antara statement Huwae yang sejak semula telah mengumbar pernyataan negatif yang berpotensi merusak nama baik Richard Rahakbauw,” paparnya.

Disisi lain, nilai Fahri, statement Rahakbauw yang cenderung meluruskan fakta-fakta yang sesungguhnya secara apa adanya dan tanpa tendensi apapun. “Itulah konteks masalah yang sesungguhnya. Jadi dapat dengan mudah dipahami mana yang cenderung membuat distorsi dan mana yang faktual,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Fahri, mengenai laporan atas dugaan tindak pidana korupsi hanyalah “bualan” semata dan cenderung merusak akal sehat sebagai orang yang mengerti hakikat berhukum sebagai sebuah negara hukum. Bagaimana bisa seseorang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada tahun anggaran yang masih berjalan yang mana belum ada instrumen pemeriksaan serta melalui kaidah-kaidah audit serta investigasi secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Apalagi peristiwa yang dilaporkan tidak didudukan pada sebuah konstruksi peristiwa pidana yang jelas dan batas- batas yang tegas.
“Ini adalah sebuah lelucon yang tidak lucu, sehingga kami berpendapat bahwa sepanjang langkah pelaporan ini hanyalah “imajiner” dan sulit untuk bisa dipahami dari perspektif ilmu hukum serta kaidah atau teori hukum pembuktian,” tudingnya.

Bahwa atas dasar fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka tambah Fahri, saat ini pihaknya telah mempertimbangkan secara cermat dan serius untuk melapor balik Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae ke Bareskrim Mabes Polri atau Polda Maluku atas dugaan tindak pidana pengaduan palsu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 317 ayat (1) KUHPidana yang rumusanya adalah “barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Jo Pasal 220 dengan ancaman satu tahun empat bulan.

“Bahwa keseluruhan langkah dan tindakan hukum balik yang akan kami lakukan adalah dalam rangka menegakan dan menghormati prinsip-prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Kami juga meminta agar Polda Maluku beserta jajaranya bekerja secara profesional dengan mengedepankan semua subjek hukum harus diperlakukan secara “equal” sebagaimana dijamin dalam doktrin ajaran negara yang menganut rule of law,” tandasnya. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top