NEWS UPDATE

Edwin-Richard ‘Bentrok’ Lagi

– Edwin Laporkan Richard Ke Polisi
– Richard Bersekukuh Edwin Telah Berbohong

RakyatMaluku.com – KETUA DPRD Maluku Edwin Huwae dan Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw kembali terlibat ‘bentrok’.

Setelah sebelumnya keduanya sem­pat terlibat adu mulut di ruang pa­ri­purna dewan terkait pansus Bank Maluku, kali ini keduanya kembali bersitegang yang disinyalir pemicunya perihal dana aspirasi di DPRD Maluku. Alhasil Edwin Huwae, Kamis 17 Mei 2018 resmi, melaporkan Richard Rahakbauw ke Sentra Pelayanan Kepo­lisian Terpadu (SKPT) Polda Maluku atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan yang merugikan hak seseorang sebagai warga negara, yang terjadi pada Rabu 17 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIT, di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon.

Edwin yang didampingi beberapa pimpinan partai tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan kader partai PDI Perjuangan, mendatangi kantor Polda Maluku sekitar pukul 10.00 WIT. Kedatangan mereka langsung dilayani oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku untuk dimintai keterangan terkait laporan tersebut.

“Hari ini saya telah melaporkan saudara wakil ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw untuk tindak pidana pencemaran nama baik terhadap diri saya. Laporan tersebut telah resmi diterima oleh Polda Maluku bagian SPKT,” ujar Edwin.

Menurut Edwin, tindakan yang dilakukan Richard Rahakbauw terhadap dirinya itu sangat merugikannya secara pribadi dan juga dalam jabatan yang diembannya sebagai Ketua DPRD Maluku.

Dikatakan, yang bersangkutan menyatakan di­rinya selaku Ketua DPRD itu penipu. Dan karena merasa perilaku yang bersangkutan itu menjatuhkan harkat dan martabat selaku pimpinan DPRD Maluku, sehingga Richard Rahakbauw dilaporkan ke Polda Maluku.

“Perbuatan yang bersangkutan terhadap diri saya itu sangat menjatuhkan harkat dan martabat diri pribadi saya, termasuk dalam jabatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku,” jelas Edwin.

Kata dia, keterangan lebih lanjut belum disam­paikan, sehingga dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci kronologis kejadian tersebut kepada publik. Karena ini bagian dari proses penyelidikan yang kemudian akan ditingkatkan menjadi penyidikan, maka belum bisa disampaikan kepada publik.

“Karena ini merupakan satu proses hukum, maka saya yakin dan percaya bahwa Polda Maluku akan profesional dan berdasarkan ketentuan hukum untuk menindaklanjutinya,” katanya.

Edwin Huwae yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku itu juga melaporkan Richard Rahakbauw atas kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.

“Saya juga melaporkan yang bersangkutan juga terkait kasus penyalahgunaan keuangan daerah senilai Rp. 32,5 miliar di APBD tahun anggaran 2018,” ujar Edwin Huwae.

Pantauan koran ini setelah memberikan kete­rangan terhadap kasus pencemaran nama baik dan perbuatan yang merugikan hak seseorang sebagai warga negara Indonesia, Edwin kemudian melaporkan kembali Richard Rahakbauw dengan kasus yang berbeda, yakni dugaan penyalahgunaan keuangan Daerah senilai Rp.32,5 miliar.
Dasar pelaporan yang dilakukan ketua DPRD Maluku itu dengan bukti rekaman, bahwa yang bersangkutan (RR) menyatakan bahwa dia mempunyai dana aspirasi sebesar Rp.32,5 miliar.

Sebagai ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae memastikan di DPRD Maluku tidak ada yang namanya dana aspirasi. Kalau ada yang katakan ada, maka itu adalah perjuangan aspirasi dari masing-masing anggota DPRD terhadap usulan masyarakat.

“Dan saya kira itu tanggungjawab dan kewajiban selaku anggota DPRD. Oleh karena itu, maka hari ini saya sudah punya tanda bukti pelaporan. Dan saya meminta agar secepatnya saya diperiksa oleh penyidik untuk saya memberikan keterangan dan menyampaikan bukti rekaman yang saya miliki untuk menjadi bahan bagi penyidikan polisi kedepan,” kata Edwin.

Dia mengatakan, akan memberikan keterangan terkait bukti rekaman yang dimilikinya. Ada beberapa bukti yang akan disampaikan secara internal dalam penyidikan. Pelaporan ini menjadi tanggungjawab sebagai Pimpinan DPRD untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah dan tata kelola keuangan daerah secara baik.

“Saya yang bertanggungjawab atas lembaga itu untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik. Jika mengatasnamakan lembaga ini keluar dan dipermalukan oleh public, maka saya yang akan malu duluan. Oleh karena itu maka inisiatif saya adalah ini harus diselesaikan secara hukum agar jangan ada fitnah,” tandas Edwin.

Menanggapi pelaporan ini Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Richard Rahakbauw tidak terima dengan tuduhan yang disampaikan Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae saat melaporkannya ke pihak kepolisian.

“Saya akan bernazar meminta para pendeta mendoakan kami, saya membawa masalah ini dunia akhirat, kalau saya berbohong Tuhan cabut nyawa saya, kalau Edwin berbohong nyawanya akan dicabut,” tegas Rahakbauw saat menggelar konferensi pers tentang aksi pelaporan polisi oleh Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae ke Polda Maluku terhadap dirinya, Kamis 17 Mei 2018.

Diksempatan itu Rahakbauw tetap bersikukuh Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae telah melakukan pembohongan publik karena menyangkal tidak pernah tahu ada dana aspirasi para pimpinan dan anggota DPRD Maluku.
“Dana aspirasi memang tidak dikelolah tiap individu anggota DPRD secara langsung. Uang itu tidak pernah kami kelolah. Tapi dana itu ada tiap tahun, saya siap buktikan dana itu ada, dan setiap tahun sejak tahun 2009 sampai sekarang masih ada,” ungkap Rahakbauw.

Menurut Rahakbauw dalam pertemuan de­ngan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat beberapa waktu lalu di kantor gubernur, dia pernah menanyakannya kepada BPK langsung, saat itu BPK menegaskan selama tidak ada unsur tindak pidana korupsi dana itu dibolehkan.

Apalagi dana aspirasi yang sampai sekarang diterima masyarakat diatur dalam undang-undang, hanya saja penyebutannya dalam nomenklatur bukan dana aspirasi, melainkan dana pokok-pokok pikiran anggota dewan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tiap tahunnya.

Adapun secara tekhnis hingga disebutkan dana aspirasi karena anggaran itu adalah buah dari pikiran tiap anggota DPRD yang merupakan hasil dari penyerapan aspirasi di daerah pemilihan masing-masing ketika melakukan kunjungan reses.

“Kita tiap melakukan reses, melakukan penja­ringan aspirasi, usulan dari rakyat itu kita tampung, kemudian kita tindaklanjuti usulan rakyat itu saat pembahasan anggaran. Kemudian secara fisik uang itu dikelolah eksekutif, bukan para anggota dewan, kita tidak pernah telibat langsung dalam pendistribusian uang itu,” terang Rahakbauw.
Soal angka Rp32 miliar juga tidak betul, tapi dalam dana aspirasi tiap anggota DPRD mendapatkannya, hanya saja angka dana aspirasi milik anggota biasa berbeda dengan “jatah” para pimpinan DPRD Maluku.

Pengelolaan dana yang bersumber dari buah pikiran anggota DPRD itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Sebagaimana pula dalam pasal 68 huruf A, tentang Tartib DPRD, bahwa setiap anggota DPRD berhak menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada kepala daerah dalam pembahasan Rancangan APBD.
Selain itu, pertanggungjawaban anggaran itu bukan menjadi kewajiban para anggota DPRD, fungsi DPRD hanya melakukan pengawasan, uang itu dikelolah pemerintah langsung.

Menyangkut pembangunan rumah ibadah, Richard Rahakbauw meluruskan, sudah banyak rumah ibadah yang dibantu melalui jabatannya di DPRD, bukan hanya gereja, pembangunan mesjid pun dibantu.

Caranya, tiap usulan pembangunan rumah ibadah, disampaikan dalam pembahasan rancangan APBD, kemudian ditampung. Pencairan pun tidak melalui anggota DPRD, para pihak penerima bantuan wajib mengusulkan proposal kepada eksekutif, kemudian dibuat MoU antara penerima dan pemerintah. Dalam berita acara itu juga tegas, penerima bertang­gungjawab terhadap anggaran yang diberikan pemerintah kepada mereka.

“Para penerima bantuan itu, akan menjadi saksi kami nanti, bukan hanya dari pihak gereja, dari pihak mesjid pun mereka akan bersaksi.” tegasnya.

Politisi asal Fraksi Golkar itu juga meluruskan cerita awal hingga munculnya pelaporan dirinya ke pihak kepolisian.
Dimana pada Sabtu 13 Mei 2018, para pejabat daerah yang beragama Kristen diundang untuk menghadiri ibadah pada jemaat Gatik di Galala, waktu itu Richard Rahakbauw mengaku tidak sempat hadir, karena sementara sedang tugas kedewanan di TNS.

Usai ibadah, pihak yang mengundang kemudian mempersilahkan Edwin Huwae untuk berbicara, tapi sebelum Edwin menyampaikan sambutannya, salah satu pinpinan Jemaat atas nama Samy mengatakan bahwa ada bantuan dari Ricard Rahakbauw sebesar Rp.2 miliar dan Nia Pattiasina sebesar Rp500 juta.

Saat menyampaikan sambutannya, Edwin menga­katakan dia merasa tidak nyaman dengan angka-angka yang diberikan Rahakbauw dan Pattiasina se­bagai pimpinan DPRD Maluku.

“Karena pada waktu itu, Pak Semy juga mem­berikan kesempatan kepada Pak Edwin untuk men­yampaikan juga pikiran dan berbicara. Saat itu pak Edwin mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman ketika mendengar angka-angka yang disebutkan itu. Pak Edwin mengatakan dia merasa bingung dan mengatakan juga bagaimana asal dan bagaimana mempertanggungjawabkannya, karena dia sendiri tidak tau dana aspirasi dan dia sendiri tidak pernah dapatkan dana aspirasi,” kutip Rahakbauw.

Setelah ibadah itu, ada jemaat yang datang ke rumah dinasnya, dalam pertemuan itu, diceritakan peristiwa yang terjadi pada ibadah jemaat Gatik. Rahakbauw kemudian menegaskan Edwin Huwae telah melakukan pembohongan publik.

“ Saya katakan waktu di rumah saya, dia (Edwin) parlente (bohong), saya lalu luruskan mekanisme dana aspirasi itu kepada mereka,” beber Rahakbauw.

Sayangnya, ketika disinggung berapa nominal “jatah” anggaran buah pikiran anggota DPRD dan pimpinan DPRD tiap tahunnya dengan sebutan dana aspirasi, Rahakbauw enggan membukanya dengan alasan itu hanya akan disebutkan kepada penyidik Polda Maluku.

Ketua Fraksi Golkar Anos Jeremias ikut mem­benarkan jika para anggota DPRD dan pimpinan DPRD memang memiliki dana aspirasi, dana itu bentuk pertanggungjawaban mereka kepada rakyat kepada konstituen yang telah memilih mereka. Secara normatif dana itu juga dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hukum.

“Walaupun saya baru enam bulan bertugas di DPRD Maluku, tapi harus saya akui kami juga mengusulkan anggaran itu, memang namanya bukan dana aspirasi, tapi dana Pokir (Pokok pikiran), disebut dana aspirasi karena hasil dari penjaringan aspirasi, usulan konstituen kami, dan wajib kami perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka kan,” beber Anos yang didukung juga argumen dari anggota Fraksi Demokat Weliam Wattimena di acara konferensi pers yang berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Maluku.

Sementara Fachry Bachmid selaku kuasa hukum Ricard Rahakbauw untuk perkara yang dilaporkan ketua DPRD Maluku, menegaskan dasar laporan Edwin Huwae ke pihak kepolisian hanya imagener Edwin Huwae semata, tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan dalil untuk melaporkan klainnya ke pihak berwajib.

Edwin juga diduga fakta yang dijadikan dasar pelaporan adalah sebuah rekayasa imaginasi belaka.

“Secara prinsip kami siap menghadapi laporan itu, dan ini tidak masalah, itu hak konstitusional yang bersangkutan. Tapi perlu diingat bahwa setelah kita cermati dengan fakta-fakta hukum yang ada saat ini, maka kita juga berpendapat bahwa tindakan pelaporan yang dilakukan saudara Edwin Huwae sebagai ketua DPRD Maluku, tidak tepat dan salah alamat. Didasarkan pada dua alasan, pertama bahwa dugaan dalam laporan yang dilayangkan itu penuh dengan rekayasa, tidak berdasar pada fakta-fakta hukum sesungguhnya,” tegas Fachry.

Karenanya, Fachry sedang menyiapkan opsi hukum lain untuk melaporkan balik Edwin Huwae kepada pihak berwajib, dengan sangkaan pelaporan palsu sebagiamana ketentuan hukum pasal 317 dan 220 KUHP.

“Kami saat ini sedang cermat dan sangat maksimal untuk mempertimbangkan opsi hukum untuk melapor balik dengan sangkaan pasal 317 dan 220 KUHP tentang pelaporan paslu, karena sejatinya tindakan pelaporan yang dilakukan Edwin Huwae tidak didasarkan fakta-fakta hukum, itu cuma sebuah rekaan, sebuah imaginasi semata, yang tentunya ada dalam pikirannya yang itu dijadikan dasar pelaporan, sehingga kita mempertimbangkan dalam waktu singkat akan melaporkan yang bersangkutan,” ancam Fachry. (ARI/R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top