NEWS UPDATE

Enaknya Jadi Wakil Rakyat “Mandi Kepeng” Tiap Bulan

Ilustrasi

– Tiap Tahun Satu Anggota DPRD Disiapkan Rp.5 M

– Perbulan Penghasilan Wakil Rakyat Bisa Capai Rp.50 Juta 

 

APRIL  nanti, Pemilihan Umum dan Pemilihan Anggota Legislatif akan diselenggarakan secara bersamaan. 

Ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku ada  678 caleg yang berasal dari 16 partai politik berebut 45 kursi dari delapan Daerah Pemilihan Berbeda. Masing-masing  Dapil Kota 

Ambon, 9 kursi,  Dapil Maluku Tengah, 10 kursi.   Dapil Kabupaten Buru-Buru Selatan, 5 kursi. Dapil Kabupaten Seram Bagian Barat, 5 kursi.  

Dapil Kabupaten  Seram Bagian Timur, 3 kursi.   Dapil Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Aru, 8 kursi.  Dapil Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 5 kursi. 

Tiap Caleg tentu memiliki visi dan misi berbeda sehingga berani mencalonkan diri dalam Pileg 2019. Motivasi pribadi pun berbeda-beda. Apalagi masing-masing orang punya latar belekang berbeda. 

Ada pensiunan PNS, kontraktor , dan juga pengusaha. Selain itu ada juga yang belum  memiliki pekerjaan tetap sebelumnya.

Lantas apa yang akan didapatkan seorang caleg ketika terpilih mewakili rakyat di dapil mereka. Tentu ada harga yang besar. Selain dihargai dengan kalimat Yang Terhormat, hak keuwangan yang akan mereka dapatkan pun cukup pantastis. 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tiap anggota DPRD wajib mendapatkan uang representasi; meliputi  tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain.

Selain itu pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan juga mendapatkan tunjangan komunikasi intensif; dan tunjangan reses.

Untuk uang representasi ketua DPRD provinsi biasanya setara dengan gaji pokok gubemur.

Adapun tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Selain itu ada jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Jika dikomulatifkan, maka tiap bulan, satu anggota DPRD Provinsi Maluku bisa mengantongi Rp.50 juta.  

Diluar itu, ada juga dana pembangunan daerah pemilihan yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap tahunnya untuk wakil rakyat. 

Sering orang menyebutnya dana aspirasi. Namun karena perubahan peraturan, maka istilahnya diubah dengan sebutan dana pokok pikiran. Walupun tak ada data resmi besaran anggaran yang disiapkan, namun 

dari berbagai informasi yang dikumpulkan Rakyat Maluku satu tahun anggota DPRD Provinsi Maluku memiliki hak untuk mengelolah anggaran Rp.5 miliar.

Angka itu bukan termasuk yang dialokasikan bagi pimpinan DPRD.

Uang pembangunan Dapil ini disisipkan ditiap rencana anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang proses pencairannya melalui jalur khusus.

Bisa dalam bentuk paket proyek, bisa juga dalam bentuk dana hibah. Untuk paket proyek biasanya dicicil tergantung keinginan masing-masing anggota DPRD.  Umumnya para pemenang tender  proyek adalah orang dekat.

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku yang dikonfirmasi mengenai  jumlah dana pokok pikiran ini pun malu-malu membenarkan angkanya. 

” Satu miliar kayaknya, bukan lima miliar,” ujar salah satu anggota DPRD Maluku. 

Tapi selain hak untuk mengelolah Rp.5 miliar, para wakil rakyat juga memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Untuk DPRD Provinsi Maluku satu anggota bisa menerima pendapatan bersih Rp.30 juta. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top