NEWS UPDATE

Enam Lembaga Survei Bakal Hitung Cepat Pilgub Maluku

RakyatMaluku.com – ENAM lembaga survei telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku untuk melakukan perhitungan cepat Pemilihan Gubernur Maluku 27 Juni 2018. Yakni Indo Barometer, Indikator, Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), Sinergi Data Indonesia (SDI), Konsultan Citra Indonesia (KCI), dan Lembaga Pemerhati Kebijakan (LPK).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum, lembaga survei memang diwajibkan mendaftar pada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota paling lambat satu bulan sebelum pemungutan dan penghitungan suara dengan menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam PKPU.

Antara lain, akte badan hukum lembaga, susunan kepengurusan, surat keterangan domisili dari desa, surat keterangan dari institusi yang berwenang yang menyatakan pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat bergabung dalam asosiasi, pass foto berwarna pimpinan lembaga.

Pihak lembaga survei juga harus meneken surat pernyataan yang berisi tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan (pasangan calon), tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan, bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas, mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar, tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data, menggunakan metode penelitian ilmiah, melaporkan metodologi pencuplikan data sampel, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei, dan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten /kota.

“Kami sedang meneliti kelengkapan administrasi masing-masing lembaga,” ujar Rifan di kantor KPU Selasa 29 Mei 2018.

Selain itu, masyarakat bisa mengadukan lembaga survei atau jajak pendapat maupun penghitungan suara kepada KPU. Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk mendaapatkan penilaian pelanggaran etika.

Dewan Etik berjumlah 5 orang. Terdiri dari 2 akademisi, 2 profesional dan 1 anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan ditetapkan oleh KPU dalam surat keputusan. KPU dapat memberikan sanksi bagi pelaksana survei yang terbukti melanggar etik. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan survei, jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Sedangkan pelanggaran tindak pidana dilakukan sesuai Undang-Undang tentang pemilihan. (ARI/NET)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top