ADVETORIAL

Fatlolon: Kita Tidak Gegabah

petrus fatlolon

Tantang  Buktikan Hutang Pemkab MTB  Di Bank

MENANGGAPI isu negatif terkait dengan hutang pihak ketiga di Pemkab Maluku Tenggara Barat (MT), Bupati Kabupaten MTB Petrus Fatlolon, SH, MH, mengatakan pihaknya tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Sebab, berpatokan pada ketentuan yang berlaku hutang pihak ketiga tersebut beberapa diantaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Berdasarkan hasil audit sementara terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2018, periode Januari sampai Oktober 2018 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merekomendasikan tiga hal. Pertama, rekonsiliasi hutang pihak ketiga, kedua penataan aset daerah dan ketiga pembukuan dana BOS. Jadi, kita tidak gegabah mengambil keputusan,” ujar Bupati MTB, Petrus Fatlolon, dalam jumpa pers terkait isu yang dikembangkan menyangkut hutang pihak ketiga yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas Setda Maluku Tenggara Barat, di Kantor Bupati MTB, belum lama ini.

Dikatakan, kewajiban pemerintah daerah untuk membayar hutang pihak ketiga dibenarkan oleh bupati. “Sepanjang hal itu telah memenuhi ketentuan wajib dibayar,” ujarnya.

Dia mengakui, dirinya tidak bisa mencuci tangan dengan berasumsi bahwa ini adalah hutang kepemimpinan sebelumnya, karena sesungguhnya pemerintahan ini berkelanjutan. 

Ketentuan pembayaran hutang pihak ketiga ini menuntut SKPD terkait wajib melakukan uji ulang tentang volume pekerjaan, penyiapan administrasi, dan ditambahkannya dengan LO (legal opinion) dari Kejakasaan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.

Ia bersyukur selama kurang lebih dua tahun masa kepemimpinannya tidak menimbulkan hutang di bank. Dia mempersilakan wartawan mengecek ke bank terkait isu adanya pemerintahan MTB memiliki hutang di bank berjumlah puluhan miliar itu. 

“Saya tantang teman-teman media coba buktikan kalau di masa kepemimpinan saya ada hutang Pemrintah MTB di bank. Coba silakan cek,” ujar mantan pengusaha di Kota Sorong, Papua, itu.

Suasana jumpa pers tersebut berjalan lancar sesekali diselingi canda dan tawa. Jumpa pers ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai moderator, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Humas Blendy Souhoka dan staf, Kepala Bagian Hukum, dan awak media lokal baik cetak maupun elektronik.

Pada akhir kegiatan jumpa pers tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten MTB Agustinus Songupnuan mengucapkan terima kasih kepada seluruh awak media yang hadir atas partisipasi dan kerjasama. 

Ia berharap informasi yang telah dijelaskan oleh Bupati Fatlolon ini dapat disampaikan ke publik dengan baik agar dapat memberikan penyegaran dan pemahaman yang baik kepada masyarakat di pelosok negeri yang berjuluk Duan Lolat itu. (***)

 

Posisi APBD MTB 2019 Berimbang

BUPATI Kabupaten MTB Petrus Fatlolon mengatakan, posisi APBD MTB tahun 2019 berada pada posisi berimbang. Bila terdapat selisih penerimaan daerah lebih kecil dari belanja maka kita harus kondisikan APBD dengan memanfaatkan pinjaman daerah.

“Kalau misalnya prediksi penerimaan tidak mencapai target maka undang-undang memungkinkan untuk meminjam ke bank,” ujar Bupati Fatlolon kepada wartawan dalam jumpa pers, 23 Januari 2019. 

Dikatakan, pinjaman tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan harus mendapat persetujuan DPRD. Sambil memperlihatkan data yang disediakan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, bupati mengatakan, anggaran MTB berimbang di angka 0,00. 

“Kalaupun APBD devisit, ketentuan memperbolehkan untuk devisit sebesar 0,4% dari total APBD. Tetapi sejauh ini anggaran kita berimbang, yang artinya tidak mengalami devisit,” ujarnya.

Menyinggung keterlambatan pembayaran gaji dalam.lingkup Pemda MTB, bupati mengatakan hal itu dipengaruhi oleh siklus keuangan pemerintah daerah dan ketentuan penatausahaan keuangan pada masing-masing SKPD. 

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Maluku Tenggara Barat Edy Huwae menambahkan, terkait pembayaran gaji pegawai, per 23 Januari 2019  sudah ada tujuh SKPD yang mengajukan surat perintah pembayaran gaji bulan Januari. 

“Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya antara devisit dan pembayaran gaji pegawai,” tandas Huwae.

Sebelum menjawab berbagai pertanyaan, Bupati menyinggung soal penandatanganan peraturan pemerintah tentang perubahan nama Kabupaten MTB menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan sementara menunggu penomoran dari Kementerian Hukum dan HAM. “Setelah ini kemudian akan diundangkan dalam beberapa hari ke depan,” ujarnya.(***)

 

Kunjungan Dirjen Yaknes ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. PP. Magrety, untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya rombongan menuju ke lokasi bangunan Rumah Sakit di Ukurlaran Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan, yang dibangun sejak tahun 2003 dan belum dipergunakan sampai saat ini. Rombongan kemudian menuju ke Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara yang berjarak 158 Km dari kota Saumlaki. (Humas Pemkab MTB)

Dirjen Pelayanan Kesehatan Beri Apresiasi Ke Pemkab MTB

DIRJEN Pelayanan Kesehatan (Yankes) dr. Bambang Wibowo, Sp.OG (K) MARS mengapresiasi terhadap pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) di bawah kepemimpinan Bupati Petrus Fatlolon, SH, MH, terkait dengan semangatnya yang tinggi dalam penataan fasilitas kesehatan di bumi berjuluk Duan Lolat, itu.

“Saya melihat relatif dibandingkan ke daerah pinggiran di nusantara, fasilitas yang ada di sini cukup baik dan terpelihara dengan baik pula. Terima kasih atas kepedulian Pemkab MTB,” ujar Dirjen Yankes dr. Bambang Wibowo, Sp.OG (K) MARS, dalam sambutannya pada jamuan makan malam di Pendopo Bupati Maluku Tenggara Barat, Selasa,  22 Januari 2019.

Dari rangkaian kunjungan Dirjen Yaknes ini dimulai dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. PP. Magrety. Di sini Dirjen Yaknes melihat secara langsung kondisi fasilitas dan pelayanan kesehatan. 

Selanjutnya rombongan menuju ke lokasi bangunan rumah sakit di Ukurlaran, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, yang dibangun sejak tahun 2003 dan belum dipergunakan sampai saat ini. Rombongan kemudian menuju ke Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara yang berjarak 158 Km dari kota Saumlaki.

Pada kesempatan tersebut, Bambang Wibowo berterima kasih kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam memperhatikan infrastruktur kesehatan. Baik yang sudah ada maupun yang sedang dibangun. Khusus kepada RSUD PP. Magrety, dirjen berterima kasih karena hasil peninjauan mendapatkan bahwa kondisi rumah sakit ini cukup baik.

Terkait dengan hasil peninjauan bangunan rumah sakit yang berada di Kawasan Ukurlaran Desa Lauran, Bambang juga mengatakan, akan siap untuk membantu jika pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menggunakan bangunan tersebut.

“Hanya saja bagaimana dengan rumah sakit yang sudah ada asetnya yang mungkin belum termanfaatkan. Nanti bagaimana bisa dimanfaatkan dengan baik, tentu kami juga akan membantu kalau Pak Bupati dan teman-taman di sini sama-sama berkomitmen untuk segera memanfaatkan apa yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan oleh Kementerian Kesehatan RI Bambang mengakui bahwa sangat banyak yang dapat dimanfaatkan. Dan, salah satu yang dapat dilihat adalah pembangunan Puskesmas Larat.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan Puskesmas Larat sampai saat sudah hampir rampung dengan menggunakan dana DAK sebesar Rp.8  miliar dan diharapkan pada tahun 2019 ini proses pembangunannya akan selesai dilakukan.

“Sehingga pemanfaatannya segera memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan akses mutu,” ujarnya

Rangkaian kunjungan Dirjen Yaknes ini dimulai dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. PP. Magrety, untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas dan pelayanan kesehatan. 

Kunjungan tersebut dilanjutkan pada hari Rabu pagi, 23 Januari 2019 menuju Puskesmas Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan dan Puskesmas Lorulung, Kecamatan Wertamrian. Selanjutnya, rombongan Dirjen ini meninggalkan Saumlaki menuju Ambon dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airlines.(***)

 

Bakar Batu

Objek Wisata Bakar Batu

BAKAR batu merupakan tradisi yang berada dalam kebudayaan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Tradisi bakar batu merupakan sebuah teknik masak secara tradisional yang menggunakan batu yang ditumpuk pada sebuah lubang yang telah digali dengan diameter dan kedalam tertentu. Selanjutnya diletakan hasil bumi seperti umbi – umbian, ikan, daging (babi, kambing, atau sapi) dan ditutupi dengan daun yang lebar seperti daun pisang selanjutnya letakan sekali lagi dengan batu dan ditutupi lagi dengan daun pisang , fungsi dari daun pisang adalah sebagai media penahan uap panas dari batu yang telah dipanaskan dengan api.(INT)WA

======================
--------------------

Berita Populer

To Top