NEWS UPDATE

Gagal Ke Senayan, Rakyat Punishment Edison Betaubun

Edison Betaubun

TAHUN politik 2019, boleh jadi tahun yang cukup buram bagi Partai Golkar di Provinsi Maluku, Golkar mengalami kemerosotan, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah terkecuali di Kabupaten Buru dan Kota Ambon. 

Di tingkat DPR RI, partai berlambang pohon beringin itu harus tumbang, setelah beberapa periode selalu jaya. Edison Betaubun, sang incumben dua periode itu pun  ikut tumbang. Tiga calon lain dalam daftar caleg pun tidak berhasil mendapatkan dukungan suara yang signifikan agar bisa mengisi satu dari empat kursi jatah Maluku.

Akademisi Universitas Pattimura, Yakob Gitlif Malatuny, MPd, dalam komentarnya kepada Rakyat Maluku mengatakan, rakyat sebagai pemegang kedaulatan saat pelaksanaan pemilihan umum berhak untuk memberikan punsihment atau hukuman bagi wakil mereka yang dinilai selama ini tidak berpihak kepada rakyat atau melakukan hal-hal yang menyakitkan hati rakyat.

”Iya, bagi anggota DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang terpilih kembali, itu karena mereka dekat dengan rakyat. Rakyat masih percaya mereka karena mereka tampil cepat serta mampu menghadirkan perbaikan bagi daerah dan masyarakat,” kata Malatuny.

Catatan koran ini, Edison Betaubun memang dua kali menyakiti hati rakyat Maluku dengan pernyataan bernuansa SARA yang dilontarkannya. Pertama, saat Pilgub Maluku, dalam rapat akbar Partai Golkar di Sporthall Karang Panjang, Ambon, dan yang kedua terkait pemilihan legislatif.

Selain itu, Betaubun juga sempat dinilai melakukan pelanggaran pemilu saat pileg dengan cara mengumpulkan kepala desa di Mutiara Hotel demi kepentingan pencalonannya kembali sebagai anggota DPR RI.

Tiga kali melakukan pelanggaran, Edison Betaubun selalu lolos di tangan Bawaslu. Badan pengawas pemilu lewat Sentra Gakumndu menghentikan penyelidikan terhadap dirinya dengan alasan tidak cukup alat bukti. 

Namun, lolos dari Bawaslu, Betaubun akhirnya tidak lolos dari hukuman rakyat. Dalam pleno rekapitulasi suara KPU Maluku, empat Parpol dari Maluku yang dinyatakan lolos ke Senayan adalah, PDI-P (Mercy Barendz), Nasdem (Abdullah Tuasikal), PKS (Saidah Uluputty) dan Gerindra (Hendrik Lewerisa).

Malatuny mengatakan, Edison Betaubun sebagai seorang politisi mendapat hukuman dari rakyat pada hari pencoblosan karena tiga hal.

Pertama, keteledorannya sendiri yg melahirkan masalah. ”Perlu digarisbawahi, kiamat yang datang menimpa seorang politisi karena dipersepsi publik sebagai bagian dari masalah,” tambahnya.

Kedua, kata dia, kemunculan beliau di parlemen tidak diikuti perbaikan yang berarti dalam masyarakat dan tentunya hal ini mengirim sinyal buruk bagi pemilih untuk mengalihkan kepercayaan pada politisi yang lain.

”Yang ketiga, hubungan beliau kian berjarak dengan masyarakat pasca pemilu 2014 bukan saja memunculkan sikap masa bodoh, melainkan mendorong sinisme dan sentimen negatif lainnya,” pungkas Malatuny.

Karena itu, Malatuny menyarankan, Edison Betaubun mesti memperbaiki kontak dengan masyarakat melalui sentuhan program yang terarah dan  terukur di waktu sisa jabatan.

”Bisa saja, masyarakat akan memberi kepercayaan kembali pada beliau di masa mendatang bila ada sentuhan yang nyata pada masyarakat dengan cara-cara manusiawi dan jangan lupa, tuntaskan masalah yang sempat melilit beliau pada waktu lampau,” imbuhnya.

Edison Lapalelo menambahkan, sebagai peniliti sedari awal dia sudah menyampaikan situas yang dialami Golkar pasca Pemilu. Dalam berbagai kesempatan diskusi formal bersama partai Golkar. Kondisi elektoral partai golkar sudah dijabarkan. Sayangnya tidak diikuti dengan perubahan sikap politik diinternal partai.

“10 Desember 2018, saat menjadi pembicara, saya katakan elektoral golkar sudah terdeteksi. Saya sudah mengingatkan golkar terkait elektoral golkar akan turun. Bukan saja untuk senayan, tapi juga di SBB, SBT yang kemugkinan tidak akan ada kursi. Di Kabupaten Buru, saya sudah mengingatkan bahwa golkar akan dapatkan dua kursi,” ujar Lapalelo.

Menurutnya, ada beberapa alasan elektoral golkar menurun, secara umum dipengaruhi sistem pemilu yang rumit. Diikuti sosialiasi yang tidak banyak. Ini menimbulkna efek kepada parpol. Kemudian terjadi konstentasi yang cukup mumpuni antar partai politik.  Tapi ada alasan khusus, dimana infrastruktur golkar di Maluku terkoreksi memang tidak maksimal. Militan para kader untuk partai tak seperti dulu lagi.  Hal lainnya, sebaran caleg golkar mengalami problem dihampir seluruh daerah. 

Adapun terkait kegagalan golkar mempertahankan kursinya di senayan dari Maluku, dipengaruhi berbagai variabel. 

Lapalelo menguraikan. Pertama penurunan suara Edison Betaubun itu karena akomulasi dari banyak hal. Walaupun Betaubun adalah politisi kawakan akan tetapi ada beberapa kejadian “blunder” politik yang dilakukan Edison Betaubun itu yang membuat elektoralnya menurun.  Hal ini diperparah lagi dengan kerja-kerja caleg lainnya tidak mampu menolong Edison Betaubun di Pileg kemarin.

” Memang ada langkah-langkah politik yang diambil rakyat untuk memberikan hukuman kepada Edison. Tapi efek itu tidak besar. Seandainya saja tiga calon lainnya mampu mengumpulkan suara signifikan pasti golkar menang. Perbedaan dengan Gerindra hanya selisih sedikit,” ujarnya.

Parahnya lagi, Golkar tidak pernah belajar dari Pilgub sebelumnya.  Kekalahan telak disejumlah daerah yang menjadi basis golkar di Maluku mestinya  menjadi pelajaran berharga bagi elit golkar. Misalnya di SBT, SBB, sebelum Pileg situasi ini sudah terbaca, namun pimpinan partai ditingkat kabuputen/kota dan level provinsi mengabaikannya.

” Kasus golkar tidak mendapatkan kursi punya cerita hampir sama dengan golkar kalah di pemilu gubernur. Karena masih bersandar pada pola lama. Pengalama itu tidak diubah, mereka selalu percaya kepala daerah dimpinan golkar. Faktanya kan elektoral golkar justeru turun di daerah-daerah itu. Ini mengindikasikan para pimpinan partai mereka tidak maksimal,” bebernya.

Selain itu dalam Pileg 2019, partai golkar tidak mengkondisikan saksi-saksi mereka yang bertugas di TPS. Hingga akhir pemilu masih terdengar suara-suara miris dari para saksi mengenai honor mereka yang belum terayar dan lain-lainnya.  Kondisi ini tidak dialami PDIP, ataupun PKS,. Gerindra dan Nasdem. Saksi mereka terkondisikan hingga akhir pemilu dan Pileg.

” Golkar tidak belajar dari situasi. Karena terlalu mengandalkan ketua-ketua partai golkar yang hari ini menjabat sebagai pejabat  kepala daerah di berbagai kabupaten/kota,” tekannya. (ARI/NAM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top