NEWS UPDATE

Golkar Ajukan Permohonan Pembatalan Putusan KPU Ke MK

Fahri Bachmid

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui tim kuasa hukumnya secara resmi telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) secara nasional, ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Menurut Kuasa Hukum DPP Partai Golkar Dr. Fahri Bachmid,SH.,MH, permohonan atau gugatan hukum yang diajukan itu adalah bagian dari hak konstitusional partai politik untuk mempersoalkan hasil pemilu yang dinilai tidak sejalan dengan proses dan mekanisme yang berlaku, sehingga terjadi kerugian hak konstitusional yang tentunya harus diperselisihkan di MK sebagai Peradilan Tata Negara yang diberikan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945.

“Secara garis besar yang kami persoalkan dalam pokok permohonan adalah penggelambungan suara sah, pengurangan suara sah serta berbagai kecurangan – kecurangan lainya, yang berakibat merugikan kaders Golkar serta suara Partai Golkar secara keseluruhan, yang pada akhirnya Golkar kehilangan kursi mulai dari DPR RI, DPRD Kab/Kota yang ada di Maluku,” tutur Fahri, via rilis yang diterima koran ini, Jumat, 24 Mei 2019.

Dijelaskan, secara teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam pemilu tahun 2019, khususnya untuk Provinsi Maluku yang menjadi basis persoalan adalah DPR RI Provinsi Maluku. Masalah yang terjadi di Kei Besar Selatan, Kecamatan Hoak Sorbai, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dan lain-lain.

Kemudian terjadi beberapa pelanggaran serius di beberapa TPS yang ada di wilayah Kabapaten Maluku Tenggara (Malra). Disisi lain, rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di delapan desa pada Kabupaten Malra, namun pihak penyelenggara KPU Kabupaten Malra tidak menindaklanjutinya sebagaimana mestinya.

“Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh secara signifikan atas komposisi perolehan suara. Sedangkan untuk tingkat kabupaten, kami mempersoalkan dikabupaten Maluku Tengah (Malteng), khusunya Dapil 4 dan Dapil 5, yang secara kualitatif telah terjadi berbagai pelanggaran yang tidak diselesaikan secara berjenjang sesuai mekanisme penyelesaian,” jelas Fahri.

“Dan secara kuantitatif telah terjadi bergeseran suara secara signifikan yang merugikan partai Golkar. Sedangkan untuk Kabupaten SBT, yang kami perselisihkan adalah Dapil 3 Kecamatan Pulau Gorom dan sekitarnya, yang mana secar sistematis penyelenggara merekayasa angka-angka perolehan suara yang merugikan partai,” tambahnya.

Pola dan modus yang dilakukan, lanjut Fahri, adalah perubahan jumlah angka suara pada dokumen DA.1 PPK dan dokumen DB.1 KPU, yang secara prinsip tidak singkron angka-angka tersebut dengan dokumen C1 yang ada pada masing masing pihak. Dan selisih suara atas pelanggaran tersebut sangat signifikan serta berpengaruh terhadap perolehan suara dan kursi.

“Sedangkan untuk Kabupaten Malra, khusunya Dapil 4, yang terdiri dari Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Desa Haar Waaar TPS 01, yang mana telah terjadi kesalahan serta kecurangan dalam perhitungan, sehingga merugikan hak konstitusional Partai Golkar,” tutur Fahri. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top