NEWS UPDATE

Gubernur Pantau Kinerja Pimpinan SKPD Dalam 100 Hari Kerja

Murad Ismail

Murad : Di Maluku Masih Terjadi Ketimpangan

RESMI melaksanakan tugas sebagai Gubernur Maluku untuk periode 2019 – 2024, Murad Ismail, dalam waktu dekat akan melakukan penataan birokrasi di Pemprov Maluku.

Kendati demikian mantan Dankor Brimob Mabes Polri itu mengaku penataan birokrasi  tidak akan dilakukan membabi-buta atau serampangan. Akan tetapi akan melalui mekanisme dan berpedoman terhadap aturan yang berlaku.

“Pokoknya kita berjalan saja. Semua ada aturannya. Saya bukan ‘orang gila’ yang langsung menyerang,” ujar Murad Ismail, kepada wartawan usai menyampaikan pidato perdananya dalam rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan oleh DPRD Maluku, Senin 29 April 2019.

Menurut Murad Ismail dalam 100 hari kerja, dirinya dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, akan bersama-sama melihat dan mengkaji profesionalisme para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkup Pemprov Maluku.

“Kita akan lihat dalam 100 hari kerja ini apakah pejabat kita profesional atau cuma asal duduk saja,” tandas Murad.

Dikatakan dalam pemerintahannha setiap tiga hingga enam bulan akan  meminta progres kerja dari para SKPD-nya. 

“Untuk  mengejar ketertinggalan yang ada, maka semua pihak harus bahu-membahu terutama para pimpinan SKPD,”  tegas Murad. 

KETIMPANGAN 

Pada kesempatan yang sama Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan masih terjadi berbagai ketimpangan, baik dalam bidang kesehatan, sosial dan bidang lainnya di Provinsi Maluku. 

Hal ini disampaikan pada pidato perdana dalam rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan oleh DPRD Maluku, Senin 29 April 2019.

Menurutnya, dalam bidang kesehatan terutama pada sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan fasilitas kesehatan serta pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tantangan sistim pelayanan kesehatan berbasis kepulauan juga masih terjadi ketimpangan. 

Kaitan dengan hal tersebut, salah satu problem terbesar di Maluku adalah terbatasnya aksibilitas dan konektivitas antar pulau di Maluku yang disebabkan karena bersiut dari infrastruktur jalan dan jembatan, pelabuhan, jaringan transportasi, jaringan irigasi perumahan dan pemenuhan air bersih yang masih rendah.

“Kita juga berhadapan dengan permasalahan sosial seperti konflik antar kampung, peredaran narkoba, minuman keras, HIV Aids serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, fakir miskin, anak terlantar, generasi putus sekolah dan orang yang tidak mampu,” ujarnya.

Kata Murad, kondisi masyarakat yang demikian, sangat berimplikasi pada daya tekan terhadap tingkat kemiskinan yang semakin kuat bagi daerah. Kemiskinan di Maluku tinggi karena faktor-faktor tersebut kurang mendapat perhatian selama ini.

“Insya Allah kedepan kami akan memperbaiki semuanya,” ujar Murad.

Sebagai wilayah berbasis kepulauan, sektor perikanan dan kelautan ternyata juga belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pesisir sumberdaya perikanan, masih terbatasnya sarana prasarana perikanan budi daya maupun perikanan tangkap serta pengelolaan hasil.

Demikian juga dengan infrastruktur pendukung pariwisata yang hingga kini belum berskala nasional, apalagi internasional.  Sehingga minat kunjungan wisatawan belum banyak terkontrak naik. Disaat yang sama, sumber-sumber pendapatan daerah masih belum terkelola secara baik. Maluku butuh intensifikasi, eksensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan. 

“Regulasi memang masih sedikit membatasi kewenangan kita, tapi kita tidak berhenti sampai disitu. Kita masih bisa bergerak membuka semua kemungkinan, kita butuh inovasi. maluku butuh lompatan kerja untuk menghadirkan investasi berskala besar yang memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Insya Allah dengan pengalaman dan kekuatan jaringan yang saya miliki, akan saya maksimalkan untuk kepentingan Maluku,” tandasnya. (SAH)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top