NEWS UPDATE

Gurita Caleg ‘Berdarah Biru’ Di Maluku

-Untuk Harta Dan Tahta Bukan Visi ?

JIKA berbicara politik dinasti, ingatan publik  akan tertuju untuk Abdullah Tuasikal, mantan Bupati Maluku Tengah dua periode yang kini ikut bertengger di Daftar Calon Legislatif (DCT) untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

AT sapaan akrab untuk adik kandung Bupati Maluku Tengah, memang sangat familiar ditelinga publik, itulah kenapa banyak pihak yang menyebutnya sebagai pelatih politik. Dia tidak pernah hilang dalam kanca politik apapun. 

Bahkan di Pileg 2019, mantan politisi Golkar ini tidak sendiri, istrinya Miranti Dewaningsi mantan anggota DPR-RI dari Fraksi PKB juga ‘berambisi’ menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2019 dari Daerah Pemilihan Maluku.

Ada juga nama Abdullah Tuankotta dari Nasdem ke DPRD Provinsi, dan  Fatsa Tuankotta dari Partai Nasdem ke DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 6, serta  Ruslan Latupono dari Partai Berkarya yang berkeinginan kuat duduki kursi DPRD Maluku Tengah dari Dapil 1 Kota Masohi mereka adalah keponokan kandung Tuasikal, anak dari kakak Abdullah Tuasikal.  

Selain dinasi Tuasikal, sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah aktif dan mantan penguasa di 10 Kabupaten/Kota lainnya juga mulai mengambil peran dalam Pileg.

Perlahan tapi pasti mereka menyusun bata dinasti masing-masing di wilayah yang mereka kuasai atau pernah dikuasai. Sebut saja mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Bitsael Temmar, calon anggota DPD dari Maluku, anak kandungnya  Fieter Temmar juga ikut berkompetisi sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku, serta istrinya Martha Tabitha Malisngorar yang diajukan ke DPRD Kabupaten MTB.

Diwilayah ini ada juga nama Julianty Bunga Utuwaly, istri Wakil Bupati MTB Agustinus Utuwally yang dicalonkan ke DPRD MTB. 

Serta anak kandung Bupati MTB Petrus Fatlolon yakni Rano Fatlalon bersaing merebut kursi DPRD Kabupaten MTB dan adik kandung Bupati, atas nama  Farce Fatlolon ke DPRD Provinsi Maluku.

Ada juga adik kandung Barnabas Orno yang masih menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Frankois Klemas Orno, yang merupakan incumbent ke DPRD Provinsi Maluku.

Sementara di Kabupaten Maluku Tenggara ada nama Cristo Beruwat, anak  kandung dari Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruwatwarin. 

Mantan penguasa Maluku Tenggara, Yunus Serang juga maju ke DPRD Provinsi, dan anak kandungnya Didit Serang ke DPRD Maluku Tenggara.

Di wilayah Seram Bagian Timur, ada mantan wakil bupati Sity Umuriyah Suruwaky juga kembali membumikan namanya di DCT DPRD Maluku Dapil SBT, serta Nurlailah Salampessy anak kandungnya ke DPRD Provinsi Dapil Maluku Tengah. 

Di Dapil ini ada nama Fauzan Husni Alkatiry Caleg DPRD Provinsi merupakan adik kandung Wakil Bupati SBT, Fahry Husni Alkatiry.

Di Pulau Buru, Bupati Ramly Umasugi juga tidak diam membangun dinastinya, tercatat ada lima orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan darah langsung dengannya, seperti Gadis Siti Nadia Umasugi yang merupakan anak kandungnya  dicalonkan ke DPRD Provinsi, kakak kandungnya  Fandy Umasugi ke DPRD Buru untuk Periode ke dua, keponokannya Muhammat Rum Soplastuny ke DPRD Buru, dan Halil Mukaddar menantunya pun mengisi DCT ke DPRD Buru serta salah satu anak dari adik perempuannya yang juga meramaikan bursa Pileg 2019. 

Mantan Bupati Buru, Husni Hentihu juga rupanya masih tetap mengkaderkan anak dan istrinya sebagai politisi, buktinya di tahun 2019,  nama Amrullah Madany Hentihu tercatat sebagai Caleg DPRD Kabupaten Buru tapi bukan lagi di Partai Golkar, hanya istrinya Murniyati Hentihu tetap melaju ke DPRD Provinsi Maluku untuk periode ke dua. 

Sementara, Bupati Buru Selatan Tagop Soedarso Soulisa juga melakukan hal yang sama, memindahkan istrinya Safitry Malik Soulisa ke Senayan untuk Pileg 2019, setelah dua periode duduk di DPRD Maluku, dan sudah pasti akan mengawal Arny Hasanah Soulisa, adik kandungnya ke DPRD Provinsi Maluku 

Tak mau kalah, Wakil Bupati Buru Amustofa Besan juga mendukung istrinya ke Senayan dari Dapil Maluku. 

Adapun, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, M. Yasin Payapo yang baru naik tahta, juga ingin mengharumkan namanya dalam daftar politik dinasti tahun 2019, M.Iqbal Payapo  anaknya yang baru lulus kuliah disalah satu perguruan tinggi ternama Makassar, langsung disodorkan untuk merebut satu kursi dari Dapil SBB ke DPRD Provinsi Maluku.

Suburnya dinasti politik di Maluku saat momentum Pileg memang sangatlah wajar, Pengamat Politik dari Universitas Pattimura Amir Kotarumalus menilai politik dinasti terus ada karena sumber daya sosial, ekonomi dan gabungan dari keduanya masih dikuasai sepihak oleh kalangan elit atau penguasa. 

Penguasa juga memanfaatkan kelemahan dari habibat politik yang selalu menganut paham patron klen.  

“Dinasti politik itu ada akibat habitus simbisosis mutualis antara client dan patron politik dan implikasinya adalah penguasaan sumberdaya sosial, ekonomi,” ujar Kotarumalus. 

Dijelaskan, patron bisa diartikulasikan sebagai kelompok elitis (borjuis) dan klen adalah masyarakat bawah.  Kelompok elitis ini, memiliki keunggulan atas kuasa sosial, ekonomi, dan memiliki kekuatan tertentu untuk melindungi,mengentrol dan memberdayakan masyarakat kecil.

Dinasti politik juga berorientasi untuk terus memperkuat dan melanggengkan kekuasaan.  Dengan kekusaan, mereka akan mudah memupuk harta dan kekayaan serta mengendalikan kekuasaan itu sendiri untuk kepentingan mereka.

“Selain itu, perburuan rente juga terjadi karena adanya kewenangan dari kekusaan,” ungkapnya. 

Kekuasaan keluarga Tuasikal di Maluku Tengah (Malteng)  misalnya, mereka membangun kekuatan diri sebagai patron dengan adanya  kekuatan finansial, kekuatan sosial yang dimilikinya kemudian membentuk komunitas politik yang dengan kekuatannya sendiri mampu dikendalikan. 

“AT Community adalah bentuk dari kekuatan politik yang dimiliki. Artinya, dari situ barulah muncul saya memberi apa, saya menerima apa,” jelasnya.

Bukan hanya sampai disitu, bahkan dinasti politik juga kerap menjadikan birokrasi sebagai lahan untuk memperoleh suara sebesar-besarnya lewat kekuatan kuasa dan kebijakan.

Serta mengekploitasi kesejahteraan masyarakat kecil untuk kepentingan mobilisasi suara. 

Amir mengatakan, ketika rakyat menjerit akibat keterbatasan pasokan ekonomi. Maka kalangan borjuis tak ragu memainkan proses politik transaksional, karena memiliki modal finansial yang besar. 

“Pendidikan politik disatu sisi berhasil, namun disisi lain, ketika kesejahteraan rakyat tidak terpenuhi maka budaya politik partisipan akan mengalami perubahan dari otonomi partisipasi menuju mobilisasi partisipasi,” 

Berkaca dari teori politik dinasti yang dijelaskan, para wakil rakyat ataupun politisi yang memiliki visi pasti untuk kepentingan rakyat, dapat kemudian memenangkan pertarungan politik ketika memiliki modal sosial yang cukup dan juga modal finansial, jika tidak dinasti politik akan tetap subur karena mereka memiliki segalanya walaupun tak memiliki visi. (ARI/ASI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top