OPINI

Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan Tidak Memiliki Derajat Konstitusional

Oleh : Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.
Advokat – Praktisi Hukum Tata Negara

INSTRUMEN Hak angket merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diberikan oleh UUD 1945, melalui Pasal 20A ayat (2) Amendemen Ke-2 UUD 1945, bersama dengan hak interpelasi serta hak menyatakan pendapat.

Semula, implementasi hak angket diatur dalam UU RI No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angkat Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 8/PUU-VIII/2010 karena merupakan produk UUDS 1950. Selanjutnya, implementasi hak angket DPR mengacu pada UU RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah digantikan dengan UU RI No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU RI No. 42 Tahun 2014 (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD / MD3”).

Dalam undang-undang MD3 diatur tentang ketentuan mengenai penggunaan hak interpelasi, hak angket serta hak menyatakan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya, khususnya dalam bentuk pengawasan legislatif atas kebijakan eksekutif. Adapun bentuk pengawasan lainnya seperti rapat kerja komisi antara DPR dan Pemerintah.

Aspek Historis Angket

Angket didefinisikan sebagai “examination into facts or principle, research or a request for information or a systematic investigation often a matter of public interest”. Upaya menguji fakta-fakta atau prinsip-prinsip, penelitian atau sebuah permintaan publik. Berdasar pada prinsip demikian, angket adalah upaya yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan digunakan dalam menangani masalah publik, hak angket melekat pada organ DPR sebagai hak kelembagaannya.

Bahwa Pengaturan mengenai hak angket dibentuk pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS tahun 1950. Dalam hal ini, Fitria menyebutkan bahwa:(Fitria, 2014)
“UU Angket dalam system demokrasi parlementer ini tentunya tidak sepenuhnya sejalan dengan gagasan hak angket yang semestinya ada dalam Negara yang menganut system presidensial. Praktek ketatanegaraan di dunia menunjukkan bahwa hak angket dalam sistem Negara parlemen umumnya dapat dijadikan landasan atau mosi untuk menjatuhkan menteri atau Perdana Menteri yang berkuasa.”

Dalam hukum positif Indonesia, berdasarkan Pasal 79 Ayat (3) UU MD3, memberikan penekanan bahwa hak penyelidikan dilakukan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pengertian hak angket, bahwa:
“Hak angket disebut juga dengan hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan yang menjadi kebijakan Pemerintah. Rumusan ini memang sangat luas karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai “kebijakan”. Jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan Negara sebagaimana pemahaman teoritis tentang asal muasal hak angket itu sendiri.”

Memotret penggunaan hak angket di Amerika Serikat dimana sebagai Negara penganut sistem presidensil yang paling konsisten dan ideal, menurut Wafia Silvi Dhesinta Rini menerangkan bahwa:(Rini, 2017)
“Penggunaan hak angket di Negara lain dapat dijadikan referensi dan komparasi dengan tidak serta merta menerima dan menjalankan apa yang Negara lain tersebut terapkan karena setiap Negara memiliki blue print sendiri dalam menjalankan pemerintahannya.”

Kasus Watergate sebagai salah satu kejadian kenegaraan di Amerika Serikat dimana hak angket benar-benar disasarkan pada kebijakan pemerintah yang diduga terindikasi penyimpangan hukum. Kasus tersebut tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Amerika Serikat.

Meskipun secara yuridis normatif pengaturan mengenai hak angket sudah ada sejak era pemerintahan Soekarno, namun secara falsafah dan landasan pengaturan hak angket hanya diatur dalam UU 27 Tahun 2009 jo. UU 17 Tahun 2014. Adapun pendapat Wafia Silvi Dhesinta atas aturan pada sistem Negara kita bahwa:(Rini, 2017)
“Titik lemah hak angket dalam pengaturan pada sistem Negara kita adalah tidak adanya kejelasan tentang daya ikat hasil penyelidikan panitia angket, utamanya jika kasus-kasus yang diangketkan berimplikasi hukum.”

Kasus Century sebagai salah satu contoh dimana berulang kali disebutkan bahwa hasil temuan hak angket dari Panitia Khusus (pansus) merupakan bagian dari produk hukum, sehingga dampaknya ialah lembaga-lembaga penegak hukum antara lain yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK tidak memiliki kewajiban dalam menindaklanjuti temuan pansus. Oleh karena itu, pertanyaan yang kemudian hadir ialah bagaimana tindak lanjut dari hasil temuan tersebut?, pertanyaan ini juga terkait dengan “wibawa” dari sistem ketatanegaraan kita. Terkait dengan masalah ini, pakar hukum tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengemukakan pendapat bahwa:
“Mengenai perlu atau tidaknya hasil panitia angket ditindak lanjuti secara mengikat kepada penegak hukum, harus diminta penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila penafsiran MK menyatakan bahwa rekomendasi pansus tersebut harus ditindaklanjuti, maka lembaga-lembaga penegak hukum wajib melaksanakannya.”

Usulan yang pernah disampaikan oleh Yusril tersebut di atas oleh MK diputus dan dinyatakan bahwa UU angket tetap berlaku namun harus disesuaikan pelaksanaannya dengan sistem pemerintahan presidensil. Berangkat dari argumen itu, hemat penulis bahwa:
“Sampai saat ini tidak ada perangkat hukum positif yang mengatur secara imperatif mengenai sejauh mana daya ikat produk hak angket itu kepada instansi penegak hukum lainnya, baik kepolisian, kejaksaan, serta KPK untuk menindak lanjuti rekomendasi panitia angket sepanjang berkaitan dengan temuan dugaan pelanggaran hukum, serta tidak ada kewajiban konstitusional kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti hal tersebut, sehingga dengan demikian penggunaan instrumen angket dalam sistem ketatanegaraan adalah mubazir serta tidak efektif, sebab pranata hukum angket itu sendiri adalah suatu bentuk pengaturan yang belum tuntas kedudukannya serta pola relasi kerja dalam arti yang lebih teknis operasional.”

Indikasi pelanggaran yang dijadikan dasar DPRD Sulawesi Selatan untuk mengeluarkan Hak Angket adalah lemah dan sumir
Beberapa hari belakangan ini, terjadi polemik dan ketidakharmonisan dari hubungan kedua lembaga tinggi daerah di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut berujung pada DPRD Sulawesi Selatan membentuk pansus untuk menyikapi kinerja Gubernur Sulawesi Selatan selaku lembaga eksekutif daerah. Adapun hasil dari temuan pansus ialah terdapat lima indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yaitu: Pertama, terbitnya SK Wakil Gubernur melantik 193 pejabat di Pemprov Sulawesi Selatan yang mengindikasikan dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulawesi Selatan; Kedua, indikasi KKN dalam mutasi ASN karena Gubernur atau Wagub membawa ASN dari Kabupaten Banteng dan Bone; Ketiga, indikasi KKN penempatan Pejabat eselon IV hingga eselon II; Keempat, pencopotan Jumras (Kepala Biro Pembangunan) dan Lutfi Natsir (Kepala Inspektorat); dan Kelima, penyerapan anggaran rendah.

Jika kelima potret indikasi pelanggaran itu yang dijadikan fokus penyelidikan dengan menggunakan instrumen hak angket, maka sesungguhnya hal itu adalah keliru dan sangat berlebihan jika dilihat dari optik hukum tata negara, sebab kelima hal itu hakikatnya adalah masalah yang berada pada lapangan hukum Administrasi, yang seharusnya cukup disikapi dengan menggunakan instrumen hak interpelasi atau hak bertanya, dalam rangka melakukan upaya korektif terhadap pemerintah daerah. Artinya DPRD mempertanyakan kebijakan Gubernur, dan itu lebih sejalan dengan apa yang diatur pada Pasal 322 UU MD3, yang berbunyi:
(1)​DPRD provinsi berhak:
a.​interpelasi;
b.​angket; dan
c.​menyatakan pendapat.
(2)​Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penggunaan hak interpelasi dipandang lebih sejalan dengan spirit serta bangunan yuridis sebagaimana diatur dalam UU MD3 oini, karena secara teoritis sangat linear dengan sistem pemerintahan Presidensial sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, penggunaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan saat ini sangat sumir dan potensial eksesiv dan destruktif serta cenderung berlebihan. (***)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top