NEWS UPDATE

Hakim Cecar Saksi Soal Ketidakpatuhan 13 Wajib Pajak Di Ambon

La Masikamba

PENGADILAN Tipikor Ambon kembali menggelar sidang perkara suap wajib pajak di wilayah Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon atas terdakwa La Masikamba selaku mantan kepala KPP Pratama Ambon dan terdakwa Sulimin Ratmin selaku supervisor pemeriksa pajak madya KPP Pratama Ambon, Selasa, 26 Februari 2019.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat saksi, yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji, Account Representative pada KPP Pratama Bandung Udasmara Wicaksana, Account Representative pada KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung Dedek Suhada, dan Pemeriksan Pajak di KPP Pratama Ambon Luthfi Agus Faizal.

Pantauan koran ini, JPU KPK meminta majelis hakim agar lebih dulu mendengar keterangan saksi Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam persidangan. Sedangkan tiga saksi lainnya diminta untuk menunggu diluar ruang sidang.

Setelah mendengar penjelasan saksi Angin Prayitno Aji dipersidangan terkait mekanisme administrasi perhitungan wajib pajak dan mekanisme pemeriksaan terhadap wajib pajak, majelis hakim kemudian menanyakan saksi tentang alasan dikeluarkannya Surat Instruksi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap 13 wajib pajak.

Kepada majelis hakim, Saksi Angin Prayitno Aji menjelaskan, setelah menerima dan meneliti pelaporan wajib pajak, pihaknya menemukan adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh 13 wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon.

“Setelah membaca dan meneliti kepatuhan wajib pajak, baru saya tahu ada masalah perpajakan di Ambon pada pembayaran pajak untuk 13 wajib pajak itu,” beber Aji.

Dijelaskan, atas pelaporan pajak tersebut, selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon.

Atas instruksi tersebut, lanjut Aji, terdakwa La Masikamba selaku kepala KPP Pratama Ambon mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) terhadap 13 wajib pajak itu, dengan memerintahkan terdakwa Sulimin Ratmin selaku supervisor pemeriksa pajak, sebagai ketua tim pemeriksa pajak.

“Kami yang mengeluarkan surat pemeriksan khusus agar kantor pajak setempat dapat melakukan pemeriksaan terhadap 13 wajib pajak. Kami tahu karena hasil hitung menggunakan ssistem aplikasi khusus,” jelas Aji.

Dikesempatan yang sama, Account Representative Lutfi Agus Faisal, menuturkan, saat itu ia hanya melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak atas nama Anthony Liando selaku Direktur CV. Angin Timur. Dalam pemeriksaan itu, lanjut saksi, ia diperintahkan oleh terdakwa Sulimin Ratmin agar nilai wajib pajak Anthony Lindo dikurangi menjadi Rp 1 miliar, dengan metode penghitungan PPh final 1 persen.

“Jadi nilai pajak tahun 2016 yang harus dibayar Anthony Linado berkisar Rp 1,7 sampai Rp 2,4 miliar. Namun atas kebijakan terdakwa Sulimin Ratmin, maka nilai pajak yang harus dibayar wajib pajak Anthony Liando dikurangi menjadi Rp 1 miliar,” ujarnya,” ungkap Luthfi.

Saksi Dedek Suhada dan Udasmara Wijaksana selaku Account Representative dalam perusahaan juga mengatakan bahwa sistim penghitungan pajak yang dilakukan oleh terdakwa Sulimin Ratmin tidak sesuai mekanisme dan aturan penghitungan pajak yang telah ditetapkan.

Usai mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK Riyadi dan Krisna. A. Wibowo, Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan didampingi empat hakim anggota, Jenny Tulak, Jefri Septa Sinaga, Heri Leliantono dan Felix R. Wiusan, kemudian menunda persidangan hingga Selasa pekan depan, dengan agenda sidang mendengar keterangan saksi-saksi lainnya. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top