NEWS UPDATE

Hanura Versi Payapo Mengaku Yang Paling Sah Di DPP

– Tianotak: Ayu Hasanusi Segera Di PAW

RakyatMaluku.com – POLEMIK dualisme di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tak berkesudahan. Dan hal terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Maluku.

Kendati Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Dan dan Hak Asasi Manusia RI yang kem­bali melayangkan surat keputusan (SK) nomor : M.HH.AH.11.01-06 ter­tanggal 20 Juni 2018 tentang penundaan atas SK Menteri Hu­kum dan HAM nomor : M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2017 tentang resposisi, restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi kepe­ngurusan DPP Hanura periode 2015-2020.

Yang Mana SK pe­nun­­­daan itu merupakan upa­ya dalam tindaklanjut dari putu­san Pengadilan Tata Usaha Ne­­­­­gara (PTUN) nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tanggal 26 yang memerintahkan untuk menunda SK Kemenkum-HAM sebelumnya dan tetap kembali pada kepengurusan yang lama dengan ketua umum DPP, Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Syarifuddin Sudding, namun pihak DPD Hanura Maluku versi kepemimpinan Yasin Payapo masih yakin kepe­ngurusannya yang sah di mata Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Hanura.

Keputusan baru Kementerian Hukum dan HAM itu dianggap tidak berpengaruh terhadap kepengurusan ditingkat DPD Hanura Maluku versi Yasin Payapo. Sebab, kepengurusan Yasin Payapo di Maluku tetap berada dibawah kepemimpinan OSO ditingkat pusat.

“Kita masih tetap sah sebagai Pengurus DPD Ha­nura Maluku. Karena Ketua Umum kita adalah OSO, bukan siapa-siapa,” ujar Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Hanura Maluku, Boby Gunawan Tianotak, Jumat 6 Juli 2018.

Menurutnya keputusan Kenkum HAM itu tidak ada pengaruh terhadap eksistensi Hanura Maluku diba­wah pimpinan Yasin Payapo. Karena, keputusan yang baru itu tetap mengakui OSO sebagai Ketum Hanura.
Dikatakan, jika Ayu Hasanusi menganggap bah­wa kepengurusannya yang sah, dipertanyakan bagaimana dengan statemen beliau bahwa ‘sebelum OSO memecat dia, dia telah lebih awal memecat OSO sebagai ketua umum DPP. itu menandakan bahwa Ayu sudah tidak lagi mengakui OSO sebagai ketua umum partai.

“Ayu kan yang telah dengan lantang bicara bahwa dia telah memecat OSO sebelum OSO memecatnya. Se­karang, Keluar SK Kemenkum HAM baru dia mengatakan bahwa Kepengurusan di tingkat daerah yang sah itu dibawa kepemimpinannya. Sementara dia (Ayu) sudah tidak Mengakui OSO,” tandas Tianotak.

Dia menjelaskan, pihaknya telah mengantongi SK Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Ayu Hindun Hasanusi sebagai Ketua Fraksi dan sekaligus sebagai anggota DPRD Maluku dari Fraksi Hanura. SK Tersebut sudah diterbitkkan oleh DPP.

“Dalam waktu dekat Ibu Ayu akan segera di PAW, sebab SK DPP untuk PAW Ayu telah dikeluarkan oleh DPP. Sementara SK itu belum sampai ke DPD, kalau sudah ada di tangan DPD, maka akan kita tindaklanjuti secepatnya agar Ayu segera digantikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Hanura Maluku, Ayu Hasanussi yang dikonfirmasi Rakyat Maluku Kamis 5 Juli 2019 mengatakan, sudah tidak ada lagi dualisme dalam kubu Hanura baik di pusat maupun di daerah. SK Kemenkum HAM yang baru telah menjawab polemik di Kubu partai Hanura.

Sebab, SK itu telah memerintahkan untuk menunda SK yang sebelumnya dikeluarkan tahun 2017 lalu.“Keputusan sudah ada, dan SK penundaan dari Kemenkum HAM atas SK awal mereka tentang Resposisi, restrukturisasi dan revitalisasi itu juga sudah ditunda sejak tanggal 20 Juni 2018 lalu. Jadi untuk Hanura Maluku yang sah itu, dibawa kepemimpinan saya bukan siapa-siapa,” jelas Ayu.

Ayu menyarankan agar pihak-pihak yang selama ini mengklaim memiliki otoritas dan mengatasnamakan partai Hanura Maluku, bisa dapat menerima hasil akhirnya. “Kalau ada yang masih berporses di Kantor DPD Hanura Maluku selain di Jalan Kenangan Nomor 4 Kota Ambon, maka itu ilegal,” pungkasnya.

Kata Ayu, upaya Yasin Payapo kesana-kemari untuk memperkuat kepengurusan daerah dibawah pimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar selaku Sekjen DPP Hanura untuk melengsernya dari Ketua DPD Hanura Maluku mulai dari PAW, memaksa untuk mengambil semua aset partai dan berbagai macam hal lainnya, kini musnah dan tinggal kenangan pasca putusan PTUN, dan penundaan SK Kemenkumham tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, KPU juga telah melayangkan su­rat kepada DPP Hanura untuk meminta segera masukan susunan kepengurusan partai pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2015-2020 dalam menghadapi proses pemilihan legislatif 2019 mendatang. “Jadi pendaftaran Caleg untuk Pileg 2019 itu, bagi Hanura Maluku yang sah adalah dibawa kepemimpinan saya,” tegas Ayu. (R1)

 

======================
--------------------

Berita Populer

To Top