NEWS UPDATE

Hanya Itukah Cara Kurangi Kemiskinan…?

MJ Papilaja

Setelah dua tulisan saya terakhir tentang strategi kurangi kemiskinan di Maluku, beberapa teman mengirim pesan dan menanyakan, apakah dengan pemindahan ibukota, KMS dan KMP, tingkat kemiskinan di Maluku dapat diturunkan sampai diangka satu digit (dibawah 10%)?. Tentu saja tidak..!!.

Oleh: MJ Papilaja
Mantan Walikota Ambon Dua Periode

KETIGA isyu itu adalah isyu yang menonjol selama masa kampanye. Mengurangi kemiskinan itu, terutamadi Maluku, merupakan kebijakan yang bermulti dimensi. Kemiskinan itu berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, politik, dan infrastruktur. Jadi, untuk mengurangi kemiskinan, terutama di Maluku, aspek-aspek tersebut harus dikelola secara bersistem oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang akan dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Pengelolaan secara bersistem ini, memerlukan komitmen politik Gubernur dengan DPRD, dengan para bupati/walikota dan DPRD masing-masing, serta kejujuran dan profesionalisme birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku, sebagai eksekutor strategi pembangunan.

Masalah pendidikan tidak berakhir hanya dengan pemberian Kartu Maluku Pintar kepada anak-anak keluarga miskin saja. Masih ada banyak masalah di bidang pendidikan yang mesti diselesaikan dari waktu ke waktu.

Beberapa masalah di bidang pendidikan yang menonjol, meliputi : keterbatasan gedung sekolah; penyebaran guru yang tidak merata; fasilitas teknologi informasi di sekolah-sekolah yang sangat minim; tingkat kompetensi guru yang masih rendah; pendidikan yang tidak berbasis kompetensi dan potensi wilayah; dan angka putus sekolah yang meningkat. Masalah-masalah pendidikan ini,mesti diseesaikan tidak hanya dalam rangka mengurangi jumlah orang miskin saja, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di Maluku.

Keterbatasan gedung sekolah, ialah jumlah sekolah yang ada tidak sebanding dengan jumlah gedung sekolah, yang berarti 1 (satu) gedung dipakai bersama untuk lebih dari 1 (satu) sekolah. Ini terjadi untuk semua jenjang pendidikan. Selama tahun ajaran 2013/2014, untuk tingkat sekolah TK jumlah sekolah 417 terdiri dari 389 gedung, SD sebanyak 1.723 sekolah dengan 1.417 gedung, SMP sebanyak 567 sekolah dengan 457 gedung dan SMA sebanyak 231 sekolah dengan gedung sebanyak 181 buah.

Hingga tahun ajaran 2017/2018 kondisi ini tidak jauh berbeda. Hal ini terjadi terutama di daerah perkotaan dan pinggiran perkotaan. Akibat dari keterbatasan gedung sekolah, satu gedung sekolah ditempati lebih dari satu sekolah, ialah proses pembelajaran tidak berjalan maksimal sesuai dengan rencana kurikulum. Dampaknya, ialah kualitas pendidikan tidak sesuai standar, dan akses anak usia sekolah menjadi terbatas, serta biaya pendidikan (uang sekolah + biaya transport ke sekolah) menjadi tinggi, yang berakibat pada angka murid putus sekolah yang relatif meningkat dari tahun ke tahun, walau masih di bawah 1% dari anak usia sekolah. Namun, itu berarti masih ada banayak putra-putri Maluku usia sekolah yang tidak bersekolah.

Secara umum, rasio guru dan murid relatif memadai (berkisar 1 : 20), namun penyebaran guru tidak merata. Guru pada umumnya bertumpu di daerah perkotaan dan pinggiran perkotaan, sementara daerah pedesaan/pedalaman mengalami kekurangan guru. Bahkan ada kabupaten (Seram Bagian Barat) yang rasio guru dan murid berkisar 1 : 100 an. Ini baru dari segi jumlah, jika dikaji lebih dalam, yaitu rasio guru mata pelajaran per sekolah, kesenjangan akan semakin parah.

Perkembangan penggunaan teknologi informsi dalam proses pembelajaran merupakan suatu keharusan. Guru dan siswa di Provinsi Maluku sudah harus menggunakan teknologi informasi sebagai sarana belajar mengajar, sebagai solusi murah untuk mengakses materi pembelajaran yang berkualitas, tanpa harus meninggalkan lokasi sekolah untuk pergi mencari bahan ajar. Sementara itu, sebagian besar sekolah belum tersentuh fasilitas informasi teknologi dalam proses pembelajaran.

Basis sumberdaya alam Provinsi Maluku yang utama adalah laut dan pertambangan. Faktanya, penyiapan sumberdaya manusia trampil terdidik (teknisi) yang berkompeten dalam bidang kelautan dan perikanan maupun teknisi pertambangan, dalam kerangka mengisi bidang kerja dalam industri perikanan dan kelautan maupun pertambangan, sangat minim bahkan tidak ada. Padahal kesempatan kerja dibidang-bidang dimaksud terbuka sangat luas saat ini maupun dimasa yang akan datang. Akibatnya, lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi setiap tahun menambah jumlah pengangguran terdidik di Maluku.

Berdasarkan data statistik pendidikan (BPS Provinsi Maluku), dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka siswa putus sekolah pada tingkat SMP dan SMA terus meningkat. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, tetapi diduga faktor dominan ialah : ketiadaan SMP di desa atau desa tetangga, ketiadaan SMA di pulau yang bersangkutan; rendahnya ke­mampuan ekonomi keluarga untuk menyekolahkan anaknya di luar desa/pulau.

Tantangan menyelesaikan masalah mendesak di bidang pendidikan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih tersebut, bukanlah hal yang mudah, karena itu penyelesaian nya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis.

Maluku sebagai wilayah kepulauan memerlukan pendekatan menyelesaikan masalah pendidikan yang berbeda dengan wilayah daratan. Karena, di satu pulau yang terdiri dari beberapa desa, dengan murid usia sekolah tingkat SMP misalnya, yang relatif sedikit, sehingga jika dibangun sekolah SMP di pulau itu, bisa-bisa jumlah murid dalam satu kelas bisa hanya 5 -6 murid. Dilain sisi, jika tidak ada SMP di pulau itu, maka anak-anak usia SMP dan juga SMA/SMK akan terancam putus sekolah. Sebaliknya, jika harus ada SMP dan SMA/SMK di pulau itu, dengan semua sarana dan prasarana pendidikan yang standar, termasuk tenaga guru dengan standar kualifikasi kompetensi, menjadi sangat mahal untuk seluruh Maluku. Dilain pihak, anak-anak usia sekolah tersebut di pulau-pulau itu, berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak dengan standar sama seperti anak-anak seusia di perkotaan.

Karena itu, pendekatan konvensional seperti yang dilakukan sampai sekarang sudah harus diganti, jika ingin terjadi pemerataan dn peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Maluku. Solusi terbaik ialah membangun sentra pendidikan menengah (SMP dan SMA/SMK) di satu pulau tertentu yang berdekatan dengan beberapa pulau lain. Sentra pendidikan menengah itu juga dibangun asrama untuk menampung anak-anak yang berasal dari pulau lain, dengan pemerintah memberi subsidi makan sehari-hari. Subsidi makan ini, tidak 100% tetapi kurang dari itu. Bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, diberi subsidi penuh.

Segala fasilitas pendidikan (ruang kelas dengan berbagai fasilitas kelas, perpustakaan dan ruang baca, ruang guru, laboratorium lengkap, ruang dan fasilitas ICT untuk belajar jarak jauh, fasilitas wifi, dan tenaga lisrik, dll) harus dengan standar minimal yang sama dengan di perkotaan. Demikian juga tenaga guru per bidang studi yang telah memiliki sertifikat kompetensi guru, harus ditempatkan pada sentra pendidikan dimaksud. Dengan demikian,tidak perlu membangun SMP atau SMA/SMK di semua pulau berpenduduk, sehingga bisa efisien dari segi tenaga guru dan gedung sekolah serta fasilitasnya. Jika dihitung-hitung, memang sedikit lebih besar biaya yang diperlukan, tetapi lebih efektif dan outcome (hasil guna) nya terukur dan tertanggung jawab kualitasnya.

Skenarionya ialah dengan mengembangkan dan memperluas gedung sekolah yang telah ada di pulau yang akan dijadikan sentra pendidikan menengah itu. Kemudian, guru-guru yang ada di wajibkan mengikuti pelatihan dan ujian kompetensi guru. Kepada guru-guru yang bertugas di daerah terpencil diberi tunjangan daerah terpencil dengan standar ukuran keterpencilan tempat tugasnya.Tunjangan ini sebagai rangsangan agar guru-guru terdorong untuk mau bertugas di daerah terpencil.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa, maka dibangun SMK-SMK yang berbasis pada potensi sumber daya alam setempat, sehingga lulusan nya memiliki kompetensi ketrampilan tertentu yang dapat dikembangkan sebagai basis bisnis start-up nya. Kompetensi ketrampilan yang diberikan kepada siswa SMK tersebut bukan cuma kompetensi ketrampilan dasar semata, tetapi kompetensi ketrampilan yang berorientasi pada tuntunan dunia kerja dan dunia bisnis masa depan.

Hal-hal yang dikemukakan diatas, mungkin di­anggap terlalu ideal. Tidak ada pilihan jika kita ingin membangun generasi muda Maluku masa depan yang cerdas dan berkualitas serta mampu berkompetisi di era globalisasi. Kalo mau biasa-biasa saja, ya gampang dan mudah serta murah. Tapi itu sama artinya dengan kita tidak mempersiapkan generasi muda Maluku yang berkualitas dan kompetitif di jaman now dan in the future.- #karpan6september2018. (*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top