OPINI

HARAPAN EKONOMI KELAUTAN MALUKU

Ahmad Mony

Oleh : Ahmad Mony, Peneliti Pada Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB (PSP3 IPB)

 

Wacana kesejahteraan akan tetap menjadi arena utama dalam perdebatan intelektual maupun publik menyambut kepemimpinan baru Maluku di  medio Juni 2019.

Suksesi kepemimpinan tersebut akan menjadi tonggak penting harapan publik Maluku terhadap implementasi program-program pemerinahan baru yang diusung dalam pemilukada 2018.

Menilik karakter geografis wilayah Maluku dengan luas laut yang sangat besar, ada pertanyaan mendasar untuk kepemimpinan mendatang, apa terjemahan praksis dari program pembangunan kelautan (Ocean Policy) yang akan menjadi program strategis menuju visi kesejahteraan Maluku?

Hemat penulis, sumberdaya kelautan bisa didorong sebagai proyeksi utama penghela ekonomi Maluku. Karakteristik geografis serta potensi kelautan Maluku termasuk paling tinggi, namun belum optimal dieksplorasi dan dieksploitasi untuk tujuan-tujuan ekonomi.

Maka, visi kepemimpinan Maluku harus berani mendeklarasikan identitas kepemimpinannya sebagai kepemimpinan biru yang meletakan ekonomi kelautan (Oceanomics) sebagai arah baru pembangunan Maluku.

Sumberdaya kelautan tersebar pada berbagai sector ekonomi mulai dari perikanan tangkap dan budidaya, wisata bahari, jasa kelautan, energi terbarukan, hingga minerba dan migas di lepas pantai. Tulisan ini hanya mengupas secara mendalam ekonomi kelautan dari sektor perikanan tangkap.

Paradoks Ekonomi Kelautan Maluku

Peluang untuk mewujudkan kesejahteraan sejatinya sangat terbuka, jika visi kepemimpinan Maluku memahami karakter, jati diri, dan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Laut yang melingkupi hampir 90 persen wilayah Maluku sepertinya belum dianggap sebagai potensi ekonomi besar yang dapat dikelola sebagai sumber utama pendapatan daerah. 

Salah fokus pengelolaan sumberdaya ini menyebabkan potensi kelautan menjadi arena ekonomi periferal, dan menjadi pintu masuk bagi praktek-praktek ekonomi hitam yang beraktifitas melalui modus penangkapan ikan ilegal dan merusak (destructive and illegal fishing) di perairan Maluku.

Praktek ini berdampak pada kerusakan sumberdaya, menurunnya pendapatan rumah tangga nelayan, dan ketimpangan ekonomi antar pelaku usaha besar dan kecil. Disisi lain, Maluku sebagai pemilik wilayah dan sumberdaya hanya mendapat dampak kecil ekonomi dalam bentuk pajak dan pendapatan non pajak, dan mewarisi kerusakan sumberdaya.

Padahal perairan Maluku memiliki potensi sumberdaya perikanan tangkap yang sangat besar meliputi perikanan tangkap ikan pelagis besar, pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, dan lainnya. Berdasarkan kajian KKP (2016), estimasi potensi sumberdaya ikan di perairan Indonesia mencapai 12,5 juta ton yang tersebar di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP).

Maluku memiliki potensi perikanan sebesar 24,4 persen dari estimasi potensi tersebut yang tersebar di tiga wilayah pengelolaan perikanan, yakni WPP 714 yang meliputi Laut Banda sebesar 431.069 ton, WPP 715 yang meliputi Laut Seram dan Teluk Tomini sebesar 631.703 ton, dan WPP 718 yang meliputi Laut Arafura dan Laut Timor sebesar 1.992.730 ton.

Faktanya, kekayaan sumberdaya perikanan tersebut tidak simetris dengan tingkat pemanfaatannya. Umpamanya, untuk jenis ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna, potensi yang ada di Laut Arafura (WPP 718) sebesar 489.795 ton dengan jumlah tangkap yang dibolehkan sebesar 391.836 ton, sementara tingkat pemanfaatan hanya sebesar 0.65.

Hal ini terjadi hampir di tiga WPP yang melingkupi perairan Maluku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ada kesenjangan besar dalam perencanaan pembangunan daerah dengan potensi ekonomi kelautan yang dimiliki untuk mencapai visi kesejahteraan Maluku.

Kelautan dan Kesejahteraan

Laporan Kantor BI Maluku (2018) pada triwulan IV 2018 menunjukan pertumbuhan ekonomi wilayah berada pada rentang 5,57% – 5,97%. Berdasarkan lapangan usaha atau sektor, kinerja perekonomian pada periode ini didorong oleh peningkatan kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Industri Pengolahan. Namun, laporan ini juga mengkritisi kinerja ekspor daerah yang kurang baik, terutama ekspor komoditi perikanan karena masalah produksi, kualitas dan pangsa pasar komoditi.

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peluang besar untuk menghela pertumbuhan ekonomi wilayah jika pemerintah daerah memiliki cetak biru pembangunan kelautan dan perikanan yang jelas dan terarah, terutama untuk menjawab masalah dan isu strategis yang menghambat pengembangan sektor kelautan dan perikanan Maluku. Perlu re-orientasi sektor kelautan dan perikanan dalam kebijakan daerah untuk menjawab isu-isu utama seperti peningkatan pendapatan daerah. 

Sebagai perbandingan, re-orientasi kebijakan kelautan dan perikanan nasional oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui perang terhadap praktek illegal fishing, memiliki dampak ekonomi besar terhadap pendapatan sektoral, peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, hingga terpukulnya industri pengolahan perikanan negara tetangga seperti Cina dan Thailand. Data KKP sebagaimana dilansir dalam Buku Putih Laut Masa Depan Bangsa (2017) menyebutkan bahwa aktifitas illegal fishing yang dilakukan oleh armada perikanan tangkap Thailand yang beroperasi di perairan Maluku menghasilkan pendapatan korporasi yang sangat besar. 

Hasil tangkapan mereka di perairan Maluku sebagian besar disetor ke Thai Union Group PCL, perusahaan pengalengan tuna terbesar dunia yang bermarkas di Thailand. Pendapatan Thai Union Group PCL dari penangkapan tuna mencapai 3,44 miliar dollar AS pada 2014. Bandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Maluku sebagai tempat asal tuna yang hanya Rp 11,6 miliar rupiah atau setara 860.000 dollar AS pada periode yang sama.

Pendapatan sebesar itu hanya dengan mengoperasikan 156 kapal eks-asing, yang mayoritas berasal dari Thailand yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Ambon. Sebuah korporasi asing dapat memperoleh pendapatan besar melebihi pendapatan daerah tempat sumberdaya dieksploitasi.

BUMD Perikanan

Penjelasan diatas memberi gambaran besar tentang kekuatan pengelolaan sektor kelautan sebagai salah satu pilar ekonomi wilayah. Ekonomi kelautan Maluku (Maluku Oceanomics) harus diterjemahkan dalam ranah kebijakan yang tepat sebagai dasar membangun perekonomian daerah.

Salah satu kekuatan ekonomi tersebut menyangkut pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap melalui pembentukan sebuah badan usaha milik daerah yang fokus pada kegiatan produksi dan pengolahan. 

Terdapat tiga pendekatan kesejahteraan dengan mendirikan sebuah badan usaha perikanan di Maluku (BUMD Perikanan), yakni, pertama, mendorong peningkatan pendapatan daerah dari aktfitas produksi, pengolahan, hingga pemasaran.

Potensi pasar perikanan tangkap terbuka lebar seiring dengan tingginya permintaan konsumsi komoditi perikanan global maupun permintaan industri pengolahan perikanan. Siaran pers Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku menyebutkan nilai ekspor perikanan Maluku diperkirakan mencapai 10 juta dolar AS sampai akhir tahun 2018. 

Kedua, Pemda melalui BUMD Perikanan dapat membangun skema kemitraan strategis dengan nelayan kecil untuk mengatasi kendala-kendala teknis produksi maupun pemasaran sebagai bagian dari tanggung jawab meningkatkan pendapatan rumah tangga perikanan; dan ketiga, membangun BUMD yang padat karya seperti ini memiliki dampak besar terhadap penyerapan lapangan kerja, mulai dari lapangan kerja di aktifitas penangkapan hingga pengolahan. (***)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top