NEWS UPDATE

Hari Ini, KPK Akan Hadirkan 12 Wajib Pajak Dalam Sidang Tipikor

La Masikamba

PENGADILAN Tipikor Ambon akan kembali menggelar sidang perkara suap atau gratifikasi wajib pajak atas terdakwa La Masikamba selaku mantan Kepala Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon dan terdakwa Sulimin Ratmin selaku supervisor pemeriksa pajak madya KPP Pratama Ambon, Selasa, 12 Maret 2019, hari ini.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Feby Dwi­yandospendy, sesuai agenda JPU akan menghadirkan sebagian dari 12 wajib pajak di Ambon sebagai saksi untuk terdakwa La Masikamba.

“Jadi saksi-saksi di Minggu pertama dan Minggu kedua ini tentang dakwaan kesatu, yakni operasi tangkap tangan (OTT) dan suap. Sedangkan di Minggu ketiga (Selasa, hari ini) untuk terdakwa La Masikamba sudah masuk ke dakwaan kedua, yakni soal tindak pidana gratifikasi, dimana saksi-saksi nanti berasal dari sebagian 12 wajib pajak,” ungkap Feby.

Sedangkan di Minggu ketiga untuk terdakwa Sulimin Ratmin, sesuai agenda sudah masuk pada pemeriksaan terdakwa.

“Untuk terdakwa Sulimin Ratmin, minggu depan sudah pemeriksaan terdakwa, dan minggu berikutnya pembacaan tuntutan. Jadi diperkirakan awal Maret kasus ini sudah diputus oleh pengadilan,” jelas Febby.

Sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU, dari hasil pelaporan pajak oleh KPP Pratama Ambon, selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon, yang salah satunya adalah Direktur CV. Angin Timur Anthony Liando.

Dan 12 wajib wajib pajak itu diantaranya, Hengki Priwanto alias Wani, Leonrad Tanjung (Bos Swalayan Alfa), Jhon Tuhuteru (Bos Toko 51), Shanahan Alfred (Bos Dian Pertiwi), Andreas intan alias Kin Fui (Bos Toko Liang), Loa Natalia, Hong Hartono Honganda, Sotan Angkilando Robin (Bos Toko Sukamaju/Hotel Mulia). Andi Wibawa, Tan Pabula (Bos Hotel Amans dan Santika Hotel), dan Suryanto L (Bos Indo Jaya).

Berdasarkan surat tersebut, pada 15 Agustus 2018 terdakwa La Masikamba selaku Kepala KPP Pratama Ambon menandatangani kertas kerja pemeriksaan yang berisikan data awal dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala KPP Pratama Ambon, terdakwa La Masikamba secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah menerima pemberian berupa uang dari beberapa pengusaha atau wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Ambon.

Para pengusaha itu d0iantaranya, Bob Tanizaal, Oei Winardy Jefry, Jonny De Quelju, Mece Tanihatu, serta pengusaha dan wajib pajak lainnya dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Nomor 1520015265693 atas nama Muhammad Said, yang seluruhnya berjumlah Rp 7.475.950.000.

Dengan rincian, penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.401.700.000, penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 4.479.250.000, dan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp. 1.595.000.000.

Selama menggunakan rekening Muhammad Said dalam kurun waktu antara 22 Februari sampai 28 September 2018, terdakwa juga menerima sejumlah uang secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank Mandiri nomor 1600002185698 atas nama Sujarno.

Dengan cara memerintahkan Akmal dan Jubaida Kadir untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening tersebut, dan menggunakan keterangan transaksi “menabung” yang seluruhnya berjumlah Rp 406.000.000.

Dengan rincian, 22 Februari 2018 sebesar Rp 10.000.000, 27 April 2018 sebesar Rp 15.000.000, 7 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000, 11 April 2018 sebesar Rp 50.000.000, 22 Mei 2018 sebesar Rp 15.000.000, 23 Mei 2018 sebesar Rp 15.000.000, 3 Agustus 2018 sebesar Rp 51.000.000.

6 Agustus 2018 sebesar Rp 15.000.000, 20 Agustus 2018 sebesar Rp 75.000.000, 10 September 2018 sebesar Rp 100.000.000, 12 September 2018 sebesar Rp 15.000.000, dan 28 September 2018 sebesar Rp 20.000.000.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang. Padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum. 

Perbuatan terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 7.881.950.000.00 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 23 huruf d, e dan f UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 25 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dan Pasal 4 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat ( 1) KUHP. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top