---------
HUKRIM

Hari Ini Pemeriksaan Saksi Dimulai, Soal Kasus Barkah Pattimahu

RakyatMaluku – KONSULTAN politik, Barkah Pattimahu akhirnya tersandung kasus hukum setelah dia dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Ambon di Polres Pulau Ambon dan Pp Lease, Kamis, 18 Mei.

Atas laporan DPC PDIP Kota Ambon, Polres Pulau Ambon melalui Satuan Reserse Kriminal langsung bekerja dengan mengambil keterangan dari Sekretaris PDIP Kota Ambon Jafry Taihutu.

“Iya, kemarin (Kamis) ada laporan oleh PDIP tentang PKI, dan sudah kami periksa saksi pelapor (Jafry Taihutu, red). Besok (Sabtu,) kita periksa saksi-saksi lainnya. Setelah itu si terlapor (Barkah Pattimahu, red) akan kita mintai keterangannya,” kata Kasat Reskrim AKP RE Adikusuma kepada Rakyat Maluku di ruang kerjanya, Jumat, 18 Mei.

Sebelumnya, Barkah Pattimahu dilaporkan atas dugaan melakukan penghinaan terhadap partai PDI Perjuangan, sebagaimana yang disampaikan Barkah di salah satu media terkait proses politik yang sementara berjalan di Maluku.

Pernyataan Barkah Pattimahu dianggap sangat menyesatkan, lantaran dirinya menyoroti soal sejarah berdirinya PDI Perjuangan. Dalam pernyataannya, Barkah mengatakan bahwa jika menoleh ke sejarah berdirinya PDI Perjuangan itu ada beberapa partai yang berfusi, salah satu diantaranya adalah PKI.

Kepada wartawan, Sekretaris PDI Perjuangan Kota Ambon, Jafry Taihutu mengatakan, pernyataan yang disampaikan konsultan politik, Barkah Pattimahu itu merupakan pernyataan yang tidak menyenangkan bagi PDI Perjuangan. Pernyataan bahwa unsur berdirinya PDI Perjuangan itu salah satunya adalah unsur PKI itu salah besar.

Data dan faktanya ada pada koran yang dilansir. Dan PDI Perjuangan sebagai partai politik, sudah barang tentu merespon pernyataan Barkah dengan langkah hukum. Oleh karena itu, melalui Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kota Ambon Fandro Wattimury bersama Elvis Zaidmas Watubun Kabid Maritim, telah menyampaikan laporan resmi ke Polres Pulau Ambon dan PP Lease.

“Kalau dia tau sejarah proses penederrhanaan partai ketika orde baru, dimana ada ketiga unsur partai yang dulu berfusi dan PDI Perjuangan samaa sekali tidak ada unsur PKI,” ujar Jafry.

Kata dia, yang berfusi pada tanggal 10 Januari 1973 itu adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), partai Musyawarah Rakyat Bangsa (Murba), dan juga partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Itu adalah partai yang melakukan deklarasi fusi pada pendirian PDI kala itu.

“Pernyataan barkah seperti itu, adalah sebuah tindakan pencemaran nama baik terhadaap partai kami. Dan sebagai parpol yang taat dan fatsun pada proses hukum, secara resmi kami telah melaporkan yang bersangkutan di polres Ambon,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, pernyataan konsultan politik, Barkah Pattimahu bahwa aspek sejarah berdirinya PDI Perjuangan itu ada PKI itu sangat mengusik independensi PDI Perjuangan sebagai salah satu kekuatan politik.

Menurutnya, kalau cuma hal kecil, tentu pihaknya tidak akan merasa terusik. karena PDIP sudah terbiasa sejak orde baru hingga saat ini diusik oleh orang lain. Tetapi bagi PDIP, ini adalah hal yang prinsipil, sehingga pihaknya harus memberikan keteranggan ke public bahwa penjelasan Barkah Pattimahu itu adalah informasi yang luar biasa menyesatkan.

“Oleh karena itu, apa yang dikatakan Barkah Pattimahu bahwa PKI adalah bagian dari sejarah PDI Perjuangan adalah informasi yang menyesatkan. Karena PDI Perjuangan itu difusikan oleh beberapa parol, yakni PNI, Murba, Parkindo, partai Katolik, dan juga IPKI. dan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang anti PKI,” tegasnya. (AAN/R1)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top