NEWS UPDATE

Hemat Rp.200 Juta, JCH Maluku Ke Makassar Carter Pesawat

Komisi D DPRD Provinsi Maluku Saadiyah Uluputy Saat menggelar pertemuan dengan Kementerian Agama Maluku dan maskapai penerbangan untuk keberangkatan Jamaah Calon Haji Maluku.

PT.Lion Air Grup mendapat kepercayaan dari Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku guna mengangkut Jemaah Calon Haji (JCH) asal Maluku yang akan berangkat menuju embarkasi Makassar pada Juli 2019.

Pilihan menggunakan maskapai PT.Lion Air di tahun haji ini dengan berbagai pertimbangan, diantaranya memperhatikan situasi ekonomi dan kemudahan yang didapatkan JCH serta penyelenggaraan menuju emberkasi Makassar. 

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku Saadiyah Uluputy menerangkan, sebelum pilihan jatuh ke PT.Lion Air Grup, pihaknya telah mengundang PT. Garuda Indonesia dan PT.Lion Air untuk mengikuti rapat guna didengarkan secara seksama jadwal penerbangan dan juga nilai tiket yang ditawarkan masing-masing maskapai. 

Akan tetapi dari penawaran yang disampaikan, PT.Lion Air Grup memiliki beberapa varian pilihan menggunakan maskapainnya untuk mengangkut rombongan dalam jumlah besar. Diantaranya sistem carter pesawat.

Secara tehnis, PT. Lion Air mengaku, dengan carter pesawat maka ada kemudahan tersendiri yang dapat membantu pihak penyelenggara dalam hal ini Kementrian Agama Maluku untuk memberangkatkan para CJH dari Maluku ke emberkasi Makassar.

“Kami menginginkan penerbangan itu layak, nyaman dan aman untuk JCH kita dari Maluku yang akan menuju Makassar. Dari evaluasi kami, sistem reguler dan carteran maka lebih baik carter, sebagaimana yang ditawarkan Lion Air, untuk harga tiketnya pun masih kompetitif,” beber Saadiyah kepada wartawan di ruang kerjanya. Selasa 11 Juni 2019.

Selain itu, sesuai taksiran ada penghematan anggaran sekitar Rp200 juta biaya pengeluaran para JCH jika menggunakan sistem reguler.

Dengan sistem carter pesawat, penyelenggara tak akan terpengaruh dengan jadwal penerbangan reguler dalam mengagendakan kedatangan dan pemulangan JCH dari dan menuju emberkasi Makassar, hal ini sangat membantu pihak penyelenggara dan tidak menambah beban ekonomi bagi penyelenggara maupun JCH yang akan tiba di Makassar.

Kepala Kanwil Maluku Fesal Musaad juga mengaku, dari dua mekanisme yang ditawarkan masing-masing maskapai, pihaknya menginginkan kedatangan rombongan JCH dari Maluku sesuai dengan jam masuk asrama haji Sudiang Makassar.

Namun tentu dengan mekanisme reguler, panitia penyelenggara tidak akan dapat mengatur penerbangan sesuai jam masuk. Sementara carter akan sangat memudahkan penyelenggara dan rombongan JCH sendiri.

“Kita putuskan penerbangan itu sudah pasti yang terbaik untuk para JCH kita, kasihan kan mereka sudah berhari-hari berminggu-minggu dari tempat tinggal yang jauh, kalau tiba di Makassar belum masuk jam asrama haji, sudah pasti sangat merepotkan,” kata Fesal.

Kementerian Agama Maluku juga memberikan apresiasi untuk pemerintah provinsi bersama DPRD Maluku yang bersedia memberikan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku guna menanggung biaya operasional para JCH selama berada di Ambon dan emberkasi Makassar seperti membayar buruh angkut dan transfortasi darat dan bagasi di Ambon dan Makassar, serta biaya over bagasi masing-masing JCH  senilai Rp.1.804.00. 

Jika ditotalkan dengan jumlah kuota haji dari Maluku sebesar 1272 JCH maka pemerintah akan mencairkan dana sebesar Rp.2.294.688.000.

Fesal mengaku rancangan biaya operasional yang disampaikan pihak penyelenggara mempertimbangkan kebutuhan eknomi saat ini. Sehingga mengalami peningkatan sedikit jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Sementara untuk tiket penerbangan pulang pergi Ambon-Makassar tetap ditanggung masing-masing JCH. 

“Saya juga perlu sampaikan, untuk musim haji ini kami mengusulkan ada tambahan 460 kuota untuk Maluku akan tetapi yang disetujui hanya seratus lebih, sehingga total JCH kita dari Maluku adalah 1.272, kita tentu patut bersukur dengan tambahan kuota, sehingga dapat memotong waiting list (daftar tunggu) menjadi delapan tahun,” bebernya.

Tambahan kuota haji inipun telah dibagi rata ke seluruh kabupaten/kota di Maluku dengan menggunakan sistem proporsional yang menciptakan keadilan bagi ummat muslim di Maluku.

Menurut Fesal, pihaknya tidak ingin ada ketimpangan dalam daftar tunggu haji di Maluku, semua daerah harus sama. Pembagian ini pun mempertimbangkan umur para JCH dan penduduk muslim di suatu kabupaten/kota yang ada di Maluku.

“Sebagai pengejawantahan dari keadilan maka kami proporsional dalam membaginya, kita juga akan terus memantau dan memonitoring jika ada tambahan kuota haji kita akan usulkan lagi,” kata Fesal. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top