NEWS UPDATE

Hidup Orang Sodara Harus Jadi Karakter Orang Maluku

HARI ini, 19 Januari 1999, 20 tahun lalu konflik Maluku pecah. Tragedi kemanusian bernuansa SARA itu harus tetap diingat oleh semua generasi di provinsi seribu pulau ini. Bahwa kita pernah punya kenangan pahit.Kenangan pahit yang tidak boleh lagi terjadi karena saat ini semua kita sudah menikmati buah manis dari kenangan pahit tersebut.

”Ini bukan persoalan penghargaan, baik itu penghargaan daerah dengan kerukunan umat beragama yang tinggi, yang baru saja diberikan Kementrian Agama Republik Indonesia, atau penghargaan Adipura beberapa kali. Itu formal saja, Tapi mestinya kerukunan yang sudah kuat terbina setelah konflik pecah 20 tahun lalu itu harus menjadi karakter kita,” demikian komentar Dr. John Ruhulesin, mantan ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) ketika dimintai komentarnya terkait 20 tahun konfik Maluku, Jumat, 18 Januari 2019.

John katakan, ‘hidop orang sodara’ sejatinya harus menjadi karekter orang Maluku, dan menurutnya karakter itu sudah mulai terbangun berdasarkan kesadaran bahwa 20 tahun yang lalu itu adalah sebuah kenangan yang pahit dan kenangan itu menjadi pengalaman dan guru yang sangat baik.

”Ini bukan soal penilaian, tapi realitanya. Hidop orang sodara itu sudah mulai menjadi karakter orang Maluku. Karakter inilah yang harus terus kita bina agar Maluku bisa menjadi contoh yang baik bagi Indonesia bahkan dunia,” ujar Ruhulesin.

Ia menyarankan agar karakter hidop orang sodara itu harus terus dirawat melalui peningkatan secara kualitatif proses-proses perjumpaan dan interaksi serta dialog-dialog di tengah-tengah keberagaman yang ada.

”Satu hal lagi, hal-hal itu harus juga dibarengi dengan membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat serta proses-proses pembangunan kesejahteraan bersama,” usulnya.

Ditambahkan, kalau ada riak-riak, misalnya  ketegangan antar kampung karena masalah tanah dan lain-lain, harus diselesaikan secara cepat dengan pendekatan kekeluargaan, selain itu penegakan hukum yang adil harus diterapkan sehingga tidak terlanjur bias.

Menghadapi agenda politik pilpres dan pileg, John Ruhulesin, mengimbau agar menghindari politik kekuasaan. 

”Politik kekuasaan harus dihindari, yang dibangun haruslah politik kesejahteraan. Selain itu, harus juga dihindari politik uang serta politik identitas agama,” paparnya.

Ia menekankan, demokrasi di daerah ini harus dirawat dengan benar dengan bermuara pada kemandirian masyarakat berdasarkan Pancasila yang menjadi landasan bernegara.

Sementara itu, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Dr Hasbollah Toisuta yang juga dimintai komentarnya oleh koran ini, tadi malam mengimbau agar hari ini, 19 Januari 2019, semua komponen masyarakat Maluku harus refleksi.

”Selaku salah satu komponen Malino, saya menyarankan agar tanggal 19 Januari, dimana tepat 20 tahun konfil Maluku pecah, kita semua harus melakukan refleksi,” kata Toisuta.

Refleksi itu harus dibarengi dengan keinginan untuk terus membangun hubungan-hubungan orang basudara dengan cara menjalin komunikasi dan hubungan-hubungan persahabatan dan kebersamaan sesama orang sodara.

Menurutnya, orang Maluku juga harus punya kemampuan untuk menconter semua isu dan berita-berita hoax yang bisa cenderung memecah-belah persatuan dan kebersamaan orang sudara yang sudah kuat di Maluku.

Menjelang agenda politik, pilpres dan pileg, Toisuta menilai banyak isu dan berita hoax serta ujaran-ujaran kebencian yang cenderung memecah-bela persatuan dan kehidupan orang sodara. Karena itu, ketahanan masyarakat Maluku harus teruji untuk menghadapinya.

Rektor IAIN ini justru menilai ketahanan masyarakat Maluku terhadap upaya-upaya memecah-bela sudah semakin kuat dan kokoh. 

”Sejauh ini, orang Maluku tidak lagi terpancing dengan segala isu yang cenderung memecah-bela kehidupan orang basudara. Lihat saja, indeks kerukunan di Kota Ambon sebagai cerminan Maluku sudah sangat tinggi sehingga bisa mendapat penghargaan dari Kemenrtian Agama sebagai kota yang toleran,” ujar dia.

Karena itu, sebagaimana John Ruhulesin, Hasbollah Toisuta juga mengimbau agar ‘hidup orang sodara’ harus menjadi karakter orang Maluku. sehingga dari Maluku, kedamaian itu bisa terpancar ke Indonesia, bahkan dunia. Menata kembali sistem2 sosial yang terdistrosi dan renggang 

Hal yang sama disampaikan Dirjen Bimas Kristen Kementrian Agama RI, Prof Tommy Pentury.

Menurutnya, 20 tahun konflik Maluku, koalisi sosial masyarakat di daerah ini semakin kokoh.

”Ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat untuk membangun nilai-nilai sosial yang dilandasi nilai keagamaan yang luhur. Karena semua agama pastinya mengajarkan nilai yang baik,” cetusnya.

Ia berharap perisiwa 19 Januari 1999 itu menjadi pelajaran berharga di Maluku oleh semua generasi di provinsi ini.

”Kementrian agama dalam tugas utamanya melalui konsep  moderasi beragama terus konsern uuntuk mengupayakan agar tidak ada lagi paham-paham yang ekstrim yang menggunakan paham-paham agama yang keliru. Syukur di Maluku, hal itu sudah mulai terbangun dengan baik,” nilainya.

Dirjen Bimas Kristen ini juga berharap agar kedamaian dan hubungan orang sodara di Maluku bisa menjadi model bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. (NAM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top