NEWS UPDATE

Huwae : Jadwal Pelantikan Bukan Tanggung Jawab Parpol

Edwin Huwae

PRESIDEN Joko Widodo belum juga melantik Gubernur -Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024, penundaan pelantikan bukan baru pertama kali, sejak 11 Maret 2019 terus ditunda hingga saat ini.

Kabar terbaru, pelantikan akan diadakan 18 Maret 2019 (hari ini) itupun belum dapat dipastikan pihak manapun.

Gagalnya pelantikan tepat waktu sebagaimana komitmen pemerintah pusat menuai spekulasi politik ditengah masyarakat. Beragam asumsi dibalik tertundanya pelantikan pasangan Murad Ismial-Barnabas Orno terus mewarnai perdebatan sesama pendukung.

Para kader partai pengusung pasangan calon bertegline BAILEO juga saling sahut dimedia sosial, dengan tagar #penghianat dan #Pecundang. 

Kedua tagar itu dilontarkan para kader parpol dalam akun pribadi facebook mereka, sesaat setelah Ketua DPD-PDIP Edwin Huwae memposting kalimat.

”Tepuk Dada di kala Menang, lempar salah di kala masalah, itulah ciri Para Pencundang,” tulis Edwin, Minggu 17 Maret 2019, sekira pukul 13.00 WIT, kemarin.

Sontak sejumlah pemilik akun media sosial kembali mengeluarkan kalimat-kalimat sindiran, misalnya akun atas nama Azis Tunny I Pattisahusiwa, yang memposting pernyataan “Bung Besar ale su persis Teteruga pukul dada. Ada ambel uang di injury time, baru kalah di kampung sendiri. Prek par see !!!,” kecam kader Partai Gerindra itu.

Selain itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aziz Hentihu juga mengeluarkan pertanyaan pedas, “Sekali Layar Terkembang, Pantang Surut Jadi PENGHIANAT, APA KABAR PENGHIANAT ?msh di ambon ka ?,” tulis Hentihu.

Tak mau kalah, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Said Patta juga menyinggung komitmen ketua Hena Hetu yang tak lain adalah Edwin Huwae sebagai putra jazirah. Dalam statusnya politisi PPP itu menulis “Ketua Hena Hetu e e. Mau Lantik Jadi Gubernur itu Salah Satu Putra Jaizirah Leihitu Terbaik lai. Tapi tar apa-apa jua kaka. Makasih e,” tulis Said.

Status ini, kemudian dikomentari banyak orang, termasuk Edwin Huwae yang menulis politisi yang baik mestinya tak mencari kambing hitam, itu menunjukan ketidakmampuan menalar secara logis suatu peristiwa politik. 

“Cara mengkambinghitamkan person, adalah cara berpolitik zaman kegelapan, dan biasanya dimainkan oleh mereka yang hanya mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya.Untuk membangun Maluku yang Maju butuh para politisi yang smart, bukan dengan cara-cara seprti yang adik dan kelompokmu mainkan. Camkan itu !!!,” jawab Edwin.

Sebelumnya Edwin yang juga ketua DPRD Provinsi Maluku telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait sikap DPRD Provinsi Maluku mengenai tertundanya pelantikan kepada wartawan di lobi DPRD Maluku.

Pada kesempatan itu, Edwin menepis tudingan politik dibalik tertundanya agenda pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku.

Menurutnya, agenda pelantikan bukan ranahnya partai politik, gubernur ditetapkan dengan keputusan presiden, sehingga agenda pelantikan menjadi ranah pemerintah pusat.

Seandainya, partai politik berhak melantik gubernur, Edwin menegaskan pihaknya paling depan mendorong untuk segera pelantikan.

“Yang menjadi tanggungjawab partai politik, ya mengusung mengawal sampai pelantikan, tapi jadwal pelantikan bukan tanggungjawab partai politik karena sudah masuk ranah pusat.

Gubernur itu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.  Kalau hari ini Pak Murad dilantik dengan keputusan partai politik saya kira saya nomor satu yang akan dorong untuk segera dilantik,” tegas Edwin.

Edwin melanjutkan, pimpinan DPRD akan segera bertemu dengan Mendagri dan Mensesneg untuk memastikan jawal pelantikan. 

“Jadwal pelantikan bukan kewenangan kita. DPRD punya kewenangan adalah  dalam tahapan setelah ditetapkan KPU, DPRD melanjutkan permohonan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2018, dan itu sudah kami sampaikan sejak September 2018, pada saat berakhir masa jabatan Pak Bib dan Pak Ety, mestinya sudah ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang baru, tapi menurut telegram Mendagri, ditunggu jadwal pemerintah pusat, bisa saja pelantikan disesuaikan dengan jadwal Presiden,” ungkap Edwin. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top