NEWS UPDATE

Indonesia Maju Vs Indonesia Menang

-Debat Pilpres 2019

DUA pasangan calon presiden dan wakil presiden menghadiri debat pertama Pilpres 2019. Debat digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 17 Januari 2018.

Dipandu Ira Koesno dan Imam Priyono, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin berkesempatan menyampaikan visi-misi pertama. Dalam visinya, Jokowi mengusung tema Indonesia Maju.

“Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia. Semakin maju, semakin modern,” terangnya.

Misi yang akan diusung antara lain pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di antaranya seperti pemberian akses lahan, pendidikan kesehatan, dan hak atas pembangunan yang merata kepada rakyat.

Jokowi turut menyinggung penyelesaian HAM masa lalu. Dia berjanji akan menyelesaikan kasus itu secara tuntas.

“Termasuk penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Kita juga tetap harus waspada ancaman tetorisme hukum yang berkeadilan sosial,” pungkasnya.

Sementara Prabowo-Sandi, mengusung visi Indonesia Menang. Prabowo menjelaskan bahwa syarat menuju Indonesia menang mengharuskan adanya swasembada pangan, bahan bakar, air bersih, dan lembaga pemerintahan yang kuat.

“Jaksa, hakim, dan polisi harus baik. Tidak boleh diragukan integritasnya,” jelas Prabowo.

Prabowo juga memastikan akan menyelesaikan beragam masalah yang dihadapi bangsa hingga ke muaranya.

“Kami ingin selesaikan muara masalah,” pungkasnya. 

Kemudian sesi berikutnya asangan calon presiden-wakil presiden diberi kesempatan 3 menit menyampaikan visi misi di debat pertama. Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin diberikan kesempatan pertama oleh mmoderator debat.

Dalam visi misinya, Jokowi menegaskan komitmen menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).

“Kita masih memiliki kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Tidak mudah karena masalah kompleksitas dan pembuktian, harusnya ini sudah selesai pada peristiwa terjadi tapi kami tetap berkomitmen menyelesaikan kasus HAM,” ucap Jokowi.

Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin mengatakan negara harus didukung sistem hukum yang adil untuk penuntasan kasus HAM. Selain penegakan hukum harus berlaku tegas melalui reformasi kelembagaan, Jokowi juga menyinggung budaya taat hukum.

“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Jokowi.

Sementara Indonesia Menang menjadi visi capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di bidang hukum. 

“Karena kita merasakan ada indikator-indikator yang tidak menguntungkan. Di dunia ini ada 130 negara yang tidak berhasil dan enam negara yang berhasil,” ujar Prabowo saat membacakan visi misinya di awal debat Pilpres 2019.

Menurut mantan Danjen Kopassus ini, ciri negara berhasil adalah, ketika lembaga pemerintahan kuat termasuk lembaga peradilannya. Sebab itulah penegakan hukum perlu ditopang oleh kesejahteraan hakim, jaksa dan polisi.

“Hakim, jaksa polisi harus unggul, harus sejahtera. Dalam menghadapi masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme kita melihat dari muara masalah. Kita perlu cukup uang untuk kualitas hidup bagi pejabat kita agar tidak bisa dikorupsi, disogok,” terang Prabowo. 

Untuk bisa menggaji hakim, jaksa dan polisi dengan baik maka diperlukan uang dan penguasaan ekonomi.

Sebelum habis waktu tiga menit yang diberikan oleh moderator untuk paparan visi misi, penjelasan Prabowo dilanjutkan oleh cawapres Sandiaga Uno.

Sandi menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tidak tebang pilih dan tidak tajam ke bawah, apalagi tumpul ke atas.

Calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan membentuk birokrasi yang bersih dari korupsi. Salah satunya dengan meningkatkan gaji pejabat publik sehingga bisa meminimalisir korupsi.

Namun demikian, gaji besar itu akan diiringi ancaman hukuman keras bagi mereka yang masih melakukan praktik korupsi. Prabowo bahkan akan membuang oknum itu ke pulau terpencil.

“Kita bisa contoh negara lain, bisa kita taruh di pulau terpencil, seperti melakukan pekerjaan tambang pasir terus menerus mungkin,” urainya.

Prabowo juga mengaku sudah punya ide dalam mencari pendanaan gaji besar para pejabat publik tersebut.

“Saya akan meningkatkan tax ratio,” pungkasnya.

Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengatakan penting membangun budaya masyarakat memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas.

“Disabilitas dan non-disabilitas harus disamakan perlakuannya,” ucap Ma’ruf.

Ma’ruf menambahkan jawaban yang disampaikan Jokowi atas pertanyaan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno. Sandiaga sebelumnya memberi contoh soal pekerjaan bagi kaum disabilitas. Contoh yang dia diangkat adalah salah seorang disabilitas yang menjadi mentor di salah satu lapangan pekerjaan.

Tersedia 28 detik waktu tersisa yang bisa dimanfaatkan Ma’ruf Amin. Ma’ruf lantas berniat menguatkan perlunya perlakuan yang sama terhadap disabilitas dan non disabilitas dengan cerita Nabi Muhammad SAW. Namun sayang cerita tersebut terpaksa harus dia simpan.

“Nabi pernah mau ditegur,” kata Ma’ruf yang langsung terdiam karena mendengar bunyi “ting”, tanda waktu habis.

Awalnya Jokowi menjawab pertanyaan Sandi dengan mengatakan bahwa pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sudah berjalan. Jokowi mencontohkan besaran bonus atlet Asian Para Games yang setara dengan bonus atlet Asian Games.

“Kesetaraan di dalam event Asian ParaGames, kita memberikan bonus yang sama yang berlaga di Asian Games. Contoh misalnya yang mendapatkan emas dapat Rp 1,5 miliar, bisa kita berikan bonus Rp 500 juta (medali) perak, perunggu Rp 250 juta sama seperti atlet-atlet yang berada di Asian Games artinya kesetaraan betul-betul kita berikan kepada kaum disabiltas,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan paradigma terhadap penyandang disabilitas sudah berubah sejak diterbitkannya UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Paradigma yang berlaku sebelumnya, kata dia, adalah bantuan sosial kedermawanan. Tetapi dengan UU tersebut paradigma berubah menjadi pemenuhan hak.

Calon presiden petahana, Joko Widodo juga pada debat kali ini tidak setuju dengan ide lawannya, Prabowo Subianto dalam membentuk birokrasi yang bersih dari korupsi.

Adapun cara Prabowo membentuk birokrasi yang bersih adalah dengan menaikkan gaji para aparatur sipil negara (ASN).   

“Saya tidak setuju. Karena kita tahu, untuk mencegah korupsi ASN, sudah ada tunjangan yang besar, tunjuangan kinerja,” jelas Jokowi.

Di mata mantan gubernur DKI Jakarta itu, birokrasi bersih bisa dilakukan dengan perampingan. Dia juga akan menerapkan sistem meritokrasi. Integritas dan rekam jejak ASN menjadi acuan mereka bisa naik pangkat.

“Termasuk pengawasan internal yang kuat. Juga pengawasan eksternal, baik dari masyarakat, media untuk perbaikan kinerja,” pungkasnya

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkit permasalahan yang menimpa Kepada Desa Suhartono di Mojokerto yang terang-terangan mendukung dirinya kemudian dijebloskan ke penjara.

Hal itu dinyatakan Prabowo dalam sesi penegakan hukum di debat Pilpres perdana dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

“Kami ingin bertanya penegakan hukum yang pemerintah saat ini 4 tahun lebih. Yang kita temukan ada perasaan di masyarakat ada aparat yang diduga berat sebelah sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon 01 tapi tidak dihukum, tapi ada kepala desa di Jawa Timur yang mendukung kami langsung ditangkap,” ucap Prabowo.

Menurut dia perlakuan tidak adil itu merupakan pelanggaran HAM bagi masyarakat. Selanjutnya Prabowo juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat itu dijamin oleh UUD.

“Menurut saya ini perlu dipertimbangkan oleh bapak atau ada anak buah bapak yang mungkin berlebihan,” tegas mantan Danjen Kopassus.

Menanggapi itu, Jokowi berkilah agar Prabowo jangan menuduh. Karena semua yang dilakukan oleh aparat hukum sudah sesuai prosedur.

“Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo karena  ini negara hukum. Ada  prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang dilakukan. Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum,” tangkis Jokowi.

Fenomena tumpang tindih peraturan menjadi sorotan dua pasangan calon presiden dalam sesi pembahasan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) Debat Pilpres 2019.  

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa perlunya mengoptimalkan pengawasan dalam mekanisme pembuatan peraturan hingga ke tingkat bawah.

Jokowi menjanjikan perlu adanya pusat legislasi nasional untuk  mengontrol peraturan hingga ke tingkat perda, sehingga tumpang tindih aturan dapat dihindari.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto langsung menimpali bahwa penjelasan Jokowi tidak berbeda banyak dengan pandangannya.

“Kalau saya tidak lihat perbedaan, pemimpin bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan. Presiden adalah chief law enforcement officer yang menjawab pelaksanaan penegakan hukum itu ada tanggung jawab presiden,” jelasnya.

Hanya saja Prabowo melihat saat ini banyak terjadi tumpang tindih dalam peraturan. Ketua umum Partai Gerindra itu menilai kepemimpinan Jokowi belum mampu melakukan pembenahan aturan.

“Masalah sekarang ada terjadinya tumpang tindih maka kita butuh bantuan para pakar agar masalah ini cepat,” tegas Prabowo.

Capres incumbent, Joko Widodo, juga menyerang Partai Gerindra bentukan Prabowo Subianto. Serangan Jokowi menimbulkan perdebatan tentang perempuan di antara mereka.

Berawal dari saat Jokowi diberi kesempatan bertanya kepada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam sesi debat perdana Pilpres 2019 bertema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

“Dalam visi misi, bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayan perempuan. Tapi dalam struktur kepengurusan partai yang bapak pimpin, posisi strategis semua laki-laki. Bagaimana bapak menjawab inkonsistensi ini?” tanya Jokowi kepada Prabowo.

Bagaimana jawaban Prabowo? Ia mengakui bahwa Partai Gerindra yang dibangunnnya merupakan partai muda dan masih baru dalam perpolitikan Indonesia. 

“Kurang lebih 10 tahun, pada saat penyusunan kami memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan mau untuk muncul tapi di eselon-eselon, punya waketum Ibu Rachmawati Soekarnoputri, beberapa wakil ketua umum, sayap partai Perempuan Indoesia Raya,” terangnya.

Ia mengklaim bahwa Gerindra mempunyai porsi terbanyak perempuan dalam susunan caleg untuk Pemilihan Umum 2019. 

“Mungkin lebih banyak dari semua partai. UU memerintahkan 30 persen, kami mendekati 40 persen. Kami mengakui ini suatu perjuangan dan kami belum puas, tapi kami membuka peluang untuk emak-emak bergerak,” terangnya. 

“Pendukung kami paling keras adalah emak-emak di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Jokowi merespons jawaban Prabowo. Ia menyombongkan susunan kabinetnya yang diisi banyak menteri perempuan. Namun soal ini pun Prabowo punya jawaban lagi. Ia menyebut, ada menteri perempuan Jokowi yang kebijakannya merugikan kepentingan rakyat.

“Oke, kita hitung jumlah (perempuan). Tapi kalau bicara output (hasil), kita bisa bicara dan berdebat lebih lama lagi,” sanggah Prabowo. 

Menurut dia, yang terpenting adalah memberi kesempatan kepada kaum perempuan yang cakap dan pro rakyat. 

“Saya tak akan membanggakan hanya karena perempuan. Kalau perempuan tidak membela rakyat, maka tak perlu dibanggakan,” tegasnya. (RM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top