NEWS UPDATE

Inkrach, KPK Segera Eksekusi Bos Angin Timur

Ilustrasi

PUTUSAN  perkara suap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon tahun 2016 – 2018 atas terpidana Anthony Liando selaku Direktur CV. Angin Timur, di Pengadilan Tipikor Ambon telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkrach). 

Demikian dikatakan Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon Herry Setyobudi, saat dikonfirmasi koran ini, di ruang kerjanya, Jumat, 15 Februari 2019.

Menurut Herry, penetapan status inkrach tersebut karena hingga batas waktu tujuh hari, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung menyatakan sikapnya untuk melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Ambon atas putusan Pengadilan Tipikor Ambon.

“Hari ini (kemarin, red) tepat sudah tujuh hari setelah pembacaan amar putusan untuk terdakwa Anthony Liando. Dan sampai tutupnya Pengadilan Tipikor pada PN Ambon pukul 17.00 Wit tadi, pihak KPK tidak menyatakan sikapnya. Sehingga putusannya dinyatakan Inkrach,” tegasnya.

Selanjutnya, pihak Pengadilan Tipikor pada PN Ambon akan mengeluarkan salinan putusannya untuk diserahkan kepada Jaksa KPK, guna dilakukan eksekusi badan terhadap terpidana Anthony Liando.

“Dan hari Senin pekan depan,l nanti pihak pengadilan akan mengeluarkan salinan putusannya. Sehingga terpidana Anthony Liando bisa segera dieksekusi oleh Jaksa KPK berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Ambon,” jelas Herry.

Sebagaimana diberitakan, dalam putusan Pengadilan Tipikor Ambon itu, terpidana Anthony Liando dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun, dan membayar denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Sebab, perbuatan Direktur CV. Angin Timur itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap wajib pajak di Kantor KPP Pratama Ambon tahun tahun 2016 – 2018.

“Menyatakan, perbuatan terdakwa Anthony Liando terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Ten­tang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan, didampingi empat hakim anggota, Jenny Tulak, Felix Ronny Wuisan, Bernad Panjaitan dan Jefri Septa Sinaga, saat membacakan amar putusannya di ruang utama Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat, 8 Februari 2019.

Hal-hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). 

Kemudian perbuatan terdakwa berpengaruh negatif dalam penerimaan negara. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan. Kemudian terdakwa memberikan keterangan secara terbuka dan dan berterus terang.

Terhadap hukuman yang mengabulkan seluruh tuntutan JPU KPK itu, PH terdakwa Anthony Liando, Jonathan Kainama, menerima putusan majelis hakim. Sedangkan JPU KPK menyatakan pikir-pikir. 

Ketua Majelis Hakim Pasti Tarigan kemudian memberikan batas waktu selama tujuh hari kepada JPU KPK untuk segera menyatakan sikap. Apakah menerima putusan pengadilan atau ingin mengajukan upaya hukum banding.

JPU dalam dakwaannya menjelaskan, awal tahun 2016 terdakwa sebagai pemilik Toko Bangunan Angin Timur yang merupakan salah satu wajib pajak di wilayah KPP Pratama Ambon menemui La Masikamba selaku Kepala KPP Pratama Ambon. 

Kemudian pada Juni 2016 terdakwa menemui Sulimin Ratmin selaku selaku pemeriksa Pajak Madya KPP Pratama

Dalam setiap pertemuan tersebut, terdakwa meminta La Masikamba dan Sulimin Ratmin agar tidak mempersulit pelaporan pajak, serta menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak terdakwa dibawah nilai pajak sebenarnya, dengan cara menerima laporan pajak terdakwa tahun 2016 sebagai laporan pajak Non Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selanjutnya pada 10 Agustus 2016, terdakwa memberikan uang kepada La Masikamba sebesar Rp 550 juta melalui rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Said.

Selain itu, terdakwa juga memberikan uang tunai secara langsung kepada La Masikamba sebesar Rp 100 juta.

Setelah adanya pemberian uang tersebut, terhadap pelaporan pajak terdakwa tahun 2016, La Masikamba tidak memberikan himbauan kepada terdakwa untuk membayar pajak sebagai PKP, serta tidak melakukan pemeriksaan pelaporan pajak penghasilan (PPh) terdakwa tahun 2016 yang hanya berjumlah Rp 44.747.000.

Padahal seharusnya terdakwa membayar pajak melebihi jumlah tersebut, karena omset penjualannya melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Atas pelaporan pajak tersebut, selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisa resiko yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor: S-00424/PJ.04/RIK.SIS/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap 13 Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Ambon, yang salah satunya adalah terdakwa. 

Berdasarkan surat tersebut, pada 15 Agustus 2018 La Masikamba menandatangani kertas kerja pemeriksaan yang berisikan data awal dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa.

Kemudian pada 21 Agustus 2018, terdakwa mendapatkan informasi dari Sulimin Ratmin bahwa terdakwa merupakan salah satu wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus atas pembayaran pajak tahun 2016. 

Oleh karena itu terdakwa beberapa kali menghubungi La Masikamba dan menyampaikan kekhawatirannya diminta data-data penjualan dan rekening bank oleh pemeriksa pajak.

La Masikamba kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk tidak perlu khawatir karena yang akan melakukan pemeriksaan adalah Sulimin Ratmin yang sudah terdakwa kenal. 

Selain itu La Masikamba juga mengatakan tidak akan mempersulit terdakwa karena La Masikamba adalah orang yang berwenang membuat keputusan final mengenai besaran pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak.

Pada 28 Agustus 2018 terdakwa menerima surat panggilan dari tim pemeriksa pajak untuk dilakukan pemeriksaan khusus pada 4 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN0000296NVPJ.18/KPO105/RlK.SIS/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang dipimpin Sulimin Ratmin selaku supervisor pemeriksa pajak.

Pada 29 Agustus 2018, terdakwa meminta bantuan Sulimin Ratmin untuk tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam atas laporan pajak terdakwa tahun 2016.

Atas permintaan tersebut, Sulimin Ratmin menyanggupinya dan mengarahkan Terdakwa untuk memberikan data-data keuangan kepada Sulimin Ratmin terlebih dahulu, serta mengajak terdakwa bertemu di rumah Sulimin Ratmin sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pada 4 September 2018, terdakwa memerintahkan isterinya yakni Elys Luther memberikan keterangan dihadapan tim pemeriksa pajak terkait proses bisnis usaha terdakwa.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa juga menyampaikan bahwa penghitungan pajak terdakwa tahun 2016 akan dilakukan berdasarkan omset penjualan tahun 2017, yang mana Toko Angin Timur sudah berbentuk CV, sehingga kewajiban pajak terdakwa akan lebih besar.

Mengetahui hal itu, pada 5 September 2018 terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20 juta kepada Sulimin Ratmin melalui rekening BCA atas nama Eggi Yeniawati yang merupakan anak Sulimin Ratmin.

Selain itu, terdakwa juga memberikan uang kepada La Masikamba sebesar Rp 20 juta melalui sopirnya di toko terdakwa. 

Pada 6 September 2018, Didat Ardimas Mustafa selaku ketua tim pemeriksa menyampaikan kepada Elys Luther bahwa nilai pajak tahun 2016 yang akan dikenakan kepada terdakwa berkisar antara Rp 1,7 sampai Rp 2,4 miliar.

Oleh karena itu tidak kembali menemui Sulimin Ratmin dirumahnya dan meminta agar tim pemeriksa pajak menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan terdakwa. 

Menindaklanjuti permintaan terdakwa, pada 7 September 2018 Sulimin Ratmin memerintahkan Didat Ardimas Mustafa, Lutfi Agus Faizal dan Rahman Triadi Putra, yang merupakan tim pemeriksan pajak untuk menghitung kembali nilai kewajiban pembayaran pajak terdakwa tahun 2016, dengan menggunakan metode penghitungan PPh final 1 %, agar nilai pajak kurang bayar yang ditetapkan menjadi sekitar Rp 1 miliar.

Atas perintah tersebut, ketiga tim pemeriksan pajak itu menyanggupinya. Kemudian pada malam harinya terdakwa menghubungi Sulimin Ratmin dan Sulimin Ratmin meminta fee dari terdakwa untuk La Masikamba yang berwenang menyetujui dan menandatangani hasil pemeriksaan yang akan menjadi dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2016.

Atas permmtaan tersebut, terdakwa menyanggupinya dan akan memberikan langsung kepada La Masikamba.

Pada 20 September 2018, terdakwa mendapatkan informasi dari Didat Ardimas Mustafa melalui Elys Luther bahwa tim pemeriksa akan membuat nilai pajak final yang harus dibayar oleh tubuh sebesar Rp 1.037.000.000 sampai dengan Rp 1,2 miliar.

Selanjutnya terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada Sulimin Ratmin serta membicarakan mengenai teknis pemberian fee kepada La Masikamba dan Sulimin Ratmin.

Pada 28 September 2018, terdakwa menginfonnasikan kepada Sulimin Ratmin bahwa terdakwa telah mempersiapkan uang sejumlah Rp 100 juta untuk Sulimin Ratmin sebagai realisasi fee yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu Sulimin Ratmin juga meminta fee kepada terdakwa untuk La Masikamba sebesar Rp 20 juta.

Selanjutnya terdakwa meminta La Masikamba segera menandatangani SKPKB tahun 2016 atas nama terdakwa. Oleh karena itu terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp 200 juta untuk La Masikamba beserta tim pemeriksa, dan menawarkan kepada La Masikamba apakah uang tersebut akan diantar ke kantor atau diambil ke toko terdakwa.

Atas tawaran tersebut, La Masikamba menyatakan akan mengambil uang tersebut di toko terdakwa.

Sehingga, total praktek suap yang dilakukan terdakwa Anthony Liando sejak tahun 2016 – 2018 sebesar Rp 790 juta. Dengan rincian, untuk La Masikamba sebesar Rp 670 juta, dan untuk Sulimin Ratmin sebesar Rp 120 juta. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top