NEWS UPDATE

Jaksa – BPKP Koordinasi Audit Reverse Repo Obligasi Bank Maluku

Bank Maluku

TIM Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih melakukan koordinasi bersama Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku, terkait percepatan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi penjualan dan pembelian surat-surat hutang/ Reverse Repo Obligasi pada Kantor Pusat PT. Bank Maluku – Malut tahun anggaran 2011 – 2014 sebesar Rp.238,5 miliar.

“Masih koordinasi antara Penyidik dengan auditor BPKP terkait perkara reverse repo obligasi Bank Maluku,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Samy Sapulette, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat, 22 Maret 2019.

Dijelaskan, dalam koordinasi tersebut, Tim Auditor BPKP Maluku meminta beberapa dokumen dari Penyidik diantaranya rekening koran reverse repo obligasi, yang merupakan butik transaksi yang diketahui tersangka Idris Rolobessy selaku mantan Dirut Bank Maluku dan tersangka Izaack Thenu selaku mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku

“Dokumen yang diminta tim auditor itu berupa rekening koran reverse repo obligasi. Dan terhadap permintaan auditor tersebut, tentunya Penyidik akan berupaya guna memenuhinya,” jelas Samy.

Sebelumnya, Korwas Bidang Investigasi BPKP Maluku Afandi, mengatakan, hingga saat ini Tim Auditor belum melakukan proses perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut lantaran sejumlah dokumen yang diminta belum juga diserahkan oleh Penyidik.

“Sampai sekarang ini belum dilakukan proses audit terhadap kasus repo Bank Maluku, karena jaksa belum menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus itu. Inikan audit kerugian negara, sehingga dokumen yang diperlukan juga harus banyak untuk mendukung proses audit,” katanya.

Untuk diketahui, Bank Maluku saat itu menerbitkan obligasi sebesar Rp 300 miliar dalam bentuk tiga seri, yakni seri A sebesar Rp 80 miliar yang telah dilunasi pada 2013. Seri B Rp 10 miliar telah dilunasi pada 2015. Dan Seri C sebesar Rp 210 miliar jatuh tempo pada Januari 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin pada 2014, ditemukan transaksi penjualan dan pembelian surat-surat hutang/obligasi pada Kantor Pusat PT. BPDM sebesar Rp 238,5 miliar. Selain itu, OJK menemukan transaksi yang sama sebesar Rp 146 miliar dan USD 1.250 ribu. Kedua transaksi itu dilakukan pihak Bank dengan PT. AAA Sekuritas. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top