NEWS UPDATE

Jaksa Panggil Plt Kasat Pol PP Maluku

Ilustrasi

TIM Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Maluku Titus Renwarin pada pekan ini.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Samy Sapulette, Titus Renwarin dipanggil guna dimintai keterangannya dalam perkara dugaan korupsi penyelewengan keuangan daerah untuk pembayaran gaji puluhan tenaga honorer Satpol PP Provinsi Maluku.

“Informasinya Plt Kasat Pol PP Maluku sementara berada di luar kota, nanti kalau yang bersangkutan sudah balik ke Ambon langsung kita panggil untuk dimintai keterangannya,” kaat Samy, saat dikonfirmasi koran ini, Minggu 23 Juni 2019.

Dijelaskan, permintaan keterangan tersebut untuk mencari indikasi penyimpangan ditahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

“Ini bagian dari puldata dan pulbaket. Jika ada indikasi penyimpangan maka kasusnya akan dilimpahkan ke tahap penyelidikan untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut,” jelas Samy.

Di tahap puldata dan pulbaket kasus tersebut, lanjut Samy, Jaksa Penyelidik telah melakukan permintaan ketarangan terhadap sejumlah pihak.

Diantaranya, Sekretaris Satpol PP Provinsi Maluku, bendahara Satpol PP Provinsi Maluku, dan pelapor yang diketahui adalah mantan Kasubdit Penegakan dan Perundang-Undangan Satpol PP Maluku Stella Rewaru.

“Yang sudah dimintai keterangan oleh Jaksa Penyelidik yakni sekretaris, bendahara dan pelapor,” papar Samy.

Sebagaimana diberitakan beberapa media lokal di kota Ambon, dugaan korupsi penyelewengan keuangan daerah untuk pembayaran gaji puluhan tenaga honorer Satpol PP Provinsi Maluku itu dilaporkan langsung oleh mantan Kasubdit Penegakan dan Perundang-Undangan Satpol PP Maluku Stella Rewaru ke Kejati Maluku.

Reawaru diketahui merupakan orang yang melakukan penggrebekan pada gedung Rinamakana Ambon pada 11 Juli 2018, yang dijadikan sebagai tempat perekrutan ratusan anggota Satpol PP ilegal. Dan hasil penggrebekan tersebut telah dilaporkan Tawari kepada atasannya.

Belakangan diketahui saat ini diduga masih ada sebanyak 48 anggota Satpol PP illegal “hasil produk” Rinamakana yang masih berada dalam Korps Satpol PP Provinsi Maluku. Akibatnya negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 500 juta, yang digunakan untuk membayar gaji puluhan Satpol PP ilegal tersebut. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top